AMBON, Siwalimanews – Setelah mengÂanÂtongi sejumlah bukti-bukti dugaan korupsi pada DiÂnas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, maÂka dipastikan bukan Oktober menÂdatang, Kejari akan menetapkan tersangka.
âSetelah melakukan penggeleÂdahan pada 3 tempat yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Gudang PenyimÂpanan Barang Dinas Dinas PendiÂdikan dan Kebudayaan dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenaÂtaan Ruang. Kini Penyidik Kejari SBB Tengah menunggu perhitungan kerugian Negara. Sudah dijadwalkan penetapan tersangka bulan Oktober mendatang,â jelas Kasubsi Penyidik Kejari SBB, Raymond Chrisna Noya kepada Siwalima usai sidang perÂkara korupsi Dana siap pakai KabuÂpaten SBB Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tipikor Ambon. Senin (11/9).
Dikatakan, Kejari SBB telah meÂminta Badan Pengawasan KeuaÂngan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku untuk menghitung kerugian negara dalam kasus terÂsebut.
Selain meminta audit dari BPKP, penyidik Kejari SBB juga akan memeriksa ahli LKPP.
âSetelah ini ada mau minta audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dan periksa ahli LKPP,â tuturnya.
Noya kembali memastikan penetapan tersangka dalam kasus ini akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang.
âBulan Oktober kita tetapkan tersangka supaya kasus ini cepat juga dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,â tandas Noya sembari menambahkan, nilai keÂrugian Negara sementara sebesar Rp1 miliar.
âKita memang belum pastikan secara keseluruhan nilai kerugian, karena sementara menunggu hitungan dari BPKP Maluku. NaÂmun hasil sementara yang kita hitung diatas 1 Miliarâ ujarnya.
Geledah Kantor
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri menggeledah Kantor Dinas PendiÂdikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, terkait kasus dugaan korupsi pendidikan gratis tahun anggaran 2022.
Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyiÂdikan Nomor: Pnnt-452/0 1.16/Fd 2/07/2023, Surat Perintah PenggeÂledahan Nomor: Print-531/0.1.16/Fd 2/08/2023, Penetapan Izin Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 2/Pen Pid B-GLD/2023/PN.
âPenggeledahan dilaksanakan dalam upaya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam peÂngadaan pakaian seragam gratis siswa SD dan SMP se-Kabupaten SBB Tahun 2022,â Ungkap peÂlaksana harian (PLH) Kasi Intel Kejari SBB, Taufik E.Purwanto melalui rilisnya kepada Siwalima, Kamis (07/09).
Disebutkan, nilai kontrak dalam pengadaan ini sebesar Rp4.570. 620,000, dengan penyedia CV.VDP yang dimiliki oleh HS dan PPK berinisial MW.
Dijelaskan, tim penyidik Kejari melakukan penggeledahan di beberapa ruangan, salah satunya ruang bendahara, perencanaan keuangan, ruang pendidikan dasar dan kepala bagian,
Dalam pemeriksaan tersebut ungkap Purwanto, ditemukan beÂberapa dokumen asli yang berÂkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian seragam gratis Siswa SD dan SMP se-SBB tahun 2022.
âSaat proses penggeledahan tersebut didampingi oleh beberapa kabid dan pegawai pada Dinas Pendidikan,â tegasnya
Dikatakan, setelah melaksanaÂkan penggeledahan pada Kantor Dinas Pendidikan kemudian dilanÂjutkan penggeledahan pada guÂdang penyimpanan barang-barang sisa dari pengadaan pakaian seragam gratis Siswa SD dan SMP se-Kabupaten SBB yang bertemÂpat di SD Negeri 1 Muaro Kau.
Purwanto menegaskan, dalam pemeriksaan tersebut telah ditemukan banyak seragam SD, SMP, sepatu, tas, alat tulis yang tersisa, barang tersebut kemudian dibawa oleh tim penyidik sebagai barang bukti maupun alat bukti.
Selain melaksanakan penggeÂledahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tegas Purwanto, tim penyidik juga melakukan peÂnggeledahan pada Dinas PekerÂjaan Umum berdasarkan surat peÂrinÂtah penyidikan Nomor: Print-452/0 1.16/Fd 2/07/2023, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-531/0 1.16/Fd 2/08/2023, Penetapan Izin Penggeledahan Ketua PengÂadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor: 3/Pen Pid B-GLD/2023/PN
Purwanto menambahkan, titik fokus penggeledahan pada Dinas PU yakni ruang kerja dari PPK pekerjaan proyek pengadaan pakaian seragam gratis siswa SD dan SMP se-Kabupaten SBB TA 2022 yakni MW.
âDalam penggeledahan ini, tim penyidik telah menemukan sejumlah dokumen dan barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dimaksud, sehingga terhadap dokumen dan barang tersebut, tim penyidik melakukan penyitaan yang akan dipergunakan dalam persidaÂngan sebagai alat bukti maupun barang bukti guna membuktikan perkara ini,â tegasnya.
Untuk diketahui bahwa, penggeledahan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan intelijen Kejari SBB, dalam pelaksanaan ditemukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, seperti pinjam bendera perusahaan dan dugaan mark up. Dimana pengadaan melebihi harga yang ditentukan dalam standarisasi harga Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021. (S-26)