SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Kurung Mantan Bendahara dan Kepala Puskesmas Saparua
Headline , Hukum | Jumat, 18 Juli 2025 pukul 00:02 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Ambon me­ngurung mantan bendahara dan kepala Puskesmas Saparua ke jeruji besi, karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020-2023.

Mantan Bendahara, Akita Fer­diana Pangalo (AKP) dikurung di Lembaga pemasyarakat Perem­puan sedangkan pimpinannya, Raymond Sopamena digiring ke Rutan Klas II A Ambon, Rabu (16/7).

Sebelum ditahan, dua ter­sangka ini lebih dahulu menjalani pemeriksaan di lantai 3 Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Se­lanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kejari Ambon kepada tim Penuntut Umum Kejari Ambon yang berlangsung Rabu (16/7).

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah menjelaskan, motif tersangka AKP dan RS melakukan tindak pidana korupsi dana BOK yaitu, dengan membuat daftar pengeluaran berupa pem­bayaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota ke desa-desa sasaran diantaranya, Desa Saparua, Desa Kulur dan Desa Tiouw. Namun pada kenya­taannya menggunakan fasilitas kendaraan ambulance Puskes­mas Saparua.

“Selain itu adanya kegiatan fiktif yang juga dibuatkan daftar penge­luaran riil yang seolah-olah kegia­tan tersebut dilaksanakan dan di­lampirkan dalam laporan pertang­gu­ngjawaban,“ungkap Kajari ke­pa­da wartawan di Kantor Kejari Ambon.

Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Maluku, kata Kajari, perbuatan para tersangka meng­akibatkan kerugian negara se­besar Rp 403.413.500.

“Dalam perkara ini, para ter­sangka disangka melanggar Pasal Primair Pasal ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi se­bagaimana telah diubah dan di­tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidarr: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Ri Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tatum 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “jelasnya.

Kajari menyebutkan, bahwa penyidik juga telah menyita barang bukti berupa dokumen dan surat seperti laporan pertanggung jawa­ban, nota dan dokumen lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana tersebut.

“Ada juga uang tunai sebesar Rp68.943.000 yang sebelumnya telah dititipkan pada RPL Kejak­saan Negeri Ambon, “ujarnya.

Setelah dilakukan proses pe­lim­pahan tahap dua, maka bersa­maan dengan itu kedua tersangka ke­mudian dilakukan penahanan. Tersangka AKP ditahan di Lapas perempuan, sedangkan tersangka RS ditahan di Rutan Klas IIA Ambon.

“Kedua tersangka ditahan se­lama 20 hari kedepan. Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama penuntut umum Kejari Ambon akan memproses berkas kedua tersangka untuk selanjutnya dilim­pahkan ke pengadilan Tipikor untuk disidangkan, “tandas Kajari.

Pantauan Siwalima, kedua tersangka digiring ke penjara dengan menggunakan mobil tahanan Kejari Ambon dengan nomor Polisi DE 8496 AM. Kedua­nya dibawa ke Rutan dan Lapas pada pukul 16.20 WIT. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps