SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Beberkan Peran Rentanubun di Kasus Dermaga Ohoi Faan
Headline , Hukum | Jumat, 11 April 2025 pukul 20:53 WIT

AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejari Tual membeberkan peranan terdakwa, Roberd Rentanubun dalam kasus dugaan tindak pidana ko­rupsi pembangunan der­maga Ohoi Faan tahun 2017-2018.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon yang dipimpin hakim ketua Martha Maitimu didampingi dua hakim aggota, Lutfi Alza­gladi dan Agus Hairu­lah, Kamis (10/4) JPU Kejari Tual, Rahmat Sepka Fer­nandes dalam dakwaannya menyebutkan, pembangu­nan dermaga Ohoi Faan bersum­ber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Trans­portasi sebesar Rp 9.041.000.000, salah satu kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 yakni Pembangunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.112.768.000.

Kata JPU, terdakwa  bersama-sama dengan saksi Tony Benlas se­laku Direktur PT. Fajar Baru Gemilang dan saksi Ihsan Ra­-hayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing dilakukan penun­tutan secara terpisah bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pemba­ngunan Dermaga Ohoi Faan tahun anggaran 2017-2018, bertem­pat di Dinas Perhubu­ngan, Komu­nikasi dan Informa­tika Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyu­ruh melakukan atau turut serta melakukan secara mela­wan hukum melakukan perbua­tan mem­perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekono­mian negara.

Proyek dermaga tersebut ter­cantum dalam Dokumen Peruba­han Pelaksanaan Anggaran (DP­PA) Dinas Perhubungan Kabupa­ten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 2.09.01.01.18.18.5.2 tang­gal 20 November 2017.

Pada tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Kon­struksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kegiatan pelela­ngan (tender).

Selanjutnya atas koordinasi Terdakwa akhirnya menggunakan dokumen PT Fajar Baru Gemilang untuk mengikuti tender pada pe­kerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan baik dalam tahapan tender maupun dalam tahap pelaksanaan pekerjaan sehingga memberikan kedudukan kepada Terdakwa untuk bertindak untuk dan atas nama Direktur PT Fajar Baru Gemilang, padahal saksi Tony Benlas tidak pernah mem­berikan kuasa kepada Ter­dakwa untuk bertindak mewakili saksi Tony Benlas selaku Direktur PT Fajar Baru Gemilang.

Berdasarkan hasil evaluasi pe­nawaran lelang, Pokja Jasa Kons­truksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya menetapkan PT Fajar Baru Gemilang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi termasuk PPN sebesar Rp 4.112.768.000 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Peme­nang Lelang Nomor 33.04/PENET_PEM/PERHUBUNGAN/V/2017 pada tanggal 13 Mei 2017.

Selanjutnya jelas JPU, pada tanggal 18 Mei 2017 saksi Ihsan Rahayaan selaku PPK menunjuk PT Fajar Baru Gemilang selaku penye­dia dalam pekerjaan dernaga ter­sebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/08- SPPBJ/2017.

Namun dalam perjalanannya ter­dakwa membuat cap tanda tangan saksi Tony Benlas dan menggu­nakannya dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/08.b-SPMK/2017 Tanggal 18 Mei 2017 dan Surat Perjanjian (Kon­trak) paket pekerjaan Pembangu­nan Dermaga Rakyat Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 027/08.a-SPP/2017 Ta­nggal 19 Mei 2017 yang ditandata­ngani bersama dengan saksi Ihsan Renyaan selaku PP, dengan waktu penyelesaian peker­jaan selama 180 hari kalender terhitung sejak Tanggal 18 Mei 2017 tanggal 14 November 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Per­janjian (Kontrak), item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Fajar Baru Gemilang selaku penye­dia dalam pekerjaan Pemba­ngu­nan Dermaga Rakyat Ohoi Faan namun tidak dilaksanakan.

Kemudian terdakwa menggu­nakan cap tanda tangan saksi Tony Benlas sebagai penyedia mem­buat surat permohonan pemba­yaran uang muka kepada PPK pekerjaan Pembangunan Derma­ga Rakyat Ohoi Faan pada tanggal 22 Mei 2017 dan Berita Acara Pem­bayaran Uang Muka Nomor 027/12-PPK/2017 yang ditandatangani bersama Saksi Ishan Rahayaan se­laku PPK dan  Johanis Renmaur,  se­laku Kepala Dinas Perhubu­ngan.

