AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku hingga saat belum juga meneÂtapÂkan tersangka dalam kasus duÂgaan korupsi proyek pengaÂdaan aplikasi simdes.id Buru Selatan.
Belum ditetapkannya terÂsangÂka lantaran penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku masih terÂhambat dengan hasil audit keÂrugian negara yang belum juga diserahkan Inspektorat Maluku.
Padahal, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah memenuhi seluruh dokumen yang diminta Inspektorat Maluku guna kebuÂtuhan audit.
Lambatnya penyerahan hasil audit dari Inspektorat menuai pertanyaan sebagian pihak yang mempertanyakan alasan sehingÂga hasil audit belum juga diseÂrahÂkan kepada penyidik KejakÂsaan Tinggi.
Praktisi Hukum Marnix Salmon menjelaskan, hasil audit merupakan dokumen wajib yang dipenuhi peÂnyidik untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Menurutnya, tanpa adanya hasil audit dari inspektorat maka penyidik tidak dapat melanjutkan tahapan proÂses hukum sebab belum terpeÂnuhi unsur kerugian.
Akibatnya, kasus dugaan korupsi yang ditangani tidak dapat ditetapÂkan tersangka bahkan menghambat proses pelimpahan ke pengadilan.
Inspektorat Maluku kata Salmon mestinya profesional dalam melakuÂkan audit kerugian negara dalam kasus simdes.id dengan menuntasÂkan audit
âInspektorat seharusnya profeÂsioÂnal dalam mengaudit kerugian negara untuk kepentingan penegaÂkan hukum,â tegas Salmon.
Jika Inspektorat Maluku belum juga menyerahkan dokumen hasil audit maka secara tidak langsung proÂses penegakan hukum dalam kaÂsus simdes.id akan terhambat.
Salmon pun berharap adanya keseriusan Inspektorat Maluku agar secepatnya menuntaskan audit dan menyerahkan hasilnya guna memeÂnuhi kebutuhan alat bukti.
Terpisah, Praktisi Hukum Rony Samloy juga mempertanyakan alaÂsan Inspektorat Maluku belum juga menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam kasus simdes.id Buru Selatan.
Dikatakan, Inspektorat Maluku harus profesional dan harus tetap menjalankan tugas dan fungsi dengan mempercepat audit dugaan kerugian negara dibalik kasus simdes buru Selatan.
âTidak ada alasan bagi inspektorat Maluku menghambat proses peneÂgakan hukum dalam kasus simdes Bursel, jadi mestinya hasil audi seÂceÂpatnya diserahkan,â tegas Samloy.
Samloy menegaskan, Inspektorat Maluku tidak boleh melindungi orang-orang dalam internal Pemkab Bursel yang diduga terlibat dalam kasus.
Menurutnya, jika terjadi keterÂlambatan atau sengaja dihambat oleh inspektorat maka menjadi perÂtanyaan bagi masyarakat jangan sampai perselingkuhan birokrasi itu terlalu kuat sehingga patut diperÂtanyakan.
âApa susahnya hasil itu diperÂbaiki dan diserahkan kepada Jaksa untuk menetapkan tersangka, apaÂlagi calon tersangka telah dikanÂtongi,â jelasnya.
Tunggu Audit
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku masih menunggu penghituÂngan kerugian negara kasus dugaan pengadaan aplikasi Simdes KabuÂpaten Buru Selatan untuk selanÂjutnya ditetapkan tersangka.
Proyek pengadaan aplikasi simÂdes.id Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2019 ditangani CVÂ Zivia Pazia.
Penyidik telah merampungkan keseluruhan berkas yang diminta oleh Inspektorat untuk menghitung kerugian negara.
Demikian diungkapkan, Kasi PenÂkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (18/10).
Karena mengaku, tak lama lagi kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Simdes Bursel ditetapkan tersangka.
Setelah hasil penghitungan neÂgara diperoleh, lanjut Kareba, peÂnyidik akan menetapkan tersangka.
Berkas Rampung
Penyidik Kejaksaan Tinggi MaÂluku dalam waktu dekat akan meÂnuntaskan penyidikan kasus duÂgaan korupsi pengadaan aplikasi simdes Kabupaten Buru Selatan.
Menurut Kasi Penkum dan HuÂmas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, tim penyidik berupaya menyelesaikan kasus dugaan korupsi aplikasi Simdes Bursel, dimana saat ini berkas perkaranya sudah lengkap.
âKita berupaya untuk secepatnya tuntaskan penyidikan kasus Simdes Bursel ini. Untuk penetapan terÂsangkanya kasi menunggu hasil perhitungan dari auditor,â ungkap Kareba kepada kepada Siwalima di Kantor Kejati Maluku, Senin (25/9).
Kareba menegaskan, pihaknya berupaya agar kasus dugaan koÂrupsi aplikasi simdes Bursel diaudit oleh lembaga auditor dan dari hasil audit itu kemudian ditetapkan tersangka.
Kareba menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan auditor dan jika sudah ada hasilnya maka segera tetapkan tersangka.
Kasi Penkum mengharapkan dukungan dari semua elemen dalam mendukung proses dan percepatan penanganan kasus simdes Bursel.
Untuk diketahui, proyek aplikasi simdes.id Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2019 ditangani CVÂ Zivia Pazia disinyalir itu diduga tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan ada dugaan penyelewengan dana. Dimana ada nota dari pihak peÂrusahaan yang menghendaki agar setiap desa menyerahkan harga aplikasi sebesar Rp30 juta dan mematok harga aplikasi Rp17,5 juta serta penyediaan beberapa unit komputer atau laptop seharga Rp10 juta ditambah kegiatan bimtek Rp2,5 juta.
Kemudian dari penyetoran Rp. 30 juta per desa yang menggunakan sumber anggaran DD-ADD ini juga dikenakan PPN 10 persen yakni sebesar Rp2,727 juta dan PPH Rp409.090, namun setoran tersebut diduga disembunyikan oleh Umar Mahulette selaku kadis. (S-26)