DOBO, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, wa­jah pelayanan publik harus diubah dari yang dulunya ber­belit-belit, lamban, tidak ramah dan sarat pungutan liar, menjadi pe­layanan publik yang modern, bersih, efisien dan dinamis, untuk menja­wab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pasalnya, tanpa adanya perubahan wajah pela­yanan publik, maka daerah tidak akan pernah menjadi se­buah daerah yang maju.

Hal itu dite­gas­kan gubernur saat meresmikan te­ras pelayanan publik di Desa Ben­jina, Kecama­tan Aru Tengah, Kabupaten Aru, Kamis (8/9).

Untuk itu, gubernur menyambut baik serta mengapresiasi pe­laksanaan peresmian teras pelayanan publik yang digagas Ombudsman Maluku bekerja­sama dengan Pemkab Aru dan BPJS Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya, dalam mengakses berbagai pelayanan pemerintah, seperti administrasi kependudu­kan, kesehatan serta berbagai bantuan sosial secara langsung dan gratis.

Sebab, pelayanan publik meru­pakan hak fundamental setiap warga negara dan kewajiban pe­merintah untuk menyediakannya secara mudah, cepat, terjangkau dan berkualitas.

“Untuk Kabupaten Aru harus mendapat perhatian serius, dika­renakan kondisi geografis yang masih dihadapkan dengan ken­dala jarak, biaya dan keterbatasan akses pelayanan dasar, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak administratif, kesehatan dan sosial masyarakat,” ucap gubernur.

Perkembangan penyeleng­garaan pelayanan publik saat ini, kata gubernur, wajib menganut paradigma new public service, dimana masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Aspirasi masyarakat, menjadi referensi utama dalam menentu­kan arah kebijakan pembangunan serta menjawab keinginan dan harapan masyarakat, sebagai modal utama untuk kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Selain itu, upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik juga, harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan de­ngan memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan so­sial, ekonomi dan budaya mas­yarakat.

Disamping itu, tuntutan masya­rakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas dan profe­sional menjadi alasan mendasar bagi pemda dan stakeholder terkait untuk melakukan percepatan dalam reformasi pelayanan publik.

Gubernur a juga mendorong kolaborasi antar instansi peme­rintah, baik vertikal maupun horizontal, serta keterlibatan masya­rakat untuk menciptakan pelaya­nan publik yang berkualitas, guna menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemda.

“Kepada Pemkab Aru sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini, diharapkan untuk menjadi motor penggerak dengan terobosan-terobosan berkualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan intensif membangun komuni­kasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima,” pinta gubernur.

Sedangkan kepada masyarakat di Kecamatan Aru Tengah, gu­bernur himbau untuk meman­faatkan kesempatan ini sebaik mungkin, guna mengakses berba­gai kebutuhan dasar pelayanan publik yang ada.

Ditempat yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamat mengaku, kegiatan ini menjadi sangat istimewa, bu­kan hanya karena terselengga­ranya peresmian teras pelayanan publik ini, namun juga karena keha­diran gubernur di bumi Cende­rawasih.

“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan, perhatian dan kehadiran pak guberur yang jadi penyemangat bagi kita semua. Karena sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, ombudsman memandang penting untuk menginisiasi kegiatan ini, terlebih karena Kabupaten Aru termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang mem­butuhkan perhatian khusus,” ucap Hasan.

Bupati Aru Timotius Kaidel mengaku, sangat antusias dan bersemangat atas kunjungan guberur dalam persmian ini.

“Arahan yang nantinya akan di­berikan kepada kami, akan men­jadi acuan bagi kami melanjutkan pembangunan demi Aru yang lebih maju kedepan,” ucap bupati.

Persmian yang dipusatkan di Kantor Camat Aru Tengah tersebut, selain gubenrur dan Kepala Per­wakilan Ombusdman Maluku dan Bupati Aru, juga dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Ambon, sejumlah pejabat Pemprov Maluku, Wakil Bupati Aru Mohammad Djum­pa dan Forkopimda Aru. (S-11)