AMBON, Siwalimanews – Patrick Papilaya, salah satu pegawai honorer pada Biro Umum Setda PemeÂrintah Provinsi Maluku diÂtetapkan sebagai terÂsangka
Anak buah Murad Ismail ditetapkan tersangka oleh penyidik Siber Crime, DitÂreskrimsus Polda Maluku atas dugaan pelanggaran Undang Undang ITE.
Papilaya harus beruruÂsan dengan pihak kepoÂlisian usai dilaporkan KeÂtua DPRD Maluku Benhur George Watubun atas cuitannya di Medsos yang diduga menceÂmarkan naÂma baik Watubun.
Papilaya dilaporkan, lanÂtaran cuitannya di medsos berbentuk video yang meÂnyerang serta mengÂhina BGW. Parahnya Papilaya sampai menyebut BGW âDungguâ.
âIya sudah ditetapkan tersangka,â jelas Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra SouÂmena saat dikonfirmasi redaksi Siwalima, Selasa (6/2).
Penetapan Papilaya sebagai tersangka dilakukan setelah peÂnyidik mengantongi bukti permuÂlaan yang cukup, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan gelar perkara penetapan tersangka.
Dalam pengusutanya Papilaya dijerat Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 A UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Tersangka Harus Ditahan
Ditempat terpisah, praktisi hukum Vicktor Alfredo Talla meÂminta polisi menahan tersangka.
Penahanan tersangka penting agar menjadi efek jera, dan terÂsangka tidak mengulangi perÂbuatan yang sama, dan tidak melarik diri.
âYang dapat ditahan berdasarÂkan pasal 21 ayat 4 KUHP, itu jika pidananya diatas 5 tahun, baru dia dapat ditahan. Itu persyaratan objektif dalam sebuah proses penahanan,âjelas Talla kepada Siwalima di Ambon, Selasa (6/2).
Namun berdasarkan persyaÂratan subjektif sebagaimana diÂmuat dalam pasal 21 ayat 1, maka itu berpulang kepada kewenangan penyidik.
âDimana subjektifnya kalau berdasarkan pendapat penyidik bahwa yang bersangkutan itu bisa melarikan diri, dapat menghiÂlangkan barang bukti dan berÂsangkutan dapat mengulangi perbuatan pidana itu, maka peÂnyidik berdasarkan syarat subjektif itu, dapat melakukan penahanan terhadap bersangkutan,â ujarnya.
Dengan tiga syarat itu, lanjut Talla, maka mestinya dapat diÂguÂnakan oleh penyidik untuk menaÂhan yang bersangkutan.
Disinggung bahwa jika dilihat dari konten-konten yang bersangÂkutan di media sosial, maka ada potensi bahwa dapat mengulangi perbuatannya, maka syarat subÂjektif untuk menahan yang berÂsangkutan bisa diterapkan, Talla mengatakan, itu dikembalikan kepada penyidik.
Disinggung penahanan ini sekaligus untuk memberikan efek jerah bagi yang bersangkutan maupun lainnya, Talla kembali menegaskan, bahwa itu dikemÂbalikan kepada penyidik dengan dua syarat objektif dan subjektif.
âJadi penyidik mau memakai standar objektif atau subjektif,â tandasnya.
Harus Tahan
Sementara itu praktisi hukum, NurÂbaya Mony juga menambahkan, mestinya penyidik menerapkan syaÂrat subjektif dalam perkara ini deÂngan menahan yang bersangÂkuÂtan. Pasalnya, yang bersangkutan dalam konten-kontennya memang sudah meresahkan pihak-pihak tertentu.
âMenurut saya, penyidik harus liÂhat ini secara subjektif dan meÂnahan yang bersangkutan,â tanÂdasÂnya.
Dia memberikan apresiasi bagi Ditreskrimsus Polda Maluku dalam menyelidiki kasus ini, sehingga ada efek jera bagi siapapun dalam mengelola media sosial tidak boleh disalahgunakan dan menyeÂbar ujaran kebencian yang menÂjurus pencemaran nama baik.
Sementara itu, Direktur DitresÂkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena saat dikonfirmasi Siwalima terkait Papilaya apakah ditahan atau tidak, namun tidak ada
Polisikan
Patrick Papilaya, salah satu pegawai honorer pada Biro Umum Setda Pemerintah Provinsi Maluku, dipolisikan.
Dari surat tanda terima pengaÂduan nomor: STTP/126/XII/2023/Ditreskrimsus yang diterima Siwalima, Sabtu (9/12) menyeÂbutkan, pria yang dulunya dikenal sebagai salah satu OKP dan juga wartawan pada salah satu media online di Maluku itu, dilaporkan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, ke DitresÂkrimsus Polda Maluku, Jumat (8/12) kemarin.
Patrick yang dikenal publik sebagai orang dekat Gubernur Maluku, Murad Ismail dan istrinya, Widya Pratiwi itu, dilaporkan lantaran menyebar ujaran kebenÂcian dengan menyentil privasi Watubun lewat akun tik tok miliknya @patrickpapilayaii.
