AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi MaÂluku diam-diam menguÂsut proyek Irigasi SariÂputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, KabuÂpaten Maluku Tengah Tahun 2024.
Diduga proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BiÂdang Sumber Daya ProÂvinsi Maluku Tahun 2024 bermasalah.
Untuk penguÂsutan awal, tim Kejati Maluku menÂdatangi Dinas PUPR BiÂdang Sumber Daya Air untuk mengambil sejumÂlah dokuÂmen, Rabu (20/8).
Sumber Siwalima di Dinas PUPR Maluku, meÂngaku dokumen yang diambil antara lain surat perjanjian kontrak kerja Proyek Pekerjaan PeningÂjatab Jaringan Irigasi di Sariputih no: 01.610.611/KTRK/DAK-APBD/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan sejumlah dokuÂmen lainnya yang berhubungan langsung dengan proyek Irigasi Sariputih di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek Irigasi SBT Tahun 2024 sesuai pagu anggaran Rp8.700. 000.000,00 dan nilai HPS Rp8.700. 000.000,00.
Kata Sumber yang namanya tak ingin dipublikasi itu, sejumlah dokumen yang disita ada kaitannya dengan proyek irigasi.
âKejaksaan ada ke PUPR Bidang Sumber Daya Air periksa dan geÂledah ruangan cari dokumen dan bukti soal proyek Irigasi Sariputih di Malteng,â ungkap Sumber Siwalima, Rabu (20/8).
Sementara itu Kasi Penkum dan humas kejati Maluku, Ardy saat dikonfirmasi Siwalima di Ambon membantahnya.
Kata juru bicara Kejati Maluku ini, informasi penggeledahan tersebut tak benar dan tak berdasar.
âBeta sudah kroscek, seng ada penggeledahan. Dengan demikian segala bentuk informasi soal penggeledahan itu hoax,â ujar Ardy
Ditanya mengenai pengusutan status kasus tersebut Ardy enggan berkomentar lebih jauh.
âBelum bisa berkomentar,â ujar Ardy singkat.
Kendati kejati bantah, namun sumber Siwalima itu membenarÂkan penggeledahan dilakukan oleh lembaga Kejati Maluku.
Untuk diketahui proyek irigasi Sariputih Kobi ini dilaporkan oleh lembaga swadaya masyatakat ke Kejati dan Polda Maluku.
Pasalnya, dalam hasil investigasi di lapangan menunjukan kualitas pekerjaan yang sangat buruk dan merugikan petani yang tengah menunggu panen raya. Timbunan proyek irigasi yang kosong di samping saluran utama, menjadi celah utama penyebab kerusakan dan patahan pada badan irigasi.
Hal ini tentu saja menunjukkan adanya kelalaian dari kontraktor dan pengawasan lapangan yang sangat
Proyek irigasi senilai lebih dari Rp,8 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2024 ini, jauh dari harapan petani setempat. (S-26)