AMBON, Siwalimanews – Hampir tiga bulan lalu, panitia seleksi Sekretaris Daerah Maluku selesai melaksanakan tugas, namun hingga kini hasil kerja tim yang diketuai Rektor Unpatti itu belum juga dikirim ke Jakarta.
Padahal tim seleksi telah menyeÂlesaikan seleksi pada 20 Agustus 2022 lalu, dimana hasilnya tiga nama yang sudah terakomodir sebagai calon Sekda Maluku harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk diusulkan ke Kemendagri.
Tiga calon Sekda Maluku yaitu, Hadi Soleman, Kepala Badan PeÂngembangan Sumber Daya ManuÂsia (BPSDM), Kepala Badan KeÂpegawaian Daerah (BKD) MaluÂku, Jasmono dan Saldi Ie yang saat ini menjabat sebagai penjabat Sekda Maluku dan juga merangÂkap sebagai Kepala Dinas KehuÂtanan Provinsi Maluku.
Belum dikirimnya nama calon sekda Maluku ke Kemendagri, diÂduga karena ada tarik ulur kepenÂtingan yang sengaja dimainkan.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena mengungkapÂkan, proses seleksi Sekda Maluku secara normatif telah diselesaikan oleh tim seleksi yang diketuai Rektor Unpatti, MJ Sapteno.
Artinya, proses pengusulan buÂkan lagi menjadi tugas timsel meÂlainkan Pemprov Maluku khususnya Gubernur Murad Ismail.
Pemprov Maluku kata Alimudin, tidak boleh lagi menghambat proses penetapan Sekda Definitif karena menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri bukan lagi gubernur.
Apalagi, mengingat urgensi peran sekda definitif dalam penyelengÂgaraan tata kelola pemerintahan biroÂkrasi di daerah maka Pemprov MaÂluku dalam hal ini Gubernur Maluku harus mempercepat proses ini ke Kemendagri.
âKita tidak bisa menunda-nunda pengusulan dengan alasan yang tidak masuk akal juga,â ungkap Alimudin.
Diakuinya, kepentingan politik dalam pengambilan sebuah kebijaÂkan daerah memang hal yang wajar dan sah-sah saja, namun dalam kaitan dengan Sekda definitif jangan ada kalkulasi lain dibelakang itu, karena menyangkut produktifitas kerja birokrasi pelayanan publik pemerintah di Maluku.
Belum adanya kepastian Sekda definitif secara tidak langsung akan menggangu jalannya birokrasi peÂmeÂrintahan yang saat ini dipimpin penjabat, lagi pula dalam agenda penÂting kedepan DPRD sangat membutuhkan kehadiran Sekda yang definitif.
âHarus segera diusulkan ke KeÂmendagri supaya Maluku mendaÂpatÂkan sekda definitif, jangan lagi menghambat dan jangan ada alasan lain yang kontra produktif apalagi ada kalkulasi politik,â ujarnya.
Menurutnya, Maluku sudah harus berbenah dari waktu ke waktu dan pembenahan tersebut dapat dimulai dengan dengan proses penentuan sekda yang bebas dari kepentingan apapun dari siapapun.
Pertanyakan
Terpisah Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu juga mempertanyakan alasan Pemprov Maluku yang terkeÂsan tarik ukur dengan persoalan peÂngusulan sekda kepada Kemendagri.
Dijelaskan, jika Pansel telah seleÂsai menjalankan tugas maka tidak ada alasan lagi bagi Pemprov untuk menunda-nunda penyerahan hasil kepada Kemendagri untuk dijalanÂkan sesuai dengan mekanisme peÂngadaan pejabat tinggi pertama.
âKalau sudah selesai di Pansel maka sudah harus dikirim tidak boleh ditunda-tunda, karena akan berdamÂpak pada pelayanan publik bagi masyarakat,â tegas Tahitu.
Menurutnya, kepentingan politik memang tidak dapat dilepaskan dalam tata kelola pemerintahan oleh kepala daerah, tetapi jangan juga akibat kepentingan itu kemudian menghambat proses penetapan sekda definitif bagi Maluku.
Pemprov katanya, harus memiliki itikad baik untuk menata kembali pengelolaan birokrasi pemerintah yang selama ini jabat oleh Penjabat, sebab dari aspek administrasi pemeÂrintahan saja pengambilan keputuÂsan oleh penjabat definitif akan berbeda dengan pelaksana tugas.
