AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi MaÂluku diminta periksa direksi PT Bipolo Gidin terkait dugaan tindak pidana korupsi pengeÂlolaan dana perusaÂhaan daerah milik PeÂmerintah Kabupaten Buru Selatan.
Pasalnya, jaksa teÂlah menemukan adaÂnya bukti dugaan peÂnyimÂpangan anggaran seÂbesar Rp41 miliar lebih.
Direksi dinilai bertaÂnggung jawab terÂhaÂdap penggunaan dan peÂngeÂlolaan angÂgaran yang bersumber dari dana subsidi KemenÂteÂrian sebesar Rp36. 016.260.450, kemuÂdian peÂnyertaan modal PemÂkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pinÂjaman perÂbankan sebesar Rp1. 500.000.000. sehiÂngÂga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260. 450.
Demikian diungÂkapÂkan, praktisi hukum Jack Wenno kepada SiwaÂlima di PengaÂdilan Negeri Ambon, Senin (23/6).
Wenno menilai, mantan Direktur Bipolo Gidin, Zainuddin Booy harus diperiksa karena turut bertangÂgung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut.
âOrang pertama yang harus diÂmintai keterangan adalah mantan Direktur PT Bipolo Gidin yang saat ini jabat Komisaris pada PT Dok dan Perkapalan Waiame, sebab sebagai mantan direktur sudah pasti lebih banyak mengetahui persoalan dalam PT Bipolo itu,â Cetus Wenno
Wenno mendukung langkah peÂnyidikan kasus ini dan berharap, jakÂsa segera tuntaskan jika ada bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi.
Usut Tuntas
Terpisah, praktisi hukum Hendrik Lusikooy juga meminta Kejati MaÂluku menuntaskan kasus tersebut,
Lusikooy memberikan apresiasi terhadap kinerja penyidik Kejati Maluku yang mengusut kasus ini
âApresiasi atas kerja keras PeÂnyidik Pidsus Kejati Maluku karena sudah bekerja keras mengusut kasus PT Bipolo Gidin ini,â ujar LuÂsiÂkooy kepada Siwalima di PengaÂdilan Negeri Ambon, Senin (23/6).
Lusikooy meminta, penyidik untuk memerksa jajaran direksi PT Bipolo Gidin Kabupaten Bursel yang dinilai bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran 41 miliar tersebut.
Dia mendukung penegakan huÂkum yang dilakukan, dan berharap kasus ini bisa tuntas sampai peÂnetapan tersangka, apalagi bukti-bukti telah ditemukan sehingga status kasusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Jaksa Bidik
Seperti diberitakan sebelumnya, Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, PeÂrusahan Daerah milik PemeÂrintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan adaÂnya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transÂportasi laut ini diketahui mengÂgunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke SiwaÂlima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan pengguÂnaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pemÂbiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman moÂdal kerja yang dikelola tidak seÂsuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang dikelola oleh PT Bipolo Gidin, berÂsumber dari dana subsidi KemenÂterian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal PemÂkab Buru Selatan sebesar Rp4. 000.000.000 dan pinjaman perÂbankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang diÂkelola sebesar Rp41.516.260.450.
Dalam mengungkap kasus terÂsebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keteÂrangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarÂkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusaÂhan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- NamÂrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual â Teor â Kesui â Gorom â Geser â Air Nanang dan Ambalau,â ujarnya. (S-26)