AMBON, Siwalimanews – Polisi kembali akan memanggil mantan Bupati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun bersama mantan Sekda A Yani Rahawarin dan Kepala BPKAD Rasyid.
Mereka dipanggil lagi untuk diminÂtai keterangan, untuk kepentingan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Covid di kabupaten berjuluk Larvul Ngabal itu.
Hal ini diungkapkan Direktur ResÂkrimsus Polda Maluku, Kombes HaÂrold Huwae kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Senin (13/11) siang.
Huwae mengatakan, pemeriksaan kembali tiga pejabat Pemkab Malra itu akan dilakukan setelah seluruh pemeÂriksaan terhadap organisasi perangÂkat daerah.
âMasih diperiksa lagi nanti,â jawab Huwae ketika ditanyakan apakah Hanubun Cs akan diperiksa lagi.
Menurutnya, pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Covid Malra masih terus dilakukan dan sejumlah OPD juga akan dipanggil. âSemua OPD yang diperiksa dolo,â singkatÂnya.
Ketika ditanya apakah sudah diteÂmukan bukti-bukti melalui pemerikÂsaan tiga pejabat Malra dan seÂjumlah saksi-saksi lainnya untuk ditingkatkan ke penyidikan, menurut Huwae, belum dilakukan bisa karena masih butuhkan pemeriksaan saksi-saksi lagi. âTunggu semua diperiksa dulu,â tegasnya.
Tingkatkan ke Penyidikan
Sementara itu, praktisi Hukum menÂdorong penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk meningkatkan duÂgaan korupsi dana Covid Malra ke penyidikan, jika indikasi perbuaÂtan melawan hukum telah ditemukan.
Pasalnya, anggaran dugaan koÂrupsi dana Covid Malra yang diduga merugikan Negara sangatlah fanÂtastis mencapai 70 miliar karena ada silisih anggaran yang ditemukan, selisih tersebut sangat berpotensi korupsi.
Demikian diungkapkan, praktisi hukum Anthony Hatane kepada Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Senin (13/11).
Kata Hatane, jika dalam pemeÂriksaan yang dilakukan secara marathon oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dan ditemukan bukti yang cukup dari pemeriksaan terÂsebut, maka polisi bisa segera meningkatkan ke penyidikan.
âNilai korupsi dalam kasus ini unÂtuk sementara terbilang cukup fantastic, sehingga kami ,mendorong pihak penyidik Polda Maluku untuk tingÂkaÂtan ke tahap penyidikan,â ujar Hatane.
Hatane sangat yakin, penyidik DitÂreskrimsus Polda Maluku dalam proses penyelidikan sangat mengeÂtahui apakah sudah cukup bukti yang kuat untuk sebuah kasus duÂgaan korupsi itu ditingkatkan statusÂnya dari penyelidikan ke penyidikan.
âKami yakin penyidik Polda Maluku tak ragu untuk menegakkan hukum, tak ada yang kebal hukum termasuk koruptor dalam kasus Covid 19 Malra ini,â tegas Hatane.
Menurut dia, saat ini adalah momentum untuk menaikkan kasus Covid ke penyidikan dan hal itu bisa menjawab kegelisahan publik soal pengusutan kasus tersebut.
âBanyak tanggapan yang meÂnyebut bahwa dari aspek permulaan yang cukup dan barang bukti juga ada niatan jahat sudah menjadi syarat mutlak bisa menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan,â ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, agar penyidik Polda Maluku tidak ragu untuk memutuskannya dengan segera. Sebab, katanya, elemen masÂyarakat akan terus memberikan dukungan kepada penyidik Polda Maluku untuk membuat terang penyelewengan anggaran tersebut.
âKami mendukung Polda agar tidak ragu untuk menaikkan status kasus Covid 19 Malra dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan bila terbukti dengan dukungan minimal dua alat bukti yang cukup, maka sudah seharusnya tetapkan para tersangka kasus Covid 19 Malra dan dipastikan tidak ada yang kebal hukum, â tandasnya.
Dukung Polisi
Hal yang sama juga diungkapkan, akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu. Baginya, jika tim penyidik telah memiliki cukup bukti yang kuat dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi telah dipenuhi, maka segera meningkatkan ke penyidikan.
