AMBON, Siwalimanews – Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku, Onesimus Soumeru, diperiksa jaksa, terkait dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Tim penyidik KejakÂsaan Negeri Ambon marathon menggarap bukti-bukti dugaan korupsi peÂngelolaan anggaran PT Dok Perkapalan Waiame tahun 2020-2024.
Onesimus Soumeru alias OS, diperiksa pekan kemarin bersama dengan 7 saksi lain, 6 diantaranya meÂrupakan staf AkunÂtanÂsi dan Pre Shipment Inspection (PSI) pada Dok dan Perkapalan Waiame.
Keenamnya yaitu, ML, D, NS dan WA, NR dan BM sedangkan pihak keÂtiga yang diperiksa yaitu, H, Sales Marketing dari PT Elcoblast Indonesia.
Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (13/5).
Kasi Intel menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi bertujuan unÂtuk mengungkap dalang dibalik dugaan korupsi tata kelola keuangan di PT Dok yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,7 miliar berdasarkan hasil perhitungan awal tim penyidik.
âMereka diperiksa seÂbagai saksi dengan puluÂhan pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan di PT Dok. Untuk materi apa saja yang ditanyakan kepada saksi, itu tidak bisa kita sampaikan karena menjadi rahasia penyidik untuk kepentingan penyidikan,â terangnya.
Dikatakan pula bahwa para saksi itu diperiksa secara terpisah. Selain itu proÂses pemeriksaan berlangsung seÂjak pukul 10.00 Wit hingga 15.00 WIT.
2 Pengusaha akan Diperiksa
Sementara itu, informasi yang dihimpun Siwalima di Kejari Ambon menyebutkan, penyidik juga akan menggali keterangan dari dua petinggi perusahan kapal di Kota Ambon yakni Bos PT Pelayaran Dharma Indah dan petinggi PT Sumber Rejeki.
âNanti ada juga perusahaan lain yang akan diperiksa oleh tim penyiÂdik entah itu bos atau pejabat di dua perusahaan itu. Yang pasti dua perusahaan itu akan diperiksa juga oleh tim penyidik,â ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis.
Menurut sumber itu, ada banyak kapal milik kedua peruhaan milik Siong dan Kiat itu sering docking di PT Dok dan Perkapalan Waiame. Namun ada dugaan kuat bahwa ada kongkalikong yang diduga ada penggandaan pembayaran yang tidak sesuai dalam invoice yang dilakukan oleh PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.
Periksa Fisik
Selain pemeriksaan saksi-saksi, pada Sabtu (10/5) penyidik Kejari Ambon melakukan pemeriksaan fisik berupa gelangan kapal dan investasi perkapalan.
Pemeriksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno bersama saksi ahli dari Politeknik Negeri Ambon yang berlangsung, Sabtu (10/5) dari pukul 12.00-16.00 WIT
Kata Kasi intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo pemeriksaan sua spot yaitu, galangan kapal dan Investasi peralatan yang diadakan sejak tahun 2020-2024.
Kasi intel mengungkapkan, tim peÂmeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim penyidik, merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan. Yang mana dalam kegiatan tersebut tim penyidik terjun langsung ke PT Dok Perkapalan Waiame dan meninÂjau dua lokasi di perusahan milik pemerintah Provinsi Maluku itu.
âAda dua spot yang diperiksa yakni galangan kapal dan Investasi peralatan yang diadakan sejak tahun 2020-2024,â jelasnya.
Dalam pemeriksaan fisik yang berlangsung sejak pukul 12.00-16.00 WIT itu, lanjut Talompo tentu ada banyak hal yang diperhatikan oleh tim penyidik.
âJaksa tidak sendiri karena ada juga ahli yang diturunkan. Yang pasti proses penyidikan kasus ini terus berlanjut dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih akan dilaÂkukan,â tandasnya.
Jangan Loloskan
Kejari Ambon diminta agar tidak meloloskan para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame.
Demikian dikatakan Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Selasa (13/5).
Pellu bilang, intensnya pemerikÂsaan yang dilakukan Kejari Ambon terhadap dugaan tindak pidana koÂrupsi PT Dok dan Perkapalan WaiaÂme menunjukkan, Kejari punya koÂmitmen untuk memberantas korupsi.
Dia meminta, Kejari tidak pandang buluh dalam penegakan hukum, dan siapapun oknum-oknum yang diÂduga terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena negara ini adalah negara hukum dan semua orang sama dimata hukum atau equality before the law.
Dia juga memberikan apresiasi bagi tim penyidik Kejari Ambon yang berÂgerak cepat menggali bukti-bukti duÂgaan tindak pidana korupsi terseÂbut, sehingga kasus ini dari penyeliÂdiÂÂkan telah ditingkatkan ke penyidiÂkan.
Pellu juga meminta Kejari untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di PT Dok dan Perkapalan Waiame.
âSaya kira kasus ini harus diusut secara tuntas termasuk dengan memeriksa semua pihak di PT Dok Perkapalan Waiame itu agar terbuka semuanya,â ujar Pellu.
Dia menegaskan, siapapun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan perusahaÂan harus diperiksa dan jika ada indikasi terlibat maka harus ditetapkan sebagai tersangka.
âDalam hukum itu tidak ada yang kebal jadi siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban sehiÂngga tidak ada pelaku yang lolos dalam kasus ini,â tegasnya.
Tetapkan Tersangka
Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat Maluku Yan Sariwating memberikan apresiasi bagi status dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame meruÂpakan langkah tepat jika telah ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana.
Dia berharap, tim penyidik Kejari Ambon mengusut kasus ini hingga tuntas, dan siapapun yang diduga terlibat harus dihukum.âKalau sudah ditingkatkan ke penyidikan maka indikasi kerugian negara sudah ada makanya Kejari harus usut sampai tuntas,â ujar Yan kepada Siwalima, pekan kemarin.
Jika dalam pemeriksaan, tambahnya, penyidik sudah mengantongi calon tersangka, maka Kejari harus segera menetapkan tersangka agar publik tahu jika Kejari juga serius dalam mengungkap kasus korupsi.
Kasus ini harus segera tuntas dan jangan sampai lolos siapapun yang diduga terlibat sehingga ada efek jera,â tandasnya.
Ada Korupsi
Diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon berhasil membongkar borok pengelolaan keuangan di PT Dok dan Perkapalan Waiame, tahun anggaran 2020-2024 bernilai Rp177 Miliar.
Penyidik menemukan adanya peÂnyimpangan pengelolaan keuangan pada PT Dok dan Perkapalan WaiaÂme, yang merupakan salah satu BUÂMD Provinsi Maluku, sehingga meÂnimbulkan kerugian negara. BerdaÂsarkan hasil perhitungan awal atau perhitungan sementara, diketaÂhui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar.
Demikian diungkapkan, Kepala KeÂjaksaan Tinggi Maluku, Agoes SoeÂnanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/5) lalu. (S-29/S-20)