Harus Tegas
Terpisah, akademisi Fisip Unpatti, Amir Kotaromalos menyayangkan belum dikirimnya hasil seleksi sekda yang dilakukan oleh tim seleksi keÂpada Kemendagri untuk ditetapkan sekda definitif.
Menurutnya, jika hasil seleksi telah diserahkan timsel maka menÂjadi tugas Pemprov Maluku melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk meneruskan kepada Mendagri Tito Karnavian.
âKalau memang timsel sudah serahkan hasil ke Pemprov melalui BKD, maka BKD tidak boleh meÂnahan-nahan hasil kerja timsel dan Kepala BKD yang perlu didorong oleh semua elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan sekda definitif,â ujar Amir.
Tindakan tegas itu, kata Amir mestinya dilakukan oleh Gubernur Maluku sebagai pejabat pembina kepegawaian terhadap jajaran BKD agar hasil seleksi segera dikirim sebab jabatan sekda menjadi keÂbutuhan bagi daerah.
Jika Gubernur Maluku tidak tegas, tambahnya, maka momentum sekda akan dimainkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan untuk memerintah dan pada akhirnya menghambat proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
âGubernur harus tegas sebab Sekda ini jantung birokrasi dan berÂkaitan dengan kebutuhan masyaraÂkat, sehingga Gubernur harus ambil sikap dalam proses ini,â tegas Amir.
Dibawa ke Kemendagri
Diberitakan sevelumnya, tim seleksi Sekda Maluku telah menunÂtaskan seluruh rangkaian seleksi dan hasilnya siap dibawa ke Kemendagri di Jakarta.
âSudah selesai semua tahapan seleksi dan siap dibawa ke Jakarta, rencananya besok, Rabu (24/8),â ungkap Ketua Tim Seleksi Sekda Maluku, Marthinus Sapteno kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Selasa (23/8) usai sesi wawancara calon sekda.
Dijelaskan, seleksi makalah dan wawancara merupakan tahapan terakhir yang diikuti langsung oleh tiga calon sekda, masing-masing Sadli Ie yang saat ini sebagai penjaÂbat sekda, Kepala BKD Maluku Jasmono dan Kepala BPSDM Hadi Sulaiman.
Tak hanya itu, untuk tahapan wawancara dihadiri langsung tim seleksi, termasuk Sekretaris Jenderal Kemendagri H Suhajar Diantoro, untuk menilai secara langsung keÂmampuan setiap calon.
Sapteno memastikan, seluruh taÂhapan seleksi yang dilakukan paniÂtia seleksi telah sesuai dengan atuÂran perundang-undangan yang berÂlaku, dan hasilnya dapat dipertangÂgungjawabkan di hadapan hukum.
âTim sudah transparan dalam seleksi maka hasilnya dapat kita pertangungjawaban dimana pun,â tegasnya.
Sesuai dengan aturan, kata SapÂteno, maka hasil seleksi akan ditinÂdaklanjuti ke Jakarta untuk mendaÂpatkan penilaian dan keputusan, yang nantinya dituangkan dalam SK pengangkatan sekda definitif.
Pasalnya, panitia seleksi hanya bertugas melakukan seleksi, sedangÂkan penentuan sekda definitif meÂrupakan kewenangan Kemendagri maka timsel menyerahkan semuanya kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri.
Didesak Koordinasi
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menÂdesak Pemprov Maluku untuk seÂgera melakukan koordinasi dengan Kemendagri guna mempercepat penetapan sekda definitif.
Proses seleksi sekda telah selesai dilakukan oleh tim seleksi dan hasilnya tiga nama telah diserahkan kepada Mendagri untuk ditentukan.
Namun, rasanya waktu yang tersedia cukup lama sejak tiga nama calon sekda dikirim oleh timsel, sebab hingga saat ini hasilnya pun belum kunjung datang, akibatnya masyarakat di luar terus memperÂtanyakan sejauh mana proses yang dilakukan untuk mendapatkan seÂorang Sekda Maluku yang definitif.
âProses sudah sesuai tahapan dan hasilnya timsel sudah kirim, tapi belum ada akibatnya publik tanya karena mereka ingin sekali segera ada sekda definitif bagi Maluku,â tandas Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (27/9).
