AMBON, Siwalimanews – Setelah menaikan kasus dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas (SPÂPD) fiktif sekretariat Daerah Buru Tahun 2020-2022 ke penyidikan, tim penyidik Kejari Buru terus berupaya mencari bukti-bukti koÂrupsi tersebut.
Buktinya dalam proses penyidikan ini, sedikitnya 10 saksi telah diperiksa tim penyidik Kejari Buru termasuk Sekda Buru, Ilias Hamid.
âTerkait kasus SPPD fiktif Setda Buru sesuai informasi yang terima, kaÂsus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan peÂmeriksaan sejumlah saksi,â ungÂkap Kasi Penkum dan Humas KeÂjati Maluku, Wahyudi Kareba keÂpada wartawan di Ambon, Kamis (19/10)
Kareba menyebutkan, tim peÂnyidik sudah memeriksa sebanyak 10 saksi diantaranya, Mantan Wakil Bupati Buru, Mantan Sekretaris DaeÂrah dan beberapa pejabat terÂkait lainnya di ruang lingkup seÂkretariat daerah Kabupaten Buru.
Selain itu, lanjut Kareba, tim penyidik Kejari Buru sementara merampungkan dokumen penÂ-ting dan keterangan para saksi untuk dikembangkan lebih jauh.
Sedangkan terkait dengan kerugian Negara, kata juru bicara Kejati Maluku ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Buru akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Walau begitu kejari Buru memperkirakan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah.
Sebelumnya, Plh Kepala seksi intelejen (kasi Intel) Kejari Buru Destia Purnomo mengatakan, penyidikan agendakan pemanggilan terhadap Mantan Bupati Buru, Ramly Umasugi untuk dimintai keterangan.
âMasih dalam tahap pemeÂriksaan saksi-saksi. Kami juga sudah agendakan pemanggilan kepada mantan Bupati Buru pak Ramli Umasugi untuk dimintai keterangan,â katanya.
Dia mengatakan, penyidik sudah memeriksa 8 orang saksi yang merupakan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru termasuk sekertaris daerah M Ilyas Hamid yang sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu.
Pemeriksaan para saksi itu kata Destia, seputar tugas dan fungsi masing-masing pada bagian sekretariat daerah, serta perannya dalam pengelolaan anggaran hingga SPPD tersebut.
Diketahui kasus dugaan koÂ-rupsi perjalanan dinas pada Setda Kabupaten Buru Tahun anggaran 2020-2022 diperkiraÂkan mencapai miliaran rupiah. Perkara tersebut saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, sejak Maret 2023 lalu. Untuk tindakan penyidikan lebih diarahkan kepaÂ-da perjalanan dinas bupati, wakil bupati dan sekertaris daerah.
Sekda Diperiksa
Sebelumnya diberitakan, Sekda Kabupaten Buru, M llias Hamid diperiksa terkait kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Tahun anggaran 2020-2022
sekda diperiksa tim penyidik dari Bidang Pidana Khusus Kejari Buru di Gedung Investigation Building Prof Dr Baharudin Loppa (Rabu (26/7)
Juru Bicara Kejari Buru, Destia Purnomo mengatakan, tim penyidik Kejari Buru telah melakukan pemeriksaan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait SPPD Fiktif pada Setda Kabupaten Buru
Sekda Buru diperiksa tim penyidik dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Buru, di Gedung Investigation Building Prof. Dr. Baharudin Loppa, Rabu (26/7)
Hari ini kami meminta keteraÂngan saksi MIH selaku KPA di Setda Kabupaten Buru terkait kasus Tipikor SPPD fiktif di Setda Kabupaten Buru tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022,â kata Destia
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Buru ini menjelaskan Sekda Buru diperiksa untuk saat ini masih status sebagai saksi, PemerikÂsaan dimulai pada pukul 09.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT.
âSebanyak 26 pertanyaan yang di lontarkan oleh tim penyidik Kejari Buru dan pemeriksaan tersebut dilakukan kurang lebih selama tujuh jam, Pemeriksaan masih seputar aturan yang berlaku dalam pencairan SPPD Bupati dan Wakil Bupati,â pungkasnya.
Ia menambahkan puluhan perÂtanyaan itu diberikan kepada saksi terkait kapasitasnya selaku KPA di Setda Kabupaten Buru. (S-26)