AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Negeri Ambon meÂngurung mantan bendahara dan kepala Puskesmas Saparua ke jeruji besi, karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020-2023.
Mantan Bendahara, Akita FerÂdiana Pangalo (AKP) dikurung di Lembaga pemasyarakat PeremÂpuan sedangkan pimpinannya, Raymond Sopamena digiring ke Rutan Klas II A Ambon, Rabu (16/7).
Sebelum ditahan, dua terÂsangka ini lebih dahulu menjalani pemeriksaan di lantai 3 Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. SeÂlanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kejari Ambon kepada tim Penuntut Umum Kejari Ambon yang berlangsung Rabu (16/7).
Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah menjelaskan, motif tersangka AKP dan RS melakukan tindak pidana korupsi dana BOK yaitu, dengan membuat daftar pengeluaran berupa pemÂbayaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota ke desa-desa sasaran diantaranya, Desa Saparua, Desa Kulur dan Desa Tiouw. Namun pada kenyaÂtaannya menggunakan fasilitas kendaraan ambulance PuskesÂmas Saparua.
âSelain itu adanya kegiatan fiktif yang juga dibuatkan daftar pengeÂluaran riil yang seolah-olah kegiaÂtan tersebut dilaksanakan dan diÂlampirkan dalam laporan pertangÂguÂngjawaban,âungkap Kajari keÂpaÂda wartawan di Kantor Kejari Ambon.
Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Maluku, kata Kajari, perbuatan para tersangka mengÂakibatkan kerugian negara seÂbesar Rp 403.413.500.
âDalam perkara ini, para terÂsangka disangka melanggar Pasal Primair Pasal ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi seÂbagaimana telah diubah dan diÂtambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidarr: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Ri Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tatum 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, âjelasnya.
Kajari menyebutkan, bahwa penyidik juga telah menyita barang bukti berupa dokumen dan surat seperti laporan pertanggung jawaÂban, nota dan dokumen lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana tersebut.
âAda juga uang tunai sebesar Rp68.943.000 yang sebelumnya telah dititipkan pada RPL KejakÂsaan Negeri Ambon, âujarnya.
Setelah dilakukan proses peÂlimÂpahan tahap dua, maka bersaÂmaan dengan itu kedua tersangka keÂmudian dilakukan penahanan. Tersangka AKP ditahan di Lapas perempuan, sedangkan tersangka RS ditahan di Rutan Klas IIA Ambon.
âKedua tersangka ditahan seÂlama 20 hari kedepan. Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama penuntut umum Kejari Ambon akan memproses berkas kedua tersangka untuk selanjutnya dilimÂpahkan ke pengadilan Tipikor untuk disidangkan, âtandas Kajari.
Pantauan Siwalima, kedua tersangka digiring ke penjara dengan menggunakan mobil tahanan Kejari Ambon dengan nomor Polisi DE 8496 AM. KeduaÂnya dibawa ke Rutan dan Lapas pada pukul 16.20 WIT. (S-29)