SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Gali Bukti Korupsi Dok Perkapalan Waiame, Pejabat Pemprov Diperiksa
Headline , Hukum | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 01:01 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku, Onesimus Soumeru, diperiksa jaksa, terkait dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Tim penyidik Kejak­saan Negeri Ambon marathon menggarap bukti-bukti dugaan korupsi pe­ngelolaan anggaran PT Dok Perkapalan Waiame tahun 2020-2024.

Onesimus Soumeru alias OS, diperiksa pekan kemarin bersama dengan 7 saksi lain, 6 diantaranya me­rupakan staf Akun­tan­si dan Pre Shipment Inspection (PSI) pada Dok dan Perkapalan Waiame.

Keenamnya yaitu, ML, D, NS dan WA, NR dan BM sedangkan pihak ke­tiga yang diperiksa yaitu, H, Sales Marketing dari PT Elcoblast Indonesia.

Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (13/5).

Kasi Intel menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi bertujuan un­tuk mengungkap dalang dibalik dugaan korupsi tata kelola keuangan di PT Dok yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,7 miliar berdasarkan hasil perhitungan awal tim penyidik.

“Mereka diperiksa se­bagai saksi dengan pulu­han pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan di PT Dok. Untuk materi apa saja yang ditanyakan kepada saksi, itu tidak bisa kita sampaikan karena menjadi rahasia penyidik untuk kepentingan penyidikan,” terangnya.

Dikatakan pula bahwa para saksi itu diperiksa secara terpisah. Selain itu pro­ses pemeriksaan berlangsung se­jak pukul 10.00 Wit hingga 15.00 WIT.

2 Pengusaha akan Diperiksa

Sementara itu, informasi yang dihimpun Siwalima di Kejari Ambon menyebutkan, penyidik juga akan menggali keterangan dari dua petinggi perusahan kapal di Kota Ambon yakni  Bos PT Pelayaran Dharma Indah dan petinggi PT Sumber Rejeki.

“Nanti ada juga perusahaan lain yang akan diperiksa oleh tim penyi­dik entah itu bos atau pejabat di dua perusahaan itu. Yang pasti dua perusahaan itu akan diperiksa juga oleh tim penyidik,” ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis.

Menurut sumber itu, ada banyak kapal milik kedua peruhaan milik Siong dan Kiat itu sering docking di PT Dok dan Perkapalan Waiame. Namun ada dugaan kuat bahwa ada kongkalikong yang diduga ada penggandaan pembayaran yang tidak sesuai dalam invoice yang dilakukan oleh PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Periksa Fisik

Selain pemeriksaan saksi-saksi, pada Sabtu (10/5) penyidik Kejari Ambon melakukan pemeriksaan fisik berupa gelangan kapal dan investasi perkapalan.

Pemeriksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno bersama saksi ahli dari Politeknik Negeri Ambon yang berlangsung, Sabtu (10/5) dari pukul 12.00-16.00 WIT

Kata Kasi intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo pemeriksaan sua spot yaitu, galangan kapal dan Investasi peralatan yang diadakan sejak tahun 2020-2024.

Kasi intel mengungkapkan, tim pe­meriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim penyidik, merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan. Yang mana dalam kegiatan tersebut tim penyidik terjun langsung ke PT Dok Perkapalan Waiame dan menin­jau dua lokasi di perusahan milik pemerintah Provinsi Maluku itu.

“Ada dua spot yang diperiksa yakni galangan kapal dan Investasi peralatan yang diadakan sejak tahun 2020-2024,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan fisik yang berlangsung sejak pukul 12.00-16.00 WIT itu, lanjut Talompo tentu ada banyak hal yang diperhatikan oleh tim penyidik.

“Jaksa tidak sendiri karena ada juga ahli yang diturunkan. Yang pasti proses penyidikan kasus ini terus berlanjut dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih akan dila­kukan,” tandasnya.

Jangan Loloskan

Kejari Ambon diminta agar tidak meloloskan para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Demikian dikatakan Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Selasa (13/5).

Pellu bilang, intensnya pemerik­saan yang dilakukan Kejari Ambon terhadap dugaan tindak pidana ko­rupsi PT Dok dan Perkapalan Waia­me menunjukkan, Kejari punya ko­mitmen untuk memberantas korupsi.

Dia meminta, Kejari tidak pandang buluh dalam penegakan hukum, dan siapapun oknum-oknum yang di­duga terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena negara ini adalah negara hukum dan semua orang sama dimata hukum atau equality before the law.

Dia juga memberikan apresiasi bagi tim penyidik Kejari Ambon yang ber­gerak cepat menggali bukti-bukti du­gaan tindak pidana korupsi terse­but, sehingga kasus ini dari penyeli­di­­kan telah ditingkatkan ke penyidi­kan.

Pellu juga meminta Kejari untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di PT Dok dan Perkapalan Waiame.

“Saya kira kasus ini harus diusut secara tuntas termasuk dengan memeriksa semua pihak di PT Dok Perkapalan Waiame itu agar terbuka semuanya,” ujar Pellu.

Dia menegaskan, siapapun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan perusaha­an harus diperiksa dan jika ada indikasi terlibat maka harus ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam hukum itu tidak ada yang kebal jadi siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban sehi­ngga tidak ada pelaku yang lolos dalam kasus ini,” tegasnya.

Tetapkan Tersangka

Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat Maluku Yan Sariwating memberikan apresiasi bagi status dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame meru­pakan langkah tepat jika telah ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana.

Dia berharap, tim penyidik Kejari Ambon mengusut kasus ini hingga tuntas, dan siapapun yang diduga terlibat harus dihukum.”Kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan maka indikasi kerugian negara sudah ada makanya Kejari harus usut sampai tuntas,” ujar Yan kepada Siwalima, pekan kemarin.

Jika dalam pemeriksaan, tambahnya, penyidik sudah mengantongi calon tersangka, maka Kejari harus segera menetapkan tersangka agar publik tahu jika Kejari juga serius dalam mengungkap kasus korupsi.

Kasus ini harus segera tuntas dan jangan sampai lolos siapapun yang diduga terlibat sehingga ada efek jera,” tandasnya.

Ada Korupsi

Diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon berhasil membongkar borok pengelolaan keuangan di PT Dok dan Perkapalan Waiame, tahun anggaran 2020-2024 bernilai Rp177 Miliar.

Penyidik menemukan adanya pe­nyimpangan pengelolaan keuangan pada PT Dok dan Perkapalan Waia­me, yang merupakan salah satu BU­MD Provinsi Maluku, sehingga me­nimbulkan kerugian negara. Berda­sarkan hasil perhitungan awal atau perhitungan sementara, diketa­hui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar.

Demikian diungkapkan, Kepala Ke­jaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soe­nanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/5) lalu. (S-29/S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps