AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku meneÂtapkan dua dua tersangka dalam kasus korupsi pembangunan rumah khusus milik BP2P.
Penetapan itu menyusul bukti kerugian negara dalam kasus duÂgaan tindak pidana korupsi pemÂbangunan rumah khusus milik BP2P sebesar Rp2.8 04.747,25.
Kedua tersangka yang ditetapkan dalam perkara pembangunan rumah khusus anggaran APBN tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp6.180.286. 000 itu, yakni Dani Supriadi sebagai Direktur CV Karya Utama dan Arthur Parera sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Demikian diungkapkan Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku Triono Rahyudi kepada Siwalima usai pemeriksaan terhadap keduaÂnya, Senin (26/8).
âMelalui upaya paksa hari ini, kami menetapkan tersangka ada dua orang. Pertama berinisial DS yang merupakan kontraktor CV. Karya UtaÂma dan AP sebagai PPK pada BPÂ2P Maluku,â ungkap Triono RahÂyudi
Kerugian negara yang timbul dalam perkara ini kata, Aspidsus Rp2,8 miliar berdasarkan hasil perÂhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Maluku.
âBerdasarkan progres fisik hingga pencairan terdapat manipulasi baik tahapan dan mekanisme pencairan. SeÂtelah itu anggaran pencarian diÂpindahkan ke rekening pribadi DS dengan diketahui PPK (AP-red),â ujarnya.
Dengan demikian, lanjut AspidÂsus, kedua tersangka telah mengaÂbaikan Perpres terkait barang jasa yang kemudian berdasarkan perhituÂngan kerugian negara oleh InspekÂtorat sebesar Rp2.804.747,25.
âUntuk DS sendiri perbuatan hukumnya ialah menggunakan jasa CV. Karya Utama dalam melaksanaÂkan pekerjaan tersebut,â ujarnya.
Sebelum penetapan tersangka tambah Aspidsus, keduanya dipeÂrikÂsa sebagai tersangka selama 10 Jam.
âKedua tersangka diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 20.00 WIT. Usai diperiksa keduanya langsung digiring ke rutan Waiheru untuk menjalani penahanan selama 20 hari,â Kata Aspidsus
Aspidsus menambahkan, kedua tersangka disangkakan dengan 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, proyek pembaÂnguÂnan rumah khusus di Kabupaten SBB dan Malteng berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata, Elpaputih Samasuru dan Desa Loki. Sementara di KabuÂpaten Maluku Tengah berada di Desa Mamala dan Morela.
Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen. (S-26)