Pellu mengaku mengikuti setiap perkembangan kasus ini, apalagi silisih anggaran yang diduga terjadi sebesar Rp 70 miliar, disertai pemeÂriksaan secara intens dilakukan maka jika sudah ada cukup bukti polisi tak perlu berlama-lama tingÂkatkan ke penyidikan.
âIntinya jika sudah ada cukup bukti yang kuat dari pemeriksaan saksi-saksi itu maka segera tingÂkatkan ke penyidikan. karena proses penyelidiÂkan itu kan mencari perbuatan meÂlawan hukum dari kasus tersebut, jika unsur sudah ada maka tingkatkan ke penyidikan,â ujarnya.
Dia memberikan apresiasi bagi penyidik yang intens melakukan pemeriksaan, dan mendorong jika sudah ada bukti maka segera tingkatkan ke penyidikan, sehingga bisa mengetahui siapa yang memiliki peranan terjadinya dugaan korupsi dana Covid Malra tersebut.
Digarap Dua Hari
Sebelumnya diberitakan, HanuÂbun, diperiksa penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku, dua hari berÂturut-turut. Kamis (9/11), bupati Malra 10 taÂhun itu digarap 10 jam lebih oleh penyidik sejak pukul 10.15 hingga 19.38 WIT.
Pantauan Siwalima, Kamis (9/11), Hanubun tiba di Markas Komando Ditreskrimsus Polda Maluku, KaÂwasan Batu Meja Ambon, pukul 09.30 WIT, menggunakan hem leÂngan pendek berwarna biru dongker, didampingi penasehat hukum, LoÂpianus Ngabalin serta diantar puluhan pendukung dan langsung menuju ruang pemeriksaan.
Selain Hanubun, mantan Sekda, A Yani Rahawarin dan Kepala BPKAD Rasyid serta Kepala Dinas Infokom Antonius Kenny Raharusun juga ikut hadir memenuhi panggilan dan diperiksa penyidik.
Dua jam lebih diperiksa penyidik, TH sapaan akrab Hanubun keluar ruangan sekira pukul 12.15 WIT untuk makan siang di kantin bagian belakang Kantor Ditreskrimsus.
Hanubun kemudian kembali lagi menjalani pemeriksaan pukul 13.23 WIT hingga selesai pukul 19.38 WIT.
TH hanya tersenyum sambil meÂngangkat tangan ke arah wartawan yang mencoba untuk wawancara.
âNanti saja ee, masih lanjut lagi,â katanya singkat sambil terus berjalan ke ruang penyidik.
Hingga usai pemeriksaan pukul 19.38 WIT, TH yang bersama-sama deÂngan kuasa hukumnya ketika dihaÂdang wartawan namun menolak berÂkoÂmentar. Begitu juga kuasa hukumÂnya. âPak Taher capek, nanti sama kuasa hukumnya saja,â ujar salah satu pengikut TH. Sementara penaÂsehat hukum, Lopianus Ngabalin yang dicegat juga enggan berkoÂmentar.
Besoknya, Jumat (10/11) HanuÂbun, kembali diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Dia digarap 9 jam dan didampingi peÂngacaranya, Lopianus Ngabalin.
Pemeriksaan itu dimulai pukul 09.45 dan selesai pada pukul 19.40 WIT malam.
Mantan anggota DPRD Maluku ini mendatangi Kantor DitreskrimÂsus Polda Maluku, di Batu Meja Ambon sekitar pukul 09.15 WIT dan didampingi beberapa pengikutnya.
70 M Bermasalah
Sementara itu informasi yang diperoleh Siwalima terindikasi angÂgaÂran dana Covid Malra berpotensi korupsi. Hal ini karena anggaran tersebut mengalami perubahan, dan peruÂbahan tersebut juga tidak diketahui pimpinan-pimpinan OPD.
Kepada Siwalima, Selasa (31/10) sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini menyebutkan, dalam laporan pertanggungjawaban dana covid anggaran yang awalnya terteÂra sebesar Rp36 miliar di tahun 2020.
Selanjutnya anggaran tersebut direvisi menjadi Rp40 miliar.
âAnggaran total awalnya 36 miliar, kemudian direvisi menjadi 40 milar, dalam dokumen pertanggungÂjawaban keuangan pada BPKAD ternyata jumlahnya bukan lagi 40 miliar tetapi naik 96 miliar, berbeda lagi pada laporan pertanggungjaÂwaban bagian Inspektorat anggaran menjadi 110 miliar,â ujar sumber itu.
Sumber ini kemudian memperÂtanyakan APBD ditetapkan tahun 2020 lalu datanya bisa berubah-ubah. Dimana tidak ada data tetap refocusing dan alokasi dana Covid tahun 2020 di Kabupaten Malra.
Selain itu dari jumlah anggaran tersebut, lanjut sumber, terindikasi ada selisih 70 miliar yang diduga dikoÂrupsi namun ada dalam dokuÂmen pertanggungjawaban bagian keuangan Pemkab Malra.
Mirisnya lagi, kata sumber itu, rata-rata pimpinan-pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malra sama sekali tidak mengetahui anggaran refocusing dan alokasi dana Covid tersebut.
âContohnya di Dinas Pendidikan yang tidak ada refocusing namun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan ternyata ada, sebesar Rp13 miliar. Sehingga mengindikasi bahwa dokumen ini tidak pernah ada di pimpinan OPD. Dan diduga hanya dipegang oleh bagian keuangan dan bupati saja. Karena kalau dokumen-dokumen itu ada, maka tentunya pimpinan OPD mengetahui,â ujar sumber itu lagi.
Dia menyebutkan bahwa sebaÂnyak 20 OPD dari 42 OPD di lingkup Pemkab Malra yang refocusing angÂgaran dana Covid tersebut.
Selain itu, banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Covid dimana kegiatan tersebut murni menggunakan dana APBD Malra, tetapi dalam laporan pertaÂnggungjawaban justru menggunaÂkan dana covid.
Tak Bisa Dipertanggung Jawabkan
Seperti diberitakan sebelumnya, penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Maluku TengÂgara, kuat dugaan tak bisa diperÂtanggungjawabkan.
Adapun penggunaan dan pemanÂfaatan anggaran yang berasal dari refocusing anggaran dan realisasi kegiatan pada APBD dan APBD perubahan tahun anggaran 2020 yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid 2019 di Kabupaten Malra berbau korupsi.
Dana Rp52 miliar seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dialihkan Bupati Malra untuk membiayai proyek infraÂstruktur, yang tidak merupakan skala prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realisasi anggaran, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Berdasarkan daftar usulan refocusing dan relokasi anggaran untuk program dan kegiatan penanganan Covid-19 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebesar Rp52 miliar.
Padahal, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Malra tahun 2020, dana refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 hanya sebesar Rp36 miliar, sehingga terdapat selisih yang sangat mencolok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemkab Malra sebesar Rp16 miliar.
Anggaran Rp52 miliar itu bersumber dari APBD induk senilai Rp3,833.000.000 pada post peralatan kesehatan sama sekali tidak dapat dirincikan secara pasti jenis barang yang dibelanjakan, jumlah/volume barang dan nilai belanja barang per peralatan, sehingga patut diduga terjadi korupsi.
Selain itu, pada pos belanja tak terduga, pada DPA Dinas Kesehatan TA 2020 senilai Rp5,796.029.278,51 yang digunakan untuk belanja baÂhan habis pakai berupa masker kain (scuba) dan masker kain (kaos) sebeÂsar Rp2,6 miliar, sehingga sisa dana pos tak terdua sebesar Rp3.196.029. 278,51, sisa dana ini tidak terdapat rincian penggunaannya sehingga patut diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp3.196.029. 278,51.
Sesuai dengan laporan hasil pemeÂriksaan BPK Perwakilan Maluku atas laporan keuangan Kabupaten Malra TA 2020 menyatakan bahwa, belanja masker kain pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sejumlah kejanggalan yang diÂtemukan yaitu, pencairan SP2D dari kas daerah dilakukan sebelum barang diterima seluruhnya. Hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum.
Dengan demikian, diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan negara meÂngalami kerugian sebesar Rp9. 629.029.278,51 yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Malra TA 2020 pada mata anggaran (1) belanja peralatan kesehatan senilai Rp3.833.000.000.000. (2) belanja tak terduga untuk belanja masker kain scuba dan kai koas senilai Rp2.600. 000.000 dan sisa dana BTT yang tidak dapat diÂpertanggung jawabkan senilai Rp.3.196.029.278,51. (S-26)