AMBON, Siwalimanews –Â Setelah menetapkan 8 tersangÂka pengadaan kapal cepat KaÂbupaten Seram Bagian Barat pada Selasa (30/5) lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mulai menyusun agenda pemeÂriksaan.
Penyidik akan memeriksa 8 aktor yang betanggung jawab atas raibnya uang negara Rp.5.072. 772.386 dalam proyek tersebut akan diperiksa pekan depan oleh.
âSurat panggilan sementara diÂsiapkan dan segera dilayangkan untuk pemeriksaan 8 tersangka,â ungkap Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Wilson Huwae keÂpada wartawan di Ambon, Sabtu (3/6).
Delapan tersangka yang diteÂtapkan dalam kasus dugaan koÂrupsi pengadaan kapal tahun 2020 ini, masing masing beriniÂsial PC (PA), H (PPK), ARVM (DiÂrekÂtur), SP (Penyedia PT KAM), F (Konsultan Pengawas), CS, MM, dan SMB (Pokja).
Mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini meÂmastikan pemeriksaan 8 tersangÂka ini akan dilakukan pekan deÂpan. âRencananya pekan depan peÂmeriksaan sudah mulai dilaÂkukan,â ujarnya.
Sebelumnya, penyidik DitresÂkrimÂsus Polda Maluku akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Tak main main 8 orang yang diduga kuat terlibat dalam korupsi yang merugikan negara sebesar Rp.5.072.772.386 ditetapkan sebagai tersangka.
8 tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tahun 2020 ini, masing masing berinisial PC (PA), H (PPK), ARVM (Direktur), SP (PeÂnyedia PT KAM), F (Konsultan PeÂngawas), CS, MM, dan SMB (Pokja).
Kabid Humas Polda Maluku, KomÂbes Roem Ohoirat dalam riÂlisnya yang diterima Siwalima, SeÂlasa (30/5) malam menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang digelar penyidik Ditreskrimsus pada Selasa, 30 Mei 2023.
âYang ditetapkan sebagai terÂsangka 8 orang. Mereka berinisial PC, H, ARVM, SP, F, CS, MM, dan SMB,â katanya
Para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18Â UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ditambahkan, usai penetapan tersangka, penyidik akan melaÂyangkan panggilan untuk pemeÂriksaan ke-8 aktor dengan status sebagai tersangka. âSetelah ini para tersangka dijadwalkan untuk kembali dipeÂriksa dalam status tersangka,â jelasnya.
Negara Rugi 5 Miliar
Hasil audit BPKP telah keluar. Negara dirugikan Rp5 miliar lebih.
Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku akhirnya mengantongi hasil perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi, pembelian Kapal Cepat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sesuai hasil audit yang diterima dari Badan Pengawasan KeuaÂngan dan Pembangunan ditemuÂkan kerugian negara sebesar Rp5.072.772.386,00.
Pengadaan kapal cepat milik Dinas Perhubungan Kabupaten SBB sebesar Rp7,1 miliar dari APBD Tahun 2020.
Penyidik akan segera memeÂriksa ahli pidana dari Universitas PattiÂmuÂra dan selanjutnya digelar perÂkara untuk ditetapkan terÂsangka. DeÂmiÂkian diungkapkan, DirkrimÂsus KomÂbes Harold Wilson Huwae kepaÂda wartawan di Ambon, Senin (22/5).
âHasil audit sudah kita peroleh dan ada kerugian negara sebesar lebih dari Rp5 milliar,â kata Huwae.
Setelah menerima hasil penghiÂtungan kerugian negara dari BPKP tersebut, lanjut Huwae, pihaknya akan mintai keterangan ahli, meÂrampungkan berita acara pemeÂriksaan auditor BPKP.
âKita rampung BAP auditor BPKP dulu setelah itu periksa ahli pidana dari Universitas Pattimura,â tanÂdasnya.
Ditanya soal calon tersangka, mantan Kapolres Ambon ini mengatakan, tersangka akan diumumkan usai gelar perkara.
âNanti setelah semua pemerikÂsaan selesai, baru kita lakukan gelar perkara selanjutnya penetaÂpan tersangka,â tegas Huwae.
Untuk diketahui, PT Kairos Anugerah Marina merupakan rekaÂnan yang menang dalam proses lelang dengan nilai kontrak menÂcapai Rp6,9 miliar.
Dalam proses pekerjaan, ada adendum nilai kontrak dimana ada penambahan sekitar Rp150 juta rupiah, sehingga nilai kontraknya menjadi Rp7,1 miliar.
Dari total nilai kontrak tersebut, PT Kairos diduga menerima pencairan sebesar 75 persen, namun hingga akhir masa kontrak, bahkan sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah tiba di Kabupaten SBB.
Informasinya, kapal cepat operasional milik Pemkab SBB ini sementara berada di Tangerang, Banten. Kapal itu bakal disita untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya kasus itu ditangani Polres SBB sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Beberapa pihak yang sudah diperiksa diantaranya, mantan Kepala Dinas PerhubuÂngan Kabupaten SBB, Peking Calling, Pejabat Pembuat Komitmen Herwilin alias Wiwin, Plt Kadishub, Adjait, dan pihak penyedia dari PT Kairos Anugrah Marina.
Selain itu, penyidik DitreskrimÂsus juga sudah memeriksa Stenly Pirsouw, kontraktor pengadaan kapal cepat tersebut. Stenly diÂperiksa di Rutan Kelas I Madaeng, Surabaya, Jawa Timur.
Selain kontraktor, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerinÂtah (LKPP) Ternate. (S-10)