AMBON, Siwalimanews –Â Terhitung sudah tiga tahun sejak 2020 hingga saat ini, sejumlah dokter spesialis di RS Haulussy Ambon belum mendapatkan hak-hak mereÂka termasuk jasa medis.
Alhasil para dokter spesialis RS Haulussy mengambil keputusan melakukan aksi mogok kerja.
Tindakan mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan akibat Pemerintah Provinsi Maluku terkesan tutup mata, dimana hak-hak jasa mereka tidak dibayarkan.
âDokter spesialis di rumah sakit Haulussy sudah sangat kecewa deÂngan sikap Pemprov dan Direktur, kok sudah 3 tahun dokter spesialis beÂlum menerima pembayaran jasa,â ujar salah satu sumber di RS HauÂlussy kepada Siwalima di Ambon, Kamis (27/7).
Sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini mengungkapkan, keÂkecewaan karena jasa-jasa mereka sejak dari tahun 2020 sampai deÂngan sekarang belum dibayarkan, sehingga, aksi mogok kerja dilaÂkukan.
Sikap mogok ini, lanjut sumber itu, dilakukan terhitung Kamis (27/7) sampai Sekda Maluku, Sadli Ie merespon sikap mereka dan memÂbayar jasa-jasa mereka.
âJadi dokter spesialis ini dokter ahli dalam, dokter ahli paru pokoknya dokter spesialis mereka kecewa dan lakukan aksi mogok,â ujarnya.
Pelayanan emergency saja yang akan dilakukan, tetapi yang lainnya tidak dilakukan, sampai ada sikap teÂgas dari Pemprov Maluku dan DiÂrektur RS Haulussy untuk memÂbayar jasa-jasa dokter.
Sementara itu, Sekda Maluku, Sadli Ie yang dikonfirmasi SiwaÂlima melalui telepon selulernya maupun pesan whatsappnya, Kamis (27/7) namun tidak diresÂpon. Begitu juga dengan Direktur RS Haulussy Nazaruddin yang diÂhubungi namun tidak direspon.
Terancam
Seperti diberitakan sebelumnya, RS Haulussy Ambon terancam tak miÂliki tenaga dokter spesialis yang akan mengabdi di rumah sakit tersebut.
Pasalnya, para dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit plat merah ini mengancam akan mengÂunÂdurkan diri dari rumah sakit itu.
Ancaman pengunduran diri para dokter spesialis ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi MaÂluku Amir Rumra kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/11).
Rumra mengaku, pihaknya telah mendapatkan keluhan terkait deÂngan berbagai persoalan yang terÂjaÂdi di RSUD Haulussy, termaÂsuk maÂÂsalah pembayaran jasa medis, yang mengakibatkan para tenaga dokÂÂter spesialis menganÂcam mundur.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya sangat menyayangkan persoalan yang terjadi di manajemen RSUD, yang menyebabkan ketidaknyamaÂnan dokter spesialis dalam beÂkerja, padahal masyarakat Maluku sangat membutuhkan tenaga mereka.
âKami sayangkan persoalan di RSUD Haulussy yang menyeÂbabkan semua dokter spesialis menyatakan kesiapan mereka mengundurkan diri,â ujar Rumra.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi MaÂluku tidak boleh menutup mata deÂngan persoalan di RSUD HauÂlussy, sebab kesehatan merupaÂkan pelaÂyaÂnan dasar, yang mestinya diÂjamin oleh pemerintah, sebab baÂnyak masÂyarakat yang sakit harus keÂluar ke daerah lain, karena tidak ada dokÂter dengan biaya yang cukup besar.
Pemerintah Provinsi Maluku juga seharusnya melakukan identifikasi terhadap carut marut persoalan di RSUD, yang menyebabkan dokter spesialis mengancam mundur, bukan sebaliknya membiarkan persoalan ini terkatung-katung.
âJika ancaman tenaga dokter spesialis benar-benar dilakukan, maka masyarakat yang akan menjadi korban, karena tidak dapat berobat dengan baik,â ucap Rumra.
Untuk itu, Rumra berharap, Komisi IV dan Dinas Kesehatan untuk duduk bersama membicaraÂkan persoalan ini, agar tenaga dokter spesialis tidak lagi mengÂunÂdurkan diri dan sebaliknya melaÂkukan tugas dengan baik. (S-20)