AMBON, Siwalimanews – Setelah dinyatakan berkas lengÂkap, tim penyidik Kejari Maluku Tengah kemudian melimpahkan taÂhap dua yakni tiga tersangka duÂgaan korupsi dana BOS Dinas Pendidikan dan KebuÂdayaan ke Jaksa PenunÂtut Umum
Pelimpahan berkas dengan tiga tersangka yaitu, mantan Kadis PenÂdidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malteng, AsÂkam Tuasikal, Kabid KeÂbudayaan Dinas PendiÂdikan Kabupaten MalÂteng, yang juga mantan manager dana BOS, Oktavianus Noya dan Munnaidi Yasin, KomiÂsaris PT Ambon Jaya Perdana seÂbagai penyedia.
Kejari Malteng akhirnya menaÂhan tiga tersangka selama 20 hari, mulai dari 25 September-14 OktoÂber 2023 di Rutan Kelas II Ambon.
Pelimpahan dilakukan oleh tim penyidik yang dipimpin Junita SaÂhetapy selaku Kasi Pidsus Kejari Maluku Tengah.
âHari ini telah dilakukan pelimÂpahan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah terkait dengan perkara dimaksud,â kata Sahetapy kepada Siwalima, Senin (25/9).
Sahetapy menjelaskan, tim penyidik melihat ketiga tersangka telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, dengan objektif Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
Selain itu, berkas penyidikan pada hari Jumat, 22 September 2023 sudah dianggap lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Malteng.
Selanjutnya, tim Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.
âTim Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada saat ini akan melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 samÂpai 14 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Kelas IIA Ambon, untuk selanjutnya Penuntut Umum memÂpersiapkan surat dakwaan dan dokumen terkait lainnya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon,â ujarnya.
Sahetapy melanjutkan, para tersangka dalam pengelolaan dana BOS telah melakukan penyaÂlahgunaan dua kegiatan pada tahun anggaran 2020-2021 yakni, BOS afirmasi dan BOS kinerja
Sedangkan pada tahun anggaÂran 2021-2022 adalah BOS reguler yang secara keseluruhan terdiri dari pengadaan fiktif satelit internet untuk sekolah serta melanggar Permendikbud Nomor 6 tahun 2021,
Akibat perbuatan tersangka tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara kurang lebih Rp.3.993.000.000, sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.
Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1). Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan maksimal penjara selama 20 tahun.
Untuk diketahui, dalam perkara ini penyidik juga melakukan penyitaan uang tunai 327.000.000 juta dari tersangka Okto Noya.
Terhadap para tersangka dilakuÂkan penahanan pada tahap penyiÂdikan selama 20 hari mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai 12 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masohi di Masohi.
Sebelumnya diberitakan, PeÂnyidik Kejari Malteng menemukan sejumlah bukti baru dugaan korupsi Dana Bos Tahun Anggaran 2021-2022 bernilai Rp61,1 miliar.
Bukti-bukti baru tersebut kemuÂdian mempermudah tim penyidik Kejari Malteng mengungkap siapa pelaku dibalik dugaan korupsi yang menguras anggaran jumbo tersebut, bahkan saat ini penyidik telah mengantongi calon terÂsangka.
Penemuan bukti baru tersebut setelah penyidik Kejari Malteng menggeledah rumah Dinas Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Askam Tuasikal, Rabu (16/8).
âJadi kami menemukan sejumÂlah bukti baru dan bukti tambahan dari penggeledahan itu, yang tidak diserahkan oleh para saksi,â ungkap Kasi Pidsus Kejari MalÂteng, Junita Sahetapy kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya.
Selain menggeledah rumdis Kadis BPKAD, tim penyidik Kejari Malteng juga menggeledah ruangan manager dana Bos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malteng, serta ruangan operator dana Bos Frits Lukas Sopacua di Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai.
Dikatakan, bukti yang diperoleh dalam penggeledahan itu sebeÂlumÂnya telah diminta oleh penyidik namun tidak diserahkan.
Sahetapy mengaku, pihaknya telah mengantongi calon terÂsangka dalam kasus bernilai jumbo itu. Namun demikian pihakÂnya masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP MaÂluku.
Dia menegaskan, pihaknya akan segera mengajukan surat peneÂtapan penggeledahan ke pengaÂdilan Tipikor Ambon. (S-26)