SIWALIMA.id > Berita
Halangi Penyidikan, Polda Didesak Periksa Pejabat Dikbud
Headline , Hukum | Senin, 30 Juni 2025 pukul 22:55 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kepolisian Daerah Maluku dide­sak agar memeriksa seluruh pe­jabat di lingkungan Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan Maluku terkait hilangnya dokumen DAK.

Akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty mengungkapkan, hilangnya 30 karung dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Maluku sangat tidak masuk akal.

Apalagi kejadian ini terjadi di tengah proses penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku atas dugaan penyalahgunaan angga­ran sebesar Rp164 miliar.

“Kejadian ini tentu sangat mencurigakan dan dalam pers­pektif hukum pidana, peristiwa ini patut diduga sebagai bentuk obstruction of justice atau upaya menghalangi proses penegakan hukum,” ungkap Corputty kepada Siwalima melalui telepon se­lulernya, Minggu (29/6).

Corputty bilang, jika terbukti bahwa dokumen yang hilang tersebut berkaitan langsung dengan proyek atau kegiatan DAK yang sedang diusut Ditreskrimsus Polda Maluku.

Dijelaskan, jika unsur kese­ngajaan dalam hilangnya doku­men ini terbukti misalnya karena dicuri, disembunyikan, atau di­musnahkan maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait penghilangan atau perusakan barang bukti.

Terhadap persoalan ini, Polda Maluku kata Corputty harus segera mengamankan dan menyegel lokasi penyimpanan dokumen, serta menelusuri kemungkinan adanya backup digital atau sumber dokumen sekunder di instansi lain, seperti BPKP atau Kementerian Pendidikan.

“Yang lebih penting itu kepolisian harus memeriksa seluruh pejabat yang memiliki akses atau tanggung jawab terhadap dokumen tersebut, termasuk mengidentifikasi ke­mung­kinan adanya pelaku inte­lektual atau pihak eksternal yang terlibat,” tegas Corputty.

Corputty pun mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku me­lalui Gubernur dan Sekretaris Daerah wajib mengambil tindakan korektif dan preventif, sekaligus mendukung secara terbuka proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Unsur Kesengajaan

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tethool menduga ada unsur kesengajaan hilangnya 30 dokumen milik Dinas Pendi­dikan Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya, Saudah mempertanyakan alasan hilang­nya dokumen penting tersebut.

“Pertanyaannya, ada apa ini? unsur kesengajaan atau bagai­mana? Yang bertanggung jawab harus diperiksa mulai dari satpam, karena dia tahu siapa yang pegang kunci,” tegasnya kepada Siwalima di Kantor DPRD Maluku, Kamis (26/6).

Menurutnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada gudang pe­nyimpanan yang mengindikasikan pembobolan.

Ia menegaskan, pemeriksaan harus dimulai dari petugas ke­a­manan, pemegang kunci, hingga cleaning service yang memiliki akses ke area tersebut.

Tethool bahkan mencurigai adanya indikasi korupsi yang ingin ditutupi dengan cara menghi­lang­kan dokumen.

“Untuk apa dokumen dihilangkan kalau bukan ada indikasi korupsi? Ini ada unsur kesengajaan,” kata­nya.

Ia memastikan Komisi IV DPRD Maluku akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk meminta keterangan resmi terkait hilangnya dokumen negara tersebut.

Komisi I Dukung

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton mendukung lang­kah pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease mengusut tuntas hilangnya dokumen DAK milik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Penegasan itu disampaikan Kader PKS Maluku itu kepada Si­walima, Kamis (26/6) di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon.

Menurutnya, dukungan itu dila­kukan sebagai bentuk menindak­lanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku Rabu kemarin.

“Rapat kemarin telah disampai­kan oleh pihak Dikbud terkait masalah hilangnya dokumen penting itu. Mereka juga mengakui kalau telah melaporkan secara resmi ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, olehnya itu kita dorong langkah pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ter­sebut,” ungkap Solichin

Dikatakan, komisi berharap masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan kejadian ini tidak terulang kembali, sebab ini menyangkut dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

“Kita berharap ada efek jerah sehingga kedepan kejadian hi­langnya dokumen-dokumen pen­ting seperti ini tak terulang lagi,” Tandas Solichin.

30 Karung Dicuri

Seperti diberitakan sebelumnya, 30 karung berisi dokumen DAK yang dicuri di gudang Dinas PK Maluku, berisi banyak bukti terkait sejumlah kasus korupsi yang pernah digarap polisi.

Saat ini Satuan Reserse Krimi­nal Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease sudah mulai  melakukan penyelidikan puluhan dokumen DAK, milik Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan Provinsi Maluku yang dicuri.

Penyelidikan dilakukan setelah Polresta Ambon mendapat laporan kehilangan dokumen dari salah satu Pegawai Dinas PK Maluku berinisial AS.

“Jadi kejadiannya itu Jumat (20/6) dan dilaporkan Sabtu (21/6), terkait hilangnya berkas dana BOS dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang berlokasi di Jalan Yan Paais Kecamatan Siri­mau, Kota Ambon,” jelas sumber di Polresta Ambon, Rabu (25/6).

Dari keterangan AS, pada Rabu (18/6) dirinya diminta oleh Pihak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Maluku Tengah untuk membantu mencari berkas Dana BOS, yang sementara berada di Gudang Dinas Pendidikan. Akan tetapi saat itu, pemegang kunci gudang tidak berada di tempat sehingga saksi tidak jadi untuk mencari berkas tersebut.

Selanjutnya, tepat di hari Jumat (20/6) saksi kembali untuk mencari berkas yang diminta.  Sampai di gudang tempat penyimpanan berkas Dana BOS, saksi melihat bahwa berkas-berkas Dana BOS tersebut sudah tidak ada atau hilang.

“Setelah saksi mengetahui ber­kas-berkas tersebut sudah hilang saksi langsung menghubungi Kepala Bidang  Ibu Anissa untuk memberitahukan kejadian ini kepada Kapala Dinas James Leowakabessy,” ungkapnya.

Sementara Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Ryando Lubis yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (25/6) membenarkan kejadian tersebut. “Menurutnya saat ini pihak Satreskrim sementara melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Iya benar laporannya Sabtu kemarin, dan terkait laporan ini penyidik telah mengambil ketera­ngan awal dari pelapor intinya masih dalam tahap penyelidikan,” jelas dia.

Usai pemeriksaan saksi, pihak­nya akan mengagendakan olah tempat kejadian perkara. “Selan­jutnya kita akan lakukan olah TKP, perkembangannya akan kita sampaikan,” tandasnya.(S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps