AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku meminta GuÂbernur Murad Ismail mengÂhadiri langsung LaÂporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 dan tidak boleh diwakili.
Dalam catatan dewan, pada beberapa LPJ, orang nomor satu di Maluku tidak pernah hadir dan selalu diwakilkan kepada Wakil Gubernur Maluku, Barnasas Orno.
Karena itu DPRD Maluku saÂngat mengharapkan Gubernur Murad Ismail menghadiri paripurÂna LPJ dan tidak diwakilkan, apaÂlagi di akhir masa pemerintahannya.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus SairÂdekut kepada wartawan di BaiÂleo Rakyat Karang Panjang, Senin (3/7).
Politisi Gerindra ini mengungÂkapkan, DPRD akan menggelar pariÂpurna penyerahan LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 Selasa (4/7).
âBenar besok kita akan melaksaÂnakan paripurna penyerahan LPJ Gubernur Maluku tahun 2022 tepat pukul 11.00 WIT, kita berharap guÂbernur hadir karena ini Laporan Pertangungjawaban,â tegasnya.
Sairdekut menjelaskan, berdasarÂkan aturan jika Gubernur berhalaÂngan dapat diwakilkan kepada wakil gubernur, namun DPRD sangat berÂharap kehadiran Gubernur meÂngingat tahun-tahun sebelumnya diwakili oleh Wakil Gubernur.
Terkait dengan paripurna LPJ akhir masa jabatan, Sairdekut meÂmasÂtikan pihaknya belum mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan akhir masa jabatan sehingga DPRD mengikuti mekanisme yang berlaku
âDPRD belum mendapatkan surat apapun dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan akhir masa jabatan ataupun laporan akhir masa jabatan, jadi kita tetap menjalankan laporan pertanggungjawaban seperÂti biasa,â bebernya.
Berharap Hadir
Terpisah Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno juga mengharapakan GuberÂnur Maluku Murad Ismail dapat hadir secara langsung dalam pariÂpurna LPJ tahun , anggaran 2022.
âSoal penyampaian laporan perÂtanggungjawaban gubernur terkait APBD 2022, sebagai anggota DPRD sangat berharap penyampaian dilaÂkukan langsung Gubernur Maluku sendiri, apalagi sudah mendekati akhir masa jabatan,â jelasnya.
Kehadiran Gubernur dalam pariÂpurna LPJ kata Wenno merupakan bentuk rekontruksi perasaan sebeÂlum masa jabatan gubernur dan DPRD berakhir. âDipenghujung kepemimpinan gubernur dan DPRD periode 2019-2024 kita berharap Gubernur dapat hadir,â tegasnya.
Tak hadiri LKPJ
Sebelumnya pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap Laporan pertanggungjawaban GuÂberÂnur Maluku tahun anggaran 2022, Kamis, 4 Mei 2023 lalu, MI tidak hadir dan diwakilkan kepada Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, dan Sekda Maluku, Sadali Ie.
Hingga selesai Rapat Paripurna, Mantan Kakor Brimob Polri itu tak menunjukkan kehadirannya.
Tak Hadiri LHP
MI juga tidak hadir dalam penyeÂrahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, di ruang paripurna Kantor DPRD Maluku, Selasa, 23 Mei 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI
Walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK ReÂpublik Indonesia. Opini tersebut diserahkan Auditor Utama KeuaÂngan Negara VI BPK RI, La Ode Nusriadi kepada Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku tersebut.
Penyerahan Ranperda
Gubernur MI juga tidak mengÂhadiri rapat paripurna ke-8 dalam rangka Penyampaian Pendapat AkÂhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, untuk diteÂtapkan sebagai peraturan daerah, Rabu, 30 November 2022 lalu.
Wakil Gubernur Maluku, BarnaÂbas Orno yang hadiri membacakan sambutan MI dalam rapat yang dipandu Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala itu.
Tercatat delapan fraksi menyeÂtujui Ranperda tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Kedelapan fraksi tersebut masing-masing PDI-P, PKS, PKB-PPP, Hanura, Gerindra, Golkar, Perindo Amanat Berkarya dan Demokrat. (S-20)