AMBON, Siwalimanews – Penyidik cabang Kejaksaan NeÂgeri Ambon di Saparua meÂneÂtapkan 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengeÂloÂlaan Dana Desa dan Alokasi DaÂna Desa (DD-ADD) di Negeri TiÂouw, Kecamatan Saparua, KabuÂpaten Maluku Tengah Tahun angÂgaÂran 2020-2022.
Penetapan tersangka dilakuÂkan pada Senin (21/7) setelah tim penyidik memperoleh dua alat bukÂti dan mengantongi kerugian negara
Kepala Cabang Kejaksaan NeÂgeri Ambon di Saparua, Asmin Hamdja mengungkapkan, tim PeÂnyidik pada Cabjari Saparua, teÂlah melaksanakan 2 kali eksÂpos perkara di Kejaksaan Negeri Ambon, dan berhasil menetapkan beÂÂÂberapa orang yang patut diÂduga bertanggung jawab atas penyaÂlahÂgunaan keuangan desa di NeÂgeri Tiouw.
“Kami sudah dua kali lakukan ekspos perkara di Kejari Ambon, terakhir tanggal 7 Juli 2025 deÂngan kesimpulan 6 orang kami teÂtapkan sebagai tersangka, daÂlam penyalahgunaan Dana Desa Negeri Tiouw Tahun Anggaran 2020-2022,” kata Asmin dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Senin (21/7) malam.
Adapun 6 orang yang diduga bertanggung jawab dan telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, AP selaku Kepala PemerinÂtahan Negeri Tiouw, GH, Sekretaris Negeri, HK selaku Bendahara, TM yang menjabat sebagai Kasie Pembangunan, BP, Kasie PemberÂdayaan dan yang terakhir SP selaku Kaur Tata Usaha.
Menurut Kacabjari Saparua, 6 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing dalam pengeloÂlaan Dana Desa, namun terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB maupun ABPNeg.
“Para tersangka ini selain mengÂgunakan anggaran tidak sesuai RAB dan APBNeg, mereka diketaÂhui menggunakan anggaran yang seharusnya di setor ke kas desa, malah digunakan untuk kepenÂtiÂngan pribadi dengan membuat laÂpoÂran pertanggungjawaban fiktif, “terang Asmin.
Akibat ulah para tersangka, neÂgaÂra dirugikan hingga Rp906.663.667 berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
“Bukan hanya itu, selain hasil audit perhitungan kerugian keÂuaÂngan negara oleh Inspektorat KaÂbupaten Maluku Tengah, Penyidik Cabjari Saparua juga menemukan adanya kerugian negara lain dalam pengelolaan ADD-DD sebesar Rp238.345.350. Sehingga jika dikalkulasikan kerugian negara mencapai Rp ,1 miliar, “bebernya.
Setelah menetapkan 6 tersangÂka, Kacabjari Saparua bersama tim penyidik akan segera mengÂagendakan pemeriksaan terhadap para tersangka dan beberapa saksi guna memperkuat pembukÂtian yang selanjutnya akan diseÂrahÂkan ke penuntut umum untuk diÂlimpahkan ke Pengadilan.
âSetelah pemeriksaan TersangÂka, baru nanti akan kami tentukan status penahanannya, “tuturnya.
Para tersangka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UnÂdang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TinÂdak Pidana Korupsi sebagaiÂmana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (S-29)