AMBON, Siwalimanews – Puluhan dokter spesialis RS Haulussy kembali melaÂkuÂkan aksi mogok kerja kaÂrena kecewa hak-hak mereka belum diterima sejak tahun 2020.
Informasi yang berhasil diÂhimpun Siwalima, aksi mogok kerja dilakukan dokter speÂsialis dengan menutup seÂmua poliklinik sebagai bentuk protes terhadap sikap Direktur RS Haulussy, Nazaruddin
Padahal, sesuai hasil perÂtemuan bersama yang difasiÂlitasi Sekda Maluku, Sadli Ie dan Kepala Inspektorat MaÂluku, Jasmono telah disepaÂkati bahÂwa pembayaran akan dilaÂkuÂkan hari ini. âSesuai keputusan 31 Juli saat perÂtemuan dengan sekÂda dan KeÂpala Inspektorat itu kan diÂsamÂpaikan bahwa 15 Agustus suÂdah harus dibayar tapi belum juga,â ujar salah salah satu sumber SiwaÂlima yang engÂgan namanya dikorankan.
Menanggapi aksi mogok kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mengecam keras ketidak seriusan Direktur RS Haulussy, Nazaruddin yang tidak memiliki itikad baik untuk menuntaskan persoalan jasa dokter spesialis.
âKejadian-kejadian ini sudah anti klimaks yang dilakukan tenaga dokter. Saya tahu betul tenaga dokter tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu,â ujar Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (15/8).
Menurutnya, pimpinan RS HauÂlussy hingga saat ini tidak meÂmiliki solusi terhadap persoalan pembaÂyaÂran jasa dokter spesialis, sebab pimpinan RS Haulussy tidak mampu membedakan kebijakan dan keputusan.
Ketidakmampuan pimpinan RS Haulussy dalam melihat mana keÂbijakan dan keputusan tersebut kaÂrena pimpinan RS Haulussy selalu berlindung pada aturan yang seÂbeÂnarnya tidak perlu, karena meÂnyangkut kepentingan banyak orang.
âPersepsi soal bagaimana meÂnangani masalah tenaga seperti guru dan dokter yang memiliki implikasi kepada banyak orang harus dipandang berbeda dengan hal lain,â kesalnya.
Rovik mengungkapkan, pihakÂnya dalam berbagai kesempatan baik raÂpat komisi hingga badan angÂgaran telah menyampaikan persoalan ini tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku.
Tenaga dokter spesialis lanjut Rovik, hanya membutuhkan konÂsisÂtensi dari pemprov artinya, pembaÂyaran jasa hanya masalah dokternya saja, tetapi lihat pasien dan masÂyarakat yang hendak datang ke RS.
âSederhana saja, Pemprov langÂsung intervensi pembayaran jasa dokter spesialis. Kalau alasan BLUD di RS ini baru setengah BLÂUD bukan total, artinya masih biasa langkah diambil Pemprov,â tegasnya.
Rovik juga mempertanyakan sikap Pemprov Maluku yang hingga kini masih mempertahankan NazarudÂdin sebagai Direktur RS Haulussy ditengah begitu banyak persoalan yang membelenggu RS Haulussy.
âRumah sakit Haulussy ini suÂdah sakit kronis karena manajeÂmen sudah sakit, maka pemerinÂtah harus secepatnya ganti direkÂtur. Jangan dibiarkan,â ujar Rofik.
Apalagi, kata Rofik, Direktur RS Haulussy saat ini sedang meÂngikuti seleksi untuk jabatan pimpinan pada salah satu RS di Indonesia, artinya dia sudah tidak punya itikad untuk Maluku. âDia sudah mengikuti tes menjadi pimpinan di salah satu RS ternama di Indonesia artinya dia sudah tidak ada niat disini, sekda tahu itu jadi ganti saja apa susahnya,â ujarnya. (S-20)