SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Diminta Periksa Direksi PT Bipolo
Headline , Hukum | Selasa, 24 Juni 2025 pukul 23:00 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Ma­luku diminta periksa direksi PT Bipolo Gidin terkait dugaan tindak pidana korupsi penge­lolaan dana perusa­haan daerah milik Pe­merintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasalnya, jaksa te­lah menemukan ada­nya bukti dugaan pe­nyim­pangan anggaran se­besar Rp41 miliar lebih.

Direksi dinilai berta­nggung jawab ter­ha­dap penggunaan dan pe­nge­lolaan ang­garan yang bersumber dari dana subsidi Kemen­te­rian sebesar Rp36. 016.260.450, kemu­dian pe­nyertaan modal Pem­kab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000. 000 dan pin­jaman per­bankan sebesar Rp1. 500.000.000. sehi­ng­ga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260. 450.

Demikian diung­kap­kan, praktisi hukum Jack Wenno kepada Siwa­lima di Penga­dilan Negeri Ambon, Senin (23/6).

Wenno menilai, mantan Direktur Bipolo Gidin, Zainuddin Booy harus diperiksa karena turut bertang­gung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Orang pertama yang harus di­mintai keterangan adalah mantan Direktur PT Bipolo Gidin yang saat ini jabat Komisaris  pada PT Dok dan Perkapalan Waiame, sebab sebagai mantan direktur sudah pasti lebih banyak mengetahui persoalan dalam PT Bipolo itu,” Cetus Wenno

Wenno mendukung langkah pe­nyidikan kasus ini dan berharap, jak­sa segera tuntaskan jika ada bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi.

Usut Tuntas

Terpisah, praktisi hukum Hendrik Lusikooy juga meminta Kejati Ma­luku menuntaskan kasus tersebut,

Lusikooy memberikan apresiasi terhadap kinerja penyidik Kejati Maluku yang mengusut kasus ini

“Apresiasi atas kerja keras Pe­nyidik Pidsus Kejati Maluku karena sudah bekerja keras mengusut kasus PT Bipolo Gidin ini,” ujar Lu­si­kooy kepada Siwalima di Penga­dilan Negeri Ambon, Senin (23/6).

Lusikooy meminta, penyidik untuk memerksa jajaran direksi PT Bipolo Gidin Kabupaten Bursel yang dinilai bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran 41 miliar tersebut.

Dia mendukung penegakan hu­kum yang dilakukan, dan berharap kasus ini bisa tuntas sampai pe­netapan tersangka, apalagi bukti-bukti telah ditemukan sehingga status kasusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Jaksa Bidik

Seperti diberitakan sebelumnya, Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin,  Pe­rusahan Daerah milik Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari penyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan ada­nya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang trans­portasi laut ini diketahui meng­gunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwa­lima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggu­naan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pem­biayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman mo­dal kerja yang dikelola tidak se­suai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang dikelola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Kemen­terian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pem­kab Buru Selatan sebesar Rp4. 000.000.000 dan pinjaman per­bankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang di­kelola sebesar Rp41.516.260.450.

Dalam mengungkap kasus ter­sebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan kete­rangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasar­kan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusa­han adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Nam­role- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau,’ ujarnya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps