AMBON, Siwalimanews – Direktur RSUD Gorom Riun Lahmudin Kelilauw, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan unit transfusi darah/bank darah rumah sakit (UTD/BDRS) pada RSUD Gorom Tahun 2021
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser, Habibul Rakhman menjelaskan, setelah melewati proses penyidikan lewat pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, Direktur RSUD Gorom Riun ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kelas III Wahai.
Penahan dilakukan terhadap tersangka berlangsung di Kantor Kejari SBT, Senin (23/6) setelah melewati serangkaian pemerikÂsaan.
âPada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Kejari SBT, telah dilakukan pemeriksaan sekaligus penahanan terhadap tersangka atas nama Lahmudin Kelilauw alias LK, selaku Direktur RSUD Goran Riun, terkait dugaan tindak pidana korupsi satu paket pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun anggaÂran 2021,â tulis Rakhman dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (24/6).
Proses penahanan yang dilakuÂkan oleh pihak penyidik kata RakhÂman, bertujuan untuk menganÂtisipasi kaburnya tersangka, atau tersangka menghilangkan barang bukti.
âBerdasarkan hasil pemerikÂsaan, untuk mengantisipasi keÂadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah Kacabjari Seram Bagian Timur di Geser terhadap tersangka dilaÂkukan penahanan di Rutan Wahai selama 20 hari kedepan,â jelas Rakhman.
Rahkman menuturkan, pada tahun 2021 RSUD Gorom Riun menerima aliran DAK dari APBN yang diperuntukan bagi pembaÂngunan satu paket pekerjaan UTD/BDRS RSUD Goram Riun di Kecamatan Pulau Gorom.
Namun, hingga berakhir masa kontrak, pekerjaan belum selesai dibangun dan tidak dilakukan adendum, berkaitan dengan waktu maupun teknis pekerjaan pembangunananya, sebagaiÂmana disepakati oleh pengguna anggaran (PA) dan penyedia, dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp313.390.925,39.
âTersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
âSedangkan pasal subsidair yakni, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubaÂhan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHÂPidana,â rinci Rakhman.(S-26)