AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Hendrik LeweÂrisÂsa mengingatkan Himpunan Bank MiÂlik Negara (Himbara) untuk tidak memÂpersulit pengajuan kredit yang diajuÂkan oleh pengurus koperasi desa merah putih.
Hal ini penting diÂingatÂkan, kata HL, sapaÂan akÂrab gubernur ini karena selama ini yang terjadi, ada pemÂbedaan pelayanan yang diberikan bank-bank himbara terhadap kelomÂpok masyarakat, seperti petani dan pelaku usaha kecil lainya.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/7) HL mengatakan, kondisi ini ditakutkan terjadi juga pada koperasi merah putih (KMP), pasca nantinya terbentuk.
Padahal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ruang bagi koperasi merah putih untuk mendapatkan kredit dari bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BTN dan BNI.
Kebijakan Presiden Prabowo yang membangkitkan koperasi memberi angin segar, karena adanya kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi desa merah putih, sehingga dapat bersaing dengan unit usaha lain, terutama yang private sektor.
âAda kemudahan koperasi bisa mengakses pendanaan kredit hampir 3 miliar, ini tentu menjadi angin segar untuk kebangkitan koperasi, namun harus diikuti dengan kewajiban Himbara untuk mempermudah akses kredit,â ucap gubernur.
Untuk itu kata gubernur, harus ada instrumen hukum yang konkrit yang mewajibkan bank Himbara untuk melayani dan mempermudah akses pelayanan kredit yang diajukan koperasi merah putih.
Apalagi, pengalaman kemudahan tersebut kedengarannya bagus, tapi realitasnya ketika petani dan pelaku-pelaku usaha berurusan dengan bank untuk mengajukan kredit, justru mereka diperlakukan seperti warga masyarakat kelas 2.
âKita tidak menghendaki di daerah ini masyarakat diperlakukan seperti itu, makanya harus ada regulasi yang dibuat untuk mewajibkan bank sebagai pihak penyedia dana untuk kooperatif dan mendukung sungguh-sungguh koperasi merah putih,â tandas gubernur.(S-20)