AMBON, Siwalimanews – Hakim PengÂadÂiÂlan Negeri Ambon, mengaÂbulkan seluruh permoÂhonan praperaÂdilan yang diajuÂkan oleh mantan Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury dan anggota DPRD Buru Selatan, Bernadus WaeÂmesse.
Kuasa hukum LeleuÂry, Dany Nirahua menjelaskan, dalam sidang yaÂng dipimpin hakim tunggal, hakim meÂnyatakan peneÂtaÂpan status tersangka terhadap kliennya tidak sah karena tidak diduÂkung oleh dua alat bukti yang cukup, sebagaimana disyaratÂkan dalam KUHP.
âFakta-fakta persidangan menunÂjukÂkan bahwa tempat dan waktu keÂjadian yang ditetapkan oleh penyiÂdik keliru. Bahkan, objek dalam perÂkara juga terbukti salah,â ujar Nurahua.
Ia menambahkan, berdasarkan pertimbangan hakim, objek tanah yang dimaksud dalam penyidikan berada di Desa Layeni, bukan di Desa Usliapan Kuralele sebagaiÂmana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 249. âDengan begitu, jeÂlas terjadi error in objecto,â katanya.
Nirahua juga menyoroti kadaÂluarsa atas perkara yang disangkaÂkan kepada kliennya, yakni pemalÂsuan dokumen dan penyerobotan lahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 263, 385, dan 167 KUHP serta Pasal 6 UU No. 51/PRP/1960.
Menurutnya, perkara tersebut telah melewati masa daluwarsa sesuai Pasal 78 dan 79 KUHP.
âSurat tanah yang menjadi dasar perkara itu diterbitkan pada 11 Januari 1994. Bila dihitung dari tanggal tersebut, maka kasus ini sudah berlangsung selama 34 tahun. Bahkan, pengetahuan pelapor sudah sejak tahun 1988 atau 37 tahun yang lalu,â tegas Nirahua.
Mengacu pada ketentuan KUHP, untuk tindak pidana dengan ancaman diatas tiga tahun, masa daluwarsa adalah 12 tahun.
âPutusan Mahkamah Konstitusi juga menguatkan bahwa masa daluwarsa dihitung sejak peristiwa terjadi atau sejak diketahui,â lanjutnya.
Dengan dasar tersebut, hakim menyatakan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak memenuhi prosedur hukum dan seluruh permohonan pemohon dikabulkan.(S-25)