SIWALIMA.id > Berita
Jadi Tersangka, Jaksa Tahan Direktur RSUD Gorom
Headline , Hukum | Rabu, 25 Juni 2025 pukul 23:35 WIT

AMBON, Siwalimanews – Direktur RSUD Gorom Riun Lahmudin Kelilauw, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan unit transfusi darah/bank darah rumah sakit (UTD/BDRS) pada RSUD Gorom Tahun 2021

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser, Habibul Rakhman menjelaskan, setelah melewati proses penyidikan lewat pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, Direktur RSUD Gorom Riun ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kelas III Wahai.

Penahan dilakukan terhadap tersangka berlangsung di Kantor Kejari SBT, Senin (23/6) setelah melewati serangkaian pemerik­saan.

“Pada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Kejari SBT, telah dilakukan pemeriksaan sekaligus penahanan terhadap tersangka atas nama Lahmudin Kelilauw alias LK, selaku Direktur RSUD Goran Riun, terkait dugaan tindak pidana korupsi satu paket pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun angga­ran 2021,” tulis Rakhman dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (24/6).

Proses penahanan yang dilaku­kan oleh pihak penyidik kata Rakh­man, bertujuan untuk mengan­tisipasi kaburnya tersangka, atau tersangka menghilangkan barang bukti.

“Berdasarkan hasil pemerik­saan, untuk mengantisipasi ke­adaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah Kacabjari Seram Bagian Timur di Geser terhadap tersangka dila­kukan penahanan di Rutan Wahai selama 20 hari kedepan,” jelas Rakhman.

Rahkman menuturkan, pada tahun 2021 RSUD Gorom Riun menerima aliran DAK dari APBN yang diperuntukan bagi pemba­ngunan satu paket pekerjaan UTD/BDRS RSUD Goram Riun di Kecamatan Pulau Gorom.

Namun, hingga berakhir masa kontrak, pekerjaan belum selesai dibangun dan tidak dilakukan adendum, berkaitan dengan waktu maupun teknis pekerjaan pembangunananya, sebagai­mana disepakati oleh pengguna anggaran (PA) dan penyedia, dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp313.390.925,39.

“Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Sedangkan pasal subsidair yakni, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peruba­han atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH­Pidana,” rinci Rakhman.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps