AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejari Tual membeberkan peranan terdakwa, Roberd Rentanubun dalam kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi pembangunan derÂmaga Ohoi Faan tahun 2017-2018.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon yang dipimpin hakim ketua Martha Maitimu didampingi dua hakim aggota, Lutfi AlzaÂgladi dan Agus HairuÂlah, Kamis (10/4) JPU Kejari Tual, Rahmat Sepka FerÂnandes dalam dakwaannya menyebutkan, pembanguÂnan dermaga Ohoi Faan bersumÂber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang TransÂportasi sebesar Rp 9.041.000.000, salah satu kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 yakni Pembangunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.112.768.000.
Kata JPU, terdakwa bersama-sama dengan saksi Tony Benlas seÂlaku Direktur PT. Fajar Baru Gemilang dan saksi Ihsan RaÂ-hayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing dilakukan penunÂtutan secara terpisah bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pembaÂngunan Dermaga Ohoi Faan tahun anggaran 2017-2018, bertemÂpat di Dinas PerhubuÂngan, KomuÂnikasi dan InformaÂtika Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuÂruh melakukan atau turut serta melakukan secara melaÂwan hukum melakukan perbuaÂtan memÂperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoÂmian negara.
Proyek dermaga tersebut terÂcantum dalam Dokumen PerubaÂhan Pelaksanaan Anggaran (DPÂPA) Dinas Perhubungan KabupaÂten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 2.09.01.01.18.18.5.2 tangÂgal 20 November 2017.
Pada tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa KonÂstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kegiatan pelelaÂngan (tender).
Selanjutnya atas koordinasi Terdakwa akhirnya menggunakan dokumen PT Fajar Baru Gemilang untuk mengikuti tender pada peÂkerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan baik dalam tahapan tender maupun dalam tahap pelaksanaan pekerjaan sehingga memberikan kedudukan kepada Terdakwa untuk bertindak untuk dan atas nama Direktur PT Fajar Baru Gemilang, padahal saksi Tony Benlas tidak pernah memÂberikan kuasa kepada TerÂdakwa untuk bertindak mewakili saksi Tony Benlas selaku Direktur PT Fajar Baru Gemilang.
Berdasarkan hasil evaluasi peÂnawaran lelang, Pokja Jasa KonsÂtruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya menetapkan PT Fajar Baru Gemilang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi termasuk PPN sebesar Rp 4.112.768.000 sebagaimana tertuang dalam Penetapan PemeÂnang Lelang Nomor 33.04/PENET_PEM/PERHUBUNGAN/V/2017 pada tanggal 13 Mei 2017.
Selanjutnya jelas JPU, pada tanggal 18 Mei 2017 saksi Ihsan Rahayaan selaku PPK menunjuk PT Fajar Baru Gemilang selaku penyeÂdia dalam pekerjaan dernaga terÂsebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/08- SPPBJ/2017.
Namun dalam perjalanannya terÂdakwa membuat cap tanda tangan saksi Tony Benlas dan mengguÂnakannya dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/08.b-SPMK/2017 Tanggal 18 Mei 2017 dan Surat Perjanjian (KonÂtrak) paket pekerjaan PembanguÂnan Dermaga Rakyat Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 027/08.a-SPP/2017 TaÂnggal 19 Mei 2017 yang ditandataÂngani bersama dengan saksi Ihsan Renyaan selaku PP, dengan waktu penyelesaian pekerÂjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak Tanggal 18 Mei 2017 tanggal 14 November 2017.
Bahwa berdasarkan Surat PerÂjanjian (Kontrak), item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Fajar Baru Gemilang selaku penyeÂdia dalam pekerjaan PembaÂnguÂnan Dermaga Rakyat Ohoi Faan namun tidak dilaksanakan.
Kemudian terdakwa mengguÂnakan cap tanda tangan saksi Tony Benlas sebagai penyedia memÂbuat surat permohonan pembaÂyaran uang muka kepada PPK pekerjaan Pembangunan DermaÂga Rakyat Ohoi Faan pada tanggal 22 Mei 2017 dan Berita Acara PemÂbayaran Uang Muka Nomor 027/12-PPK/2017 yang ditandatangani bersama Saksi Ishan Rahayaan seÂlaku PPK dan Johanis Renmaur, seÂlaku Kepala Dinas PerhubuÂngan.
Dimana Besaran uang muka yang dibayarkan sebagaimana terÂtuang dalam berita acara tersebut adalah sebesar Rp 822.553.600, 00 atau sebesar 20% dari nilai konÂtrak sebesar Rp 4.112.768.000,00. kemudian pembayaran uang muka tersebut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah PenÂcairan Dana (SP2D) Nomor 839/LS/SP2D/2017/MT setelah saksi Johanis Renmaur selaku PengguÂna Anggaran (PA) pada Dinas PerÂhubungan Kabupaten Malra meÂnerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 013/SPM- LS.Barang Jasa/DISHUB/2017 tanggal 22 Mei 2017.
Sementara itu nilai pembayaran bersih yang diterima di rekening PT Fajar Baru Gemilang pada Bank MaÂluku Cabang Ambon Nomor 0101008368 setelah dikurangi PPN sebesar Rp 74.777.600,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp 22.433.280,00 adalah sebesar Rp 725.342.720,00
Berikutnya terdakwa melakukan pencairan uang muka yang sudah dibayarkan pada rekening PT Fajat Baru Gemilang PT pada Bank Maluku Cabang Ambon Nomor 0101008368 dengan cara meminta kepada saksi Tony Benlas untuk menerbitkan cek yang tidak memuat nominal transaksi.
Selanjutnya saksi Tony Benlas yang menyetujui permintaan terÂdakwa mengirimkan cekk kepada saksi Yuliana Buarlely (orang suÂruhan Tony Benlas) untuk diseÂrahkan kepada terdakwa sehingga pada Tanggal 24 Mei 2017 terÂdakwa melakukan pencairan uang muka untuk pekerjaan PembaÂngunan Dermaga Rakyat Ohoi Faan dari rekening PT Fajar Baru Gemilang sebesar Rp725.000.000 sebagaimana yang tertuang dalam Rekening Koran PT Fajar Baru Gemilang dengan nomor rekening 0101008368, tanggal 24-05-2017 dengan referensi DS697617, Deskripsi Roberd Rentanubun, debet 725.000.000.
Selanjutnya, tanggal 31 Oktober 2017 terdakwa membuat surat yang seolah-olah dibuat oleh saksi Tony selaku Direktur PT Fahar Baru GeÂmilang untuk disampaikan kepada Saksi Ihsan selaku PPK mengenai permoÂhonan perubaÂhan pekerjaan yang meliputi perubahan volume pekerjaan dan penambahan item pekerjaan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan bersama dengan PPTK, konsultan pengawas, dan pengawas lapangan.
Selanjutnya pada tanggal 4 November 2017
Terdakwa menandatangani doÂkuÂmen Contract Change Order 01 (CCO 01) Nomor 027/08.a1/CCO/SPP/2017 yang seolah-olah ditanÂdatangani oleh saksi Tony Benlas selaku Direktur PT Fajar Baru Gemilang bersama saksi Ihsan Rahayaan selaku PPK.
Selanjutnya terdakwa yang menyiapkan dokumen Contract Change Order tidak disertai justifikasi teknis terkait penamÂbahan item pekerjaan baru dan Analisa Harga Satuan baru,.
Pada tahap pelaksanaan pekerÂjaan kata JPU, saksi Tony selaku tidak pernah melaksaÂnakan pekerÂjaan sebagaimana dokumen konÂtrak yang telah ditandatangani, namun kenyataannya pelaksanaan pekerjaÂan dilaksanakan oleh terdakÂwa hiÂngga menjelang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir, terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan.
Anehnya, terdakwa pada 4 DeÂsember 2017 mengajukan permoÂhonan pencairan dana angsuran I dan II (40%) kepada PPK mengÂingat realisasi pekerjaan dilapaÂngan telah mencapai 50% dimana permohonan tersebut seolah-olah dibuat oleh saksi Tony. Akan tetapi dalam kenyataannya dibuat oleh Terdakwa.
Pada tanggal 12 Desember 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Malra melakukan pembayaran angsuran I dan II keÂpada PT. Fajat Baru Gemilang selaku penyedia sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.645.107. 200,00 dengan nilai pembayaran bersih yang diterima oleh PT Fajar Baru Gemilang pada Bank Maluku Malut Cabang Ambon Nomor 0101008368 setelah dikurangi pengembalian uang muka sebesar Rp 329.021.440,00 PPN sebesar Rp 119.644.160,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp 35.893.248,00Â adalah sebesar Rp1.160.548.352,00.
Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan pencairan terhadap pembayaran angsuran I dan II yang sudah dibayarkan pada rekening PT Fajar Baru Gemilang.
Dari hasil pemeriksaan ternyata reaÂlisasi bobot pekerjaan tidak seÂsuai dengan laporan progress peÂkerÂjaan pembangunan DermaÂga Ohoi Faan yang dibuat oleh TerÂdakÂwa yang juga telah ditandataÂngani.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. PaÂsal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PembeÂranÂtaÂsan Tindak Pidana Korupsi seÂbagaiÂmana telah diubah dan diÂtambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PeÂrubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (S-26)