AMBON, Siwlaimanews – Tim PenaÂseÂhat Hukum kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona PaÂÂriÂnussa meÂÂminta agar majelis hakim memÂbatalkan dakÂwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2020-2023.
Permintaan itu disampaikan oleh tim penasehat hukum Lona PariÂnusa, Jack Wenno dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon deÂngan agenda eksepsi, Senin (24/3).
Dalam eksepsinya, tim penaÂsehat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ada terdapat berbagai kejanggalan dan ketiÂdakjelasan yang menyebabkan pihaknya mengajukan keberatan.
Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketenÂtuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP.
Tim hukum menilai ada ketidakÂadilan dalam proses hukum diÂmana langkah penyidik Kejaksaan Negeri Ambon selama proses peÂnyidikan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah dioeriksa terlebih dahulu sebagai saksi sebagaiÂmana yang seharusnya dilakukan dalam prinsip pemeriksaan yang adil.
Hal ini terbukti dimana pada tanggal 27 Pebruari 2025 Terdakwa dijemput paksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan tanpa ada pemeriksaan sebagai saksi. Tetapi pada tanggal 3 Maret 2025 Terdakwa langsung di peÂriksa sebagai tersangka dan hal ini bukan saja sangat bertentangan dengan KUHAP, tetapi juga meÂlanggar prinsip univesal hak asasi manusia sebgaimana diatur daÂlam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pelanggaran Due Process Of Law) dan Pasal 50 dan 51 KUHAP Setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlakuan yang adil.
Karenanya mereka meminta surat dakwaan JPU harus dibaÂtalkan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang meneÂgaskan pentingnya terhadap hak-hak prosedural tersangka dan terdakwa dalam setiap tahap proÂses hukum. Jo. Putusan MahkaÂmah Agung R.I., No. 123 PK/Pid/2012, yang membatalkan PenetaÂpan Tersangka karena prosedur yang tidak sesuai aturuan.
Selanjutnya JPU dalam menyuÂsun surat dakwaan berdasarkan pada BAP yang cacat formil yaitu tidak pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi
Hal ini bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) KUHAP. Dimana prosedur ini diabaikan oleh Jaksa Penyidik untuk tidak menjamin transparansi dan keadilan dalam proses penyidikan.
Berlrdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus meÂmenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.
Selain itu, uraian perbuatan daÂlam dakwaan subsidair dan lebih subsidair menyalin ulang (copy paste) dari uraian Dakwaan priÂmair, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain.
Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan YurisÂprudensi Mahkamah 600/K/Pid/1982 Agung menyebabkan RI, baÂtalÂnya Nomor: surat dakwaan tersebut karena obscuur libele atau kabur.
Selain itu, penasehat hukum juga menekankan bahwa dakwaan JPU juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakÂwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda.
âRumusan tindak pidana dalam dakwaan primair tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak piÂdana yang terdapat dalam DakÂwaan subsidair dan lebih subsidair yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh terdakwa.
Atas fakta rumusan dakwaan JPU pada Dakwaan primair, Dakwaan subsidair dan Dakwaan lebih subsidair tersebut, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.
Usai mendengar eksepsi yang diÂajukan oleh tim penasehat huÂkum, hakim kemudin menunda sidang dengan agenda tanggapan dari jaksa Penuntut Umum yang akan berlangsunng, Kamis (27/3). (S-29)