SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Gali Bukti Dugaan Korupsi PT Bipolo, 9 Jam Mantan Dirut Diperiksa
Headline , Hukum | Jumat, 11 Juli 2025 pukul 23:52 WIT

AMBON, Siwalimanews – Mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan, Zainuddin Boy  diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pemeriksaaan terhadap mantan Ketua DPRD Buru Selatan itu berlangsung di Kantor Kejati, Kamis (10/7) selama 9 jam mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT dan dihu­jani puluhan pertanyaan.

Zainuddin yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Dok dan Perka­palan Waiame ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di PT Bipolo Gidin sebesar Rp41.516.260.450.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di Ambon mengungkapkan, pemerik­saan terhadap Dirut PT Bipolo Tahun 2016-2020 berinisial ZB diperiksa dari pukul 09.00 WIT

“Benar hari ini penyidik pidana khusus Kejaksaan tinggi maluku melakukan pemeriksaan saksi ZB yang merupakan Direktur Utama PT Bipolo dan ZB masih diperiksa. Ia mulai diambil keterangannya sejak pukul 9.00 WIT pagi tadi dan masih dalam pemeriksaan oleh tim pe­nyidik,” Tambah Ardi

Ardy menjelaskan, kedepannya proses pemeriksaan masih berlanjut. Selain itu pemeriksan saksi-saksi di tahap penyidikan ini, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang mana bukti tersebut dipergunakan untuk menemukan tersangkanya.

“Kalau semua keterangan saksi-saksi dan bukti sudah lengkap, se­lan­jutnya penyidik akan mengambil langkah. Untuk itu nanti ikuti saja perkembangan kasusnya kedepan, “tandasnya.

11 Saksi Diperiksa

Untuk diketahui, sudah total 11 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.

11 saksi yaitu, Bendahara AS selaku Bendahara Dishub Provinsi Maluku tahun 2016  dan I.R, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Mem­bayar (PPSPM) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku diperiksa pada Selasa (8/7)

Berikutnya, mantan Komisaris PT Bipolo Gidin berinisial BT, BT menjalani pemeriksaan pada Senin (7/7) selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.10 WIT.

Kemudian bendahara Pengelua­ran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Ta­hun 2019/2020 berinisal RT dipe­riksa pada Senin (30/6)

Selanjutnya, Rabu (25/6) tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya sebagai Benda­hara Pengeluaran Dinas Perhubu­ngan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020.

Sedangkan AL, Direktur Opera­sional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan Penge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy diperiksa pada Rabu (25/6).

Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspek­tur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kini te­ngah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan sta­tusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang trans­por­tasi laut ini diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengata­kan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai perun­tukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai perun­tukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­kelola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Kemente­rian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinjaman perbankan sebe­sar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.

Dalam mengungkap kasus terse­but, lanjut Kajati, tim penyelidik te­lah melakukan permintaan ketera­ngan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dike­luarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Se­dangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau,’ ujarnya.(S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps