AMBON, Siwalimanews – Kenaikan harga beras di pasaran men­dapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Hendrik Lewe­rissa menginstruksikan untuk segera melakukan operasi pasar.

Pasalnya, Pemerintah Pro­vinsi Maluku tidak menutup mata dengan persoalan ke­naikan harga beras yang te­ngah dikeluhkan masyarakat. Sehingga operasi pasar akan dilakukan.

“Pak Gubernur instruksi untuk segera operasi pasar,” ungkap Kepala Dinas Keta­hanan Pangan Maluku, Fara­dila Atamimi kepada Siwalima melalui tele­pon se­lu­lernya, Rabu (6/8) merespon per­min­taan masyarakat agar dilakukan operasi pasar guna menekan harga beras.

Bahkan dalam arahan, Gubernur menegaskan jika kenaikan harga beras harus menjadi perhatian pe­merintah provinsi untuk diambil langkah-langkah cepat dan terukur guna menstabilkan harga beras.

Instruksi Gubernur tersebut lanjut Atamimi, ditindaklanjuti dengan melakukan operasi pasar dengan melakukan distribusi beras SPHP.

“Kami akan terus melakukan ope­rasi pasar dengan distribusi beras SPHP ke masyarakat, disamping itu, kami juga tetap melakukan penjualan beras SPHP melalui kios-kios pa­ngan,” tutur Atamimi.

Disamping operasi pasar, Atamimi memastikan sejak pekan lalu telah dilakukan program Gelar Pangan Murah dan akan berlanjut pada Jumat, 8 Agustus mendatang.

Menurutnya untuk setiap program Gelar Pangan Murah (GPM) Dinas Ketahanan Pangan menyiap­kan 2 ton beras, sementara untuk semua kios pangan juga disiapkan 2 ton beras.

“Semua langkah yang kita lakukan bertujuan untuk menstabilkan har­ga, dan untuk distribusi beras SPHP itu dilakukan ke semua kabupaten dan kota sesuai perintah pak Gu­bernur,” tegas Atamimi

Atamimi memastikan upaya me­ringankan beban masyarakat dite­ngah kenaikan harga beras juga telah dilakukan Bulog, dengan mendistri­busikan bantuan cadangan pangan pemerintah bagi 119.990 Kepala Ke­luarga di Maluku periode Juni dan Juli.

“Untuk bantuan cadangan pa­ngan pemerintah itu setiap kepala keluarga mendapatkan 20 kilogram beras, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat,” harapnya.

Penyebab Kenaikan

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ma­luku Achmad Jais Ely membenarkan adanya kenaikan harga beras di Maluku beberapa waktu belakangan ini.

Dikatakan, penyerapan gabah petani guna pencapaian swasem­bada beras dinilai sebagai penyebab kenaikan harga beras termasuk di Maluku.

Jais menjelaskan, secara umum harga barang kebutuhan pokok mas­yarakat di pasar tradisional khusus­nya beras kualitas premium dan medium mengalami fluktuasi.

Kenaikan harga beras, kata Jais, cendrung bervariasi antara 6 sampai 8 persen pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025, dimana kenaikan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Jais mengungkapkan beras peda­gang kualitas premium merek Tawon, 2 Udang, WTJ Phinisi, Bulir mas dan Padi Udang yang dipantau menga­lami kenaikan harga dari sebelumnya Rp17.000-Rp.17.500 per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp18.000-Rp18.500 per kilogram atau naik sebesar Rp1.000,- per Kg.

“Untuk beras merek tawon, WTJ Phinisi, padi udang dan 2 udang sebesar Rp405.000 per karung @24 kilogram atau Rp16.875 per kilogram, dan untuk beras merek Bulir mas Rp420.000 per karung @25 kilogram atau Rp16.800 per kilogram,” ungkap Jais kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (6/8).

Sedangkan beras pedagang kuali­tas Medium merek Mr.K, 2 Beruang, Kuda terbang dan Mickey Mouse mengalami kenaikan harga sebelum­nya Rp15.500 per menjadi kilogram Rp16.375 per kilogram atau naik sebesar Rp875 per kilogram semen­tara modal pedagang Rp365.000 per karung @24kg atau Rp15.209 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga beras premium dan medium bukan saja di Maluku namun didaerah-daerah lain juga terjadi hal serupa sehingga telah menjadi isu nasional.

Kenaikan harga beras kata Jadi disebabkan naiknya modal peda­gang dari distributor dan dari sentra produksi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akibat kurangnya pasokan gabah dari petani ke penggilingan padi.

Hal ini terjadi karena sebagian besar gabah produksi petani diserap oleh Perum Bulog untuk mencapai program pemerintah yakni Swasem­bada Produksi Beras 32 juta ton di tahun 2025 tanpa import.