Pemprov Maluku kata Rumra, sudah saatnya melakukan koordiÂnasi dengan Kemendagri untuk mempercepat penetapan sekda, seÂbab jabatan sekda sangat penting jika dibandingkan dengan seorang pelaksana tugas yang kewenanganÂnya sangat terbatas.
Apalagi, masa jabatan pelaksana tugas sekda juga telah diperpanjang selama beberapa kali, artinya tidak sehat bagi proses penataan birokrasi jika terus dipimpin oleh seorang pelakÂsana tugas dan bukan sekda definitif.
âKita di komisi tidak persoalkan siapa yang nantinya jadi sekda dari tiga nama yang diserahkan timsel, kaÂrena itu kewenangan gubernur seÂsuai hak prerogatifnya, tetapi masuÂkan dan dorongan dari komisi juga sangat penting untuk diperhatikan oleh gubernur,â tandas Rumra.
Politisi PKS Maluku ini berharap, ada perhatian baik dari pihak ekseÂkutif untuk segera melakukan koorÂdinasi, agar minimal pembahasan APBD Perubahan 2022 maupun APBD tahun 2023 dapat dilakukan oleh sekda definitif, sehingga kepuÂtusan bersama dapat dipertangÂgungÂjawabkan.
âKoordinasi sudah harus dilakuÂkan, jangan biarkan kondisi ini terÂkatung-katung, dan kita harapkan Oktober ini sekda definitif sudah ada agar memudahkan kita dalam memÂbahas APBD,â harap Rumra. (S-Tuai Kecaman Dewan
Wakil Ketua DPRD ProÂvinsi Maluku, Melkianus SaÂirdekut mengecam PemÂprov yang hingga kini beÂlum juga mengirimkan haÂsil seleksi calon Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku ke Kementerian Dalam Negeri
Sudah hampir tiga bulan sejak akhir Juli sampai deÂngan pertengahan Agustus 2022, tim seleksi yang diketuai Rektor Unpatti Ambon telah selesai melaÂkukan seleksi calon sekda dan selanjutnya diserahÂkan ke Pemprov Maluku unÂtuk mengirimkan ke KeÂmenterian Dalam Negeri.
Namun sampai dengan saat ini Pemprov belum juga mengirimkan hasil seleksi Sekda Maluku tersebut ke Kemendagri.
Buktinya, Kemendagri sampai saat ini belum meÂnerima usulan calon Sekda Maluku.
Karena itu, Sairdekut memberikan peringatkan Pemprov agar segera meÂnyampaikan tiga nama calon sekda ke KemenÂdagri.
Menurut Sairdekut, hal ini perlu diperingatkan, sebab sudah menÂjadi tanggungjawab DPRD Provinsi Maluku untuk terus mendorong, agar hasil seleksi sekda yang telah dituntaskan oleh timsel, diteruskan kemendagri agar didapatkan sekda yang definitif.
âSampai saat ini kan belum ada sekda definitif, maka kita minta Pemprov segera mempercepat usuÂlan sekda tersebut, agar kita tidak lagi berada di kondisi pemeÂrintahan yang dijabat oleh pelakÂsana tugas,â tegas Sairdekut saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/10).
Dikatakan, DPRD juga mendoÂrong agar gubernur dan wakil gubenur dapat mengintruksikan jajarannya, khususnya BKD untuk segera menyelesaikan tahapan seleksi ini dengan berkoordinasi bersama Kemendagri.
Pemprov ungkapnya, harus memÂpercepat penetapan sekda definitif oleh Kemendagri, sebab sudah terÂlalu lama jabatan ini dipimpin oleh seÂorang pelaksana tugas, yang meÂmiliki begitu banyak keterbatasan.
Apalagi, kebutuhan pemerinÂtaÂhan di lingkungan Provinsi Maluku sangat mendesak dengan adanya pembahasan APBD Perubahan, maupun APBD murni 2023, yang membutuhkan pengambilan kepuÂtusan, sehingga membutuhkan sosok sekda yang definitif.
âKita mendorong gubenur dan wakil gubernur untuk menyeleÂsaikan tahapan yang sudah ditunÂtaskan timsel, agar sekda definitif yang menjadi kebutuhan daerah seÂgera dituntaskan,â ujar Sairdekut.
Gubernur juga diminta agar dapat mengawal setiap proses di Kemendagri, agar penetapan sekda definitif dapat secepatnya dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian, sehingga persoalan ini daÂpat dituntaskan. (S-20)