Dia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui akun tik tok terhadap Benhur G Watubun.
Beberapa video yang diungÂgahnya juga kerap kali melontarkan kata-kata tidak pantas, seperti hinaan dan tuduhan yang tidak terbukti.
Tidak hanya itu, kalimat-kalimat yang dilontarkannya juga berbauh ujaran kebencian yang bisa meÂmicu hal-hal yang tidak diinginkan.
Salah satu video berdurasi 7:10 menit yang diunggahnya pada Rabu (6/12) kemarin, terlihat jelas Patrick âpasang badanâ bagi MI yang sebelumnya dikritisi karena malas menghadiri rapat-rapat bersama DPRD Maluku.
Tidak etisnya, dalam video itu, Patrick bahkan menyebut Watubun âDunguâ yang menduduki bangku DPRD dengan menikung rekan sendiri.
Patrick memang totalitas dalam menjalankan perannya. Siapapun, termasuk Watubun yang mengÂkritisi MI dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD pun, di âserangânya.
Diketahui, dalam video itu, Patrick mengedit video pendek pernyataan Watubun saat diwawancarai wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang.
Dalam wawancara itu, Watubun selaku Ketua DPRD mengkritisi MI selaku Gubernur yang paling pemalas hadir di Kantor DPRD.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Patrick dalam bentuk video dan diunggahnya pada akun tik tok miliknya.
Adapun beberapa kalimat-kalimat pedas yang dilontarkan Patrick dalam video itu:
âhari ini, ada semut nakal yang coba menganggu singa yang lagi tidur. Semut yang saya maksud disini yaitu saudara Benhur Watubunâ.
Patrick bahkan menyingung soal Pileg 2019 dengan mangatakan, âAnda (Benhur) harus ingat, anda itu menjadi anggota DPRD hanya dengan kantong suara kurang lebih 3.000-an. Itupun anda berkeringat-keringat termasuk anda menikung salah satu caleg dari PDIP yang sebenarnya dia yang menang. Dan fakta ini semua orang tahu itu. Lalu bagaimana mungkin orang yang kantong suaranya hanya 3.000an, anda bisa mengalahkan seorang Gubernur Maluku yang terpilih dan mengalahkan petahanaâ.
Dalam video itu, Patrick juga menyebut Watubun âDunguâ.
âAnda itu dungu. Anda itu berÂbicara seperti ayam tanpa kepala. Anda itu ibarat sebuah negara kecil yang tidak punya kekuatan perang tapi menantang Amerika Serikat. Ya kalau seperti itu, sama saja anda cari mati sebenarnya. Ya saya peÂngapresiasi, mungkin anda ingin cari panggung, sensasi. MaklumÂlah kan anda baru pernah jadi Ketua DPRD. Saya harus ingatkan kepada anda pa Benhur, anda itu bukan tipe politisi yang sukses karena anda tidak meÂngakar di masyarakat. Ingat ya, proses anda sebagai sekretaris DPRD (PDIP), itu kan dari hasil PAWâ.
Dia bahkan mengajarkan WatuÂbun soal nilai dan etika politik dengan mengatakan âsaya ingin berpesan kepada anda, politik itu punya nilai dan etika, sehingga anda harus sadar usia anda di politik tidak mungkin lama. Apalagi anda tidak mengakar ke bawah. Bahkan anda tidak pernah terpilih sebagai anggota DPRD. Sehingga saya mau bilang, ada pepatah, apa yang didapatkan dengan salah, akan hilang dengan cara yang salahâ
Diakhir videonya, Patrick juga menyebut dirinya sebagai sahabat Murad Ismail.
âSalam dari saya sahabat Murad Ismail,â.ucapnya.
Itu Langkah Mencegah
Sementara itu, Ketua DPRD MaÂluku, Benhur G Watubun mengataÂkan, langkah hukum yang diambilÂnya untuk melaporkan Patrick PapiÂlaya ke Ditreskrimsus Polda Maluku, pada Jumat (7/12) kemarin, pasca unggahan di akun tik tok miliknya yang secara terang-terangan menghina, menfitnah dan mengatai dirinya, merupakan langkah tepat untuk mencegah potensi konflik.
âItu merupakan langkah tepat untuk mencegah potensi amukan massa,âtulis Watubun melalui pesan whatsupp kepada Siwalima, Sabtu (9/12).
Menurutnya, apa yang dilakukan Patrick yang membuat video pendek yang berisi hasil wawanÂcara wartawan, kemudian menaÂngÂgapinya dalam bentuk video dan diunggah di akun tik tok miliknya, merupakan perbuatan pidana. Dengan itu dilaporkan dalam bentuk aduan ke Ditreskrimsus Polda Maluku. âBetul (saya lapor), dan saya sudah serahkan kepada Tim Badan Bantuan Hukum dan AdvoÂkasi Rakyat DPD PDI PerÂjuangan. Langkah hukum ini paling bijak mencegah potensi amuÂkan massa kepadanya (Patrick). Karena sudah menyerang pribadi saya,âtandasnya. (S-20)