“Tingginya permintaan Bulog ini menyebabkan penggilingan swasta kesulitan mendapatkan Gabah untuk produksi beras pedagang swasta, juga karena dibulan Juni dan Juli 2025 ini terjadi penurunan produksi Gabah,” jelasnya.

Untuk menstabilkan harga, Jais mengungkapkan pemerintah telah meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras sejak Jumat (18/7) lalu.

Disisi lain, satgas pangan terus melakukan pemantauan dengan turun langsung ke pasar-pasar guna memastikan ada penimbunan atau spekulasi harga yang tinggi.

“Prinsipnya Perindag dan Satgas Pangan tidak tinggal diam dengan kenaikan harga beras ini, sebaliknya kita intensif melakukan operasi di pasar guna mencegah spekulasi harga,” tegasnya.

Terkait dengan operasi pasar, Jais menegaskan kebijakan operasi pasar bukan berada dibawah kewenangan Disperindag melainkan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Operasi Pasar

Anggota DPRD Alhidayat Wajo meminta, Disperindag dan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku melakukan operasi pasar, menyikapi tingginya harga beras yang mence­kik rakyat.

“Masalah beras ini menjadi per­soalan nasional, sehingga memang baik nasional maupun Pemda harus melihat masalah pangan akhir-akhir ini sebagai sesuatu yang perlu ditangani secara serius,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu kepada Siwalima di Kantor DPRD Maluku, Selasa (5/8).

Operasi pasar penting guna memastikan penyebab terjadinya kenaikan harga beras yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Terti­nggi.

“Operasi pasar ini sudah bisa me­ngetahui apakah terjadi kelangkaan sampai mengakibatkan terjadinya kenaikan harga beli,” katanya.

Dia mengatakan, potret pengelo­laan pangan di Maluku perlu menjadi prioritas, karena Maluku sumber pa­ngan khusus beras hanya di empat kabupaten dari sebelas kabupaten/kota, sehingga dengan segala keter­batasan hasilnya belum bisa meme­nuhi kebutuhan warga di Maluku.

Dikatakan, realisasi produksi be­ras Maluku tahun 2024 hanya ber­kisar 45 ribu ton, sedangkan kebu­tuhan beras masyarakat Maluku men­capai 110–120 ribu ton per ta­hun. Sebagai akibatnya, ketergantu­ngan pasokan dari luar daerah menjadi sangat tinggi.

“Realisasi produksi beras per tahun 2024 hanya di kisaran 45 ribu ton, sehingga memang pemerintah harus mencari solusi untuk tamba­han pasokan dari provinsi lain agar tidak terjadi kelangkaan yang me­nyebabkan harga menjadi tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, harga beras medium di pasar-pasar tradisional Maluku saat ini telah menembus Rp15.000–16.000/kg, sementara beras premium berada pada kisaran Rp18.000-Rp.20.000/kg atau naik sekitar 10–15 persen dibanding awal tahun.

Melihat kondisi tersebut, Alhida­yat meminta Disperindag Maluku maupun Kota Ambon segera mela­kukan operasi pasar guna men­stabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Operasi pasar ini penting dila­kukan dalam waktu dekat, agar harga bisa ditekan dan tidak semakin memberatkan warga kecil. Kita berharap Disperindag provinsi dan kota bisa segera turun untuk intervensi pasar,” tandasnya.

Lebih jauh Alhidayat mengingat­kan, panen raya yang baru dilak­sanakan di Kabupaten Maluku Te­ngah pada 4 Agustus 2025 harus dipastikan produksinya dipriori­taskan untuk memenuhi kebutuhan warga Maluku.

Ia menuturkan, selain upaya jangka pendek pemerintah juga harus memperbaiki perencanaan pangan jangka panjang agar Maluku tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Jangan sampai hasil panen ini justru dibawa ke luar Maluku dengan alasan harga jual di luar Maluku lebih tinggi dari harga jual di Maluku. Kalau memang alasan demikian, maka Pemda perlu berpikir alternatif, misalnya mengambil alih pembelian melalui skema subsidi agar stok beras tidak keluar dari Maluku,” tegasnya.

Unutk diketahui, harga beras medium di pasar-pasar tradisional Malu­ku saat ini telah menembus Rp15.000–16.000/kg, sementara beras premium berada pada kisaran Rp18.000-Rp.20.000/kg atau naik sekitar 10–15 persen dibanding awal tahun.

Selain itu, beras Stabilisasi Paso­kan dan Harga Pangan dijual de­ngan harga 5 kilogram Rp70.000 sampai Rp75.000,- padahal harga biasanya 67.000,-. (S-20)