AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Anos Yermias menuding Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mampu membuat perencaÂnaan terhadap pembangunan infrastruktur di Maluku.
âKalau model seperti ini mau bangun Maluku seperti apa, Inpres Nomor 3 yang suÂdah didepan mata saja tidak mampu untuk dieksekusi,â ujar Yermias kepada wartaÂwan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (26/9).
Kekesalan ini disampaikan Yermias, karena infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku yang meruÂpakan kewenangan provinsi rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. k mampu untuk dieksekusi,â kesal Anos.
Menurutnya, ASN yang saat ini dipekerjakan di Dinas PUPR tidak siap untuk melaÂkukan perencanaan, khususÂnya berkaitan dengan Detail Engineering Design sebagai saÂlah satu kriteria persetujuan usulan.
Yermias mendesak, Gubernur Maluku, Murad Ismail menata kemÂbali tenaga teknis yang saat ini ditempatkan pada Dinas PekerÂjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku.
Yermias menjelaskan, Inpres Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PerÂcepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah membuat DED, teÂtapi sayangnya tenaga teknis di Dinas PUPR tidak tahu membuat DED.
âKita tidak siap soal SDM untuk membuat DED, masa studi kelaÂyakan saja tidak bisa bikin kalau untuk jalan baru perlu empat kriteria tadi,â jelasnya.
Politisi Golkar Maluku ini meneÂgaskan ketidakmampuan Dinas PUPR dalam menyiapkan DED diakibatkan tenaga teknis yang selama ini handal dalam perenÂcanaan dipindahkan ke Dinas Perpustakaan.
âPemda Maluku tenaga teknisÂnya kurang, bagaimana mau maju kalau tenaga teknis saja karantina di Dinas Perpustakaan,â tegasnya.
Karenanya, Yermias mendesak guÂÂbernur agar mengembalikan teÂnaga teknis yang saat ini dikaÂrantina di Perpustakaan untuk kembali ke Dinas PUPR, sehingga dapat melaÂkukan perencanaan yang matang bagi pembangunan Maluku kedepan.
Dewan Semprot Pemprov
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Maluku, M Hatta Hehanussa menyemprot Pemprov tidak mamÂpu menanggani infrastruktur jalan yang rusak pada sejumlah wilayah di negeri seribu pulau ini.
Pernyataan keras terhadap keÂbijakan pembangunan Maluku ini dilontarkan Hehanusa sebagai benÂtuk kekecewaannya atas sejumlah persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini tidak mampu ditangani oleh pemerintah Provinsi Maluku.
Awalnya Hehanusa geram deÂngan sikap tidak peduli yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota terkait dengan Inpres penanganan jalan daerah dimana tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengusulkan jalan-jalan di daerah
Pasalnya, pertemuan terkait dengan Inpres Penanganan Jalan Daerah dilakukan sebanyak 20 kali baik di Maluku maupun menghaÂdap langsung ke Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemeÂrintah daerah.
âBayangkan saja kita sudah rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, kesalahannya hanya soal detail engineering design (DED) setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp 20 juta untuk membuat perencanaan, saja tidak bisa,â kesalnya.
Pemerintah daerah lanjut HehaÂnusa jangan menganggap Inpres penanganan jalan daerah ini sebagai barang khayalan, tetapi tugas Pemda adalah mengamanÂkan instruksi presiden tersebut.
âBikin DED saja susah dapat kepengnya, kalau mau wara-wiri kemana-mana itu kepeng banyak pun tidak ada masalah, susah ini daerah,â kecamnya.
Menurutnya, semua persoalan infraÂstruktur yang dihadapi masyaÂrakat hari ini karena hutang sebesar 700 miliar rupiah yang harus dibayarkan.
Padahal, jika pinjaman 700 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur jalan dana maka ratusan kilometer jalan selesai dibangun.
âIni karena Pemprov tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngawur semua, ini sangat miris,â tegasnya.
Lanjutnya, sebagai anggota DPRD dirinya merasa sedih meliÂhat kondisi daerah seperti ini, kaÂrena DPRD tidak punya perpanÂjangan tangan serta dibatasi soal kewenangan.
Bahkan DPRD saja dibatasi dengan pengawasan terkait kebijakan, artinya anggota DPRD tidak bisa menyentuh kebijakan.
Karenanya, masyarakat tidak dapat berharap banyak selain mujizat dan tetap berdoa kita agar Pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,â kata Hatta. (S-20)