AMBON, Siwalimanews – Mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan, Zainuddin Boy diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Pemeriksaaan terhadap mantan Ketua DPRD Buru Selatan itu berlangsung di Kantor Kejati, Kamis (10/7) selama 9 jam mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT dan dihuÂjani puluhan pertanyaan.
Zainuddin yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Dok dan PerkaÂpalan Waiame ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di PT Bipolo Gidin sebesar Rp41.516.260.450.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di Ambon mengungkapkan, pemerikÂsaan terhadap Dirut PT Bipolo Tahun 2016-2020 berinisial ZB diperiksa dari pukul 09.00 WIT
âBenar hari ini penyidik pidana khusus Kejaksaan tinggi maluku melakukan pemeriksaan saksi ZB yang merupakan Direktur Utama PT Bipolo dan ZB masih diperiksa. Ia mulai diambil keterangannya sejak pukul 9.00 WIT pagi tadi dan masih dalam pemeriksaan oleh tim peÂnyidik,â Tambah Ardi
Ardy menjelaskan, kedepannya proses pemeriksaan masih berlanjut. Selain itu pemeriksan saksi-saksi di tahap penyidikan ini, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang mana bukti tersebut dipergunakan untuk menemukan tersangkanya.
âKalau semua keterangan saksi-saksi dan bukti sudah lengkap, seÂlanÂjutnya penyidik akan mengambil langkah. Untuk itu nanti ikuti saja perkembangan kasusnya kedepan, âtandasnya.
11 Saksi Diperiksa
Untuk diketahui, sudah total 11 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.
11 saksi yaitu, Bendahara AS selaku Bendahara Dishub Provinsi Maluku tahun 2016Â dan I.R, Pejabat Penandatangan Surat Perintah MemÂbayar (PPSPM) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku diperiksa pada Selasa (8/7)
Berikutnya, mantan Komisaris PT Bipolo Gidin berinisial BT, BT menjalani pemeriksaan pada Senin (7/7) selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.10 WIT.
Kemudian bendahara PengeluaÂran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku TaÂhun 2019/2020 berinisal RT dipeÂriksa pada Senin (30/6)
Selanjutnya, Rabu (25/6) tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya sebagai BendaÂhara Pengeluaran Dinas PerhubuÂngan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020.
Sedangkan AL, Direktur OperaÂsional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan PengeÂlolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy diperiksa pada Rabu (25/6).
Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspekÂtur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kini teÂngah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan staÂtusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transÂporÂtasi laut ini diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengataÂkan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai perunÂtukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai perunÂtukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang diÂkelola oleh PT Bipolo Gidin, berÂsumber dari dana subsidi KementeÂrian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan sebeÂsar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.
Dalam mengungkap kasus terseÂbut, lanjut Kajati, tim penyelidik teÂlah melakukan permintaan keteraÂngan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeÂluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. SeÂdangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual â Teor â Kesui â Gorom â Geser â Air Nanang dan Ambalau,â ujarnya.(S-29)