Dimana Besaran uang muka yang dibayarkan sebagaimana ter­tuang dalam berita acara tersebut adalah sebesar Rp 822.553.600, 00 atau sebesar 20% dari nilai kon­trak sebesar Rp 4.112.768.000,00. kemudian pembayaran uang muka tersebut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pen­cairan Dana (SP2D) Nomor 839/LS/SP2D/2017/MT setelah saksi Johanis Renmaur selaku Penggu­na Anggaran (PA) pada Dinas Per­hubungan Kabupaten Malra me­nerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 013/SPM- LS.Barang Jasa/DISHUB/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Sementara itu nilai pembayaran bersih yang diterima di rekening PT Fajar Baru Gemilang pada Bank Ma­luku Cabang Ambon Nomor 0101008368 setelah dikurangi PPN sebesar Rp 74.777.600,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp 22.433.280,00 adalah sebesar Rp 725.342.720,00

Berikutnya terdakwa melakukan pencairan uang muka yang sudah dibayarkan pada rekening PT Fajat Baru Gemilang PT pada Bank Maluku Cabang Ambon Nomor 0101008368 dengan cara meminta kepada saksi Tony Benlas untuk menerbitkan cek yang tidak memuat nominal transaksi.

Selanjutnya saksi Tony Benlas yang menyetujui permintaan ter­dakwa mengirimkan cekk kepada saksi Yuliana Buarlely (orang su­ruhan Tony Benlas) untuk dise­rahkan kepada terdakwa sehingga pada Tanggal 24 Mei 2017 ter­dakwa melakukan pencairan uang muka untuk pekerjaan Pemba­ngunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan dari rekening PT Fajar Baru Gemilang sebesar Rp725.000.000 sebagaimana yang tertuang dalam Rekening Koran PT Fajar Baru Gemilang dengan nomor rekening 0101008368, tanggal 24-05-2017 dengan referensi DS697617, Deskripsi Roberd Rentanubun, debet 725.000.000.

Selanjutnya, tanggal 31 Oktober 2017 terdakwa membuat surat yang seolah-olah dibuat oleh saksi Tony selaku Direktur PT Fahar Baru Ge­milang untuk disampaikan kepada Saksi Ihsan selaku PPK mengenai permo­honan peruba­han pekerjaan yang meliputi perubahan volume pekerjaan dan penambahan item pekerjaan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan bersama dengan PPTK, konsultan pengawas, dan pengawas lapangan.

Selanjutnya pada tanggal 4 November 2017

Terdakwa menandatangani do­ku­men Contract Change Order 01 (CCO 01) Nomor 027/08.a1/CCO/SPP/2017 yang seolah-olah ditan­datangani oleh saksi Tony Benlas selaku Direktur PT Fajar Baru Gemilang bersama saksi Ihsan Rahayaan selaku PPK.

Selanjutnya terdakwa yang menyiapkan dokumen Contract Change Order tidak disertai justifikasi teknis terkait penam­bahan item pekerjaan baru dan Analisa Harga Satuan baru,.

Pada tahap pelaksanaan peker­jaan kata JPU, saksi Tony selaku tidak pernah melaksa­nakan peker­jaan sebagaimana dokumen kon­trak yang telah ditandatangani, namun kenyataannya pelaksanaan pekerja­an dilaksanakan oleh terdak­wa hi­ngga menjelang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir, terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan.

Anehnya, terdakwa pada 4 De­sember 2017 mengajukan permo­honan pencairan dana angsuran I dan II (40%) kepada  PPK meng­ingat realisasi pekerjaan dilapa­ngan telah mencapai 50% dimana permohonan tersebut seolah-olah dibuat oleh saksi Tony. Akan tetapi dalam kenyataannya dibuat oleh Terdakwa.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Malra melakukan pembayaran angsuran I dan II ke­pada PT. Fajat Baru Gemilang selaku penyedia sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.645.107. 200,00 dengan nilai pembayaran bersih yang diterima oleh PT Fajar Baru Gemilang pada Bank Maluku Malut Cabang Ambon Nomor 0101008368 setelah dikurangi pengembalian uang muka sebesar Rp 329.021.440,00 PPN sebesar Rp 119.644.160,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp 35.893.248,00  adalah sebesar Rp1.160.548.352,00.

Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan terhadap pembayaran angsuran I dan II yang sudah dibayarkan pada rekening PT Fajar Baru Gemilang.

Dari  hasil pemeriksaan ternyata rea­lisasi bobot pekerjaan tidak se­suai dengan laporan progress pe­ker­jaan pembangunan Derma­ga Ohoi Faan yang dibuat oleh Ter­dak­wa yang juga telah ditandata­ngani.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pa­sal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­ta­san Tindak Pidana Korupsi se­bagai­mana telah diubah dan di­tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pe­rubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (S-26)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps