AMBON, Siwalimanews – Lama tak terdengar perkembaÂnganÂnya, banyak pihak menduga kasus kekerasan seksual yang diÂduga melibatkan mantan Bupati Malra M Taher Hanubun terhadap wanita 21 tahun dihentikan polisi
Hanya saja isu tersebut ditepis, polisi menyatakan kasus tersebut masih diproses.
Hanubun belum dapat bernafas lega mengingat kapan saja kasus tersebut dapat ditindak lanjuti ketika polisi mendapat petunjuk baru yang mengarah kepada bukti pelanggaran hukum yang diduga dilakukan mantan bupati itu.
Dirkrimum Polda Maluku, Kombes Andry Iskandar yang dikonfirmasi Siwalima menegaskan, kasus duÂgaan pelecehan seksual tersebut masih terus diproses.
âDitreskrimum Polda Maluku maÂsih melakukan penyelidikan,â tegas Iskandar.
Ditanya soal upaya lanjut yang akan dilakukan penyidik, Iskandar belum dapat menyebutkan. Namun dirinya pastikan bahwa kasusnya maÂsih berjalan dan tidak dihentiÂkan.
âPrinsipnya masih terus diseliÂdiki,â ujarnya singkat.
Desak Tuntaskan
Terpisah, Pengurus Pemuda Katolik (PK) Komisariat Cabang Maluku Tenggara, bidang PemberÂdayaan Perempuan dan Anak (PPA), mendesak Penyidik Polda Maluku segera menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Ambon pada tanggal 1 September lalu.
Dugaan pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan oleh M. Thaher Hanubun, yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara. Dimana kasus ini telah menjadi sorotan publik, baik di Maluku maupun di tingkat nasional.
Dalam rilis yang diterima SiwaÂlima, Kamis (16/11), Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Anjela Janwarin mengataÂkan, kasus ini harus diselesaikan secara hukum, terlepas dari status terduga pelaku sebagai manÂtan kepala daerah.
âDugaan pelecehan tersebut sungguh sangat membuat malu semua warga masyarakat Maluku Tenggara, terutama kami kaum perempuan yang terkesan tidak berdaya ketika berhadapan deÂngan kekuasaan. Sebab itu, harus diÂselesaikan secara hukum, jangan karena kasus ini dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki keÂkuasaan lalu kasus ini hilang ditelan bumi, ini sangat bertentaÂngan dengan UU TPKS,â ungkapÂnya.
Menurutnya, sejak kasus ini dilaporkan ke Polda Maluku 1 September 2023 lalu, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi dan korban. Hasil pemeriksaan awal tersebut menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan penyeliÂdikan.
Namun hingga saat ini, penyidik Polda Maluku belum menuntaskan proses penyelidikan. Hal ini meÂnimÂbulkan kecurigaan publik bahwa penyidik terkesan lamban dalam penyelesaian suatu perkara hukum.
âUntuk itu, kami Pemuda Katolik Maluku Tenggara meminta kepada Kapolda Maluku untuk turun tangan menyelesaikan perkara ini secara profesional sebagaimana mesÂtinya,â ujarnya.
Pemuda Katolik Maluku TengÂgara juga meminta kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk keluarga korban dan terduga pelaku, untuk mendukung proses hukum ini, walaupun diketahui isu publik bahwa telah dilaksanakan upaya perdamaian.
âJadi kami Pemuda Katolik berharap penyidik dapat segera melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku, biar kasus ini bisa mendapat kepastian hukum, Kalau terbukti segera berproses lanjut, kalau tidak segera dihentikan perkara ini,â tegasnya.
Keterangan Pelapor
Sebelumnya, Kabid Humas PolÂda Maluku, Kombes Roem Ohoirat menegaskan, pihaknya maksimal mengusut kasus dugaan peleceÂhan seksual Bupati Maluku TengÂgara, M Taher Hanubun.
Menurut Kabid, dalam penunÂtasan kasus tersebut, pihaknya masih membutuhkan keterangan pelapor.
Hal ini diungkapkan Kabid, saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Senin (25/9) menyikapi permintaan dari semua elemen masyarakat Maluku Tenggara, yaitu, Forum MasÂyarakat Maluku Tenggara (Formama-Tenggara) dan PemuÂda Katolik cabang Maluku TengÂgara, mendesak Polda Maluku mempercepat proses hukum TH, sapaan akrab bupati.
Bupati Malra dilaporkan oleh pelapor TA, eks karyawan Café Agnia, milik Hanubun, pada 1 SepÂtemÂber 2023 atas dugaan peleÂcehan seksual, dengan nomor laporan TBL/230/IX/2023/MALUKU/SPKT.
Menurut Kabid, sejumlah upaya telah dilakukan penyidik Polda Maluku hanya saja, masih membuÂtuhkan keterangan pelapor untuk memboboti berita acara pemeÂriksaan.
Kabid menegaskan, sejak awal pihaknya ingin membuka secara terang benderang kasus ini dengan membawa siapa yang diduga bertanggung jawab ke pengadilan, namun pihaknya mengalami kendala.
âSekali lagi mau saya sampaiÂkan sejak awal kita ingin buka secara terang benderang kasus ini dengan membawa siapa yang bertanggung jawab ke pengadilan, namun kendalanya ada di pelapor sendiri,â jelas.
Menurutnya sesuai dengan Undang-Undang TPKS, pencabutan perkara untuk kasus kekerasan seksual tidak menghentikan kasus tersebut sebelum diputuskan pengadilan, namun undang-undang juga mengatur bahwa pelapor tidak bisa dijemput paksa jika diperlukan keterangannya sebagaimana saksi maupun pelaku dalam sebuah tidak pidana.
Hal tersebut lantas membuat penyidik kesulitan menuntaskan kasus tersebut. âSaat ini kita cuma berharap dari korban, semua tergantung korban. Kalau korban tidak ada bagaimana kita mau lanjut kasusnya, sementara korÂban harus memberikan kesakÂsiannya,â ungkapnya. (S-10)