AMBON, Siwalimanews – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam organiÂsasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Isnpira) meÂngÂgelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (20/3).
Mereka mengungkap seÂjumlah kasus dugaan koÂrupsi yang menjeret Kepala Kantor Wilayah KementeÂrian Agama Maluku, H Yamin diantaranya, proyek reviÂtalisasi Asrama Haji Tahun 2021 yang menelan anggaÂran Rp350 juta.
Diduga Kakanwil meneÂriÂma gratifikasi untuk meÂmenangkan kontraktor tertentu dalam proyek tersebut.
âUntuk kami mendesak agar Kejati Maluku memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil KeÂmenÂterian Agama Maluku atas dugaan kasus gratifikasi proyek revitalisasi asrama haji pada Tahun 2021 yang bernilai Rp350 juta, âungkap coordinator lapaÂngan, Sadam dalam orasinya di Kantor Kejati Maluku.
Selain itu, lanjut Sadam, proyek pembangunan Gedung Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di KabuÂpaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diduga pekerjaannya ambuÂradul. Padahal anggaran yang dikucurkan untuk proyek itu sebesar Rp6 miliar.
Terakhir priyek parkir di Kantor Kementerian Agama Maluku senilai Ro4 miliar.
âKemudian anggaran untuk proyek tempat parkir di Kantor Kementerian Agama Maluku yang bernilai Rp 4 miliar, âterangnya.
Pendemo meminta Kejati MaÂluku untuk memanggil dan memeÂriksa Kakanwil Kemenag Maluku, H Yamin terkait dengan sejumlah proyek yang diduga berbau korupsi.
Dia juga menyentil dugaan pemalsuan dokumen dalam proses seleksi PPPK. Karena ada dugaan Kakanwil menerbitkan SK bodong bagi orang tertentu, sehingga mereka bisa lolos tes.
Kata dia, Kementerian Agama merupakan benteng sekaligus penjaga moral bangsa, seharusÂnya diisi oleh penjabat yang meÂmiliki integritas tinggi dan menjadi tauladan umat, sehingga mesti terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
âNamun realitas saat ini di KeÂmenterian Agama Provinsi Maluku, banyak posisi penting yang diisi oleh orang-orang yang tidak berÂmoral. Sehingga ada banyak dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepoÂtisme yang terjadi dalam birokrasi Kementerian Agama Maluku, âucap Sadam dalam orasinya.
Tudingan itu dilontarkan bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh, ada pejabat di Kementerian Agama yang dengan sengaja melakukan manipulasi atau memalsukan dokumen dalam pelaksanaan tes PPPK agar keluarga pejabat tersebut bisa lolos tes.
Minta Bukti
Kurang lebih 15 menit mengÂgelar aksi demo, Kasi Penkum dan HuÂmas Kejati Maluku, Ardy kemuÂdian menemui perwakilan penÂdemo.
Ardy selanjutnya menerima pernyataan sikap tersebut dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan.
âKami terima pernyataan sikap dari teman-teman Inspira dan seÂlanjutnya akan sampaikan tuntutan ini ke pimpinan, âterangnya.
Namun menurut Ardy, tuntutan tersebut bisa ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti-bukti berupa surat maupun dokumen yang berkaitan dengan tuntutan sikap tersebut.
âKalau lebih bagus lagi ada bukti sehingga kita bisa tindaklanjuti. Kami berharap teman-teman inspira bisa bekerjasama dengan membeÂrikan bukti pendukung, âtandasnya.
Evaluasi
Mereka juga meminta kepada Menteri Agama RI mengevaluasi kinerja Kakanwil Kementerian Agama Maluku, H Yamin
Pasalnya, Kakanwil diduga melakukan pembiaran terhadap Pejabat Kementerian Agama di Kabupaten yang diduga melakuÂkan tindakan manipulatif dokumen negara untuk meloloskan anak dan keluarganya dalam proses rekrutemn pegawai P3K yang merugikan masyarakat banyak.
Selain itu dalam tuntutannya pendemo juga menyentil soal pembiaran aset negara berupa bangunan madrasah aliyah kejuruan (MAK) Kabupaten Seram Bagian Timur rusak begitu saja tanpa ada langkah-langkah perÂbaikan dan pemanfaatan, padahal Negara sudah mengeluarkan anggaran lebih dari 6 milyar.
Mereka juga meminta kepada Menteri Agama RI untuk menuÂrunkan tim investigasi dari Inspektorat Kementerian Agama untuk melakukan investigasi atas dugaan gratifikasi proyek revitaliÂsasi asrama haji pada tahun 2021 dan dugaan korupsi proyek pembangunan tempat parkir kanwil Agama Provinsi Maluku yang tidak efektif dan efisien yang menguras anggaran bernilai lebih dari 4 milyar.
Sementara itu, Kakanwil KeÂmenag, H Yamin yang dikonfirmasi Siwalima di kantornya namun tidak berada di tempat, dan melalui telepon selulernya namun tidaklah aktif. (S-29)