DOBO, Siwalimanews – Jaksa akhirnya ajukan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang memvonis mantan Kadis Pendidikan dan KebudaÂyaan Kepulauan Aru, Jusuf Apalem 1 tahun penjara.
Vonis tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya dengan pidana 8,6 tahun penjara.
Demikian diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Aru, Fauzan. Arif Nasution kepada wartawan di kantor kejaksaan, Kamis (16/11).
Dia menegaskan, putusan banÂding terkait vonis majelis hakim PN Tipikor Ambon terhaÂdap mantan Kadis Dikbud Aru, Jusuf Apalem tersebut sangatÂlah jauh berbeda dari tuntutan JPU.
âTerhadap putusan majelis hakim tersebut, maka kami sebagai JPU meÂngajukan banding, karena putusan sangat jauh dibawah, bahkan putuÂsan tersebut jauh di bawah 2/3 dari tuntutan JPU,â tegasnya.
Divonis Ringan
Kendatipun dituntut Jaksa PeÂnuntut Umum dengan pidana 8,6 tahun penjara, tetapi majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon justru vonis ringan mantan Kadis PenÂdidikan Aru, Jusuf Apalem dengan pidana satu tahun penjara
Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ganti Uang (GU) nihil tahun angÂgaran 2018 yang mengakibatkan kerugian negara Rp4.320.232.102.
Sidang berlangsung, Jumat (3/11) secara online dari Pengadilan TipiÂkor Ambon dipimpin hakim ketua, Wilson Shriver didampingi hakim anggota Agustina Lamabelawa, dan Antonius Sampe Sammine
Bertindak sebagai JPU, Nicolas Simanjuntak dan terdakwa didampiÂngi kuasa hukum, Elther M. Leaua.
Ketua Majelis hakim dalam putuÂsannya mengatakan, terdakwa tidak terbukti sesuai dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHPidana,
Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti sesuai dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang NoÂmor 3 Tahun 1999 sebagaimana diÂubah dan ditambah dengan UnÂdang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Selain hukuman penjara, terdakwa juga dihukum untuk membayar denÂda sebesar Rp50 juta dengan subsiÂder satu bulan kurungan. Majelis hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang diÂjatuhkan. Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Dalam putusan ini, majelis hakim menginstruksikan penuntut umum untuk mengembalikan uang sejumÂlah Rp150 juta yang dititipkan pada rekening Bank Mandiri Ambon taÂnggal 27 Juni 2023 kepada terdakwa Jusuf Apalem melalui Helena Djerol.
Faktor yang memberatkan terÂdakwa adalah ketidakpatuhannya terhadap program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan dianggap oleh hakim adalah sikap sopan terdakwa dan belum pernah dihukum sebeÂlumnya.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru, Iskandar Muda Harahap, yang menuntut terdakwa selama 8,6 tahun. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp300 juta dengan subsider enam bulan kurungan. (S-11)