AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong seluruh instansi yang saling memiliki keterkaitan, untuk memperkuat sinergitas, guna percepatan pembangunan di daerah ini.
Pasalnya sinergitas Pemerintah Provinsi Maluku dengan instansi vertikal seperti Kementerian PU dan anggota DPR perwakilan Maluku, merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Itu dibuktikan dengan, beberapa hari lalu dirinya menggelar rapat terbatas bersama Anggota Komisi V DPR, Saadiah Uluputty dan para Kepala Balai di Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum.
“Beberapa hari lalu sebagai gubernur saya sudah bertemu dengan ibu Saaidah dan para kepala balai dibawah kementerian. Pertemuan ini sekaligus menyerap aspirasi terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemda di Maluku,” tulis gubernur melalui pesan WhatsApp yang diterima redaksi Siwalima, Sabtu (1/5).
Rapat tersebut kata gubernur, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor perumahan, permukiman, konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar lainnya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan kolaborasi yang kuat antar seluruh pihak.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin pembangunan yang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas gubernur.
Gubernur menegaskan, Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif, efektif dan berkelanjutan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terluar.
Anggota Komisi V DPR, Saadiah Uluputty mengaku, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan konsep tematik yang urgen dengan memperhatikan skala prioritas, terutama pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan pendekatan tematik yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Fokus pada skala prioritas menjadi sangat penting, terutama untuk daerah 3T yang masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Dengan tematik yang tepat, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ungkap Saadiah.
“Perlu kami sampaikan kepada pak gubernur, bahwa hingga saat ini program perumahan terkhusus Program BSPS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sudah mencapai angka 3000 unit dan kami yakin kuota tersebut masih akan terus bertambah. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini tim di lapangan telah selesai melakukan verifikasi dan sudah masuk ke dalam tahap pelaksanaan konstruksi,” jelas Saadiah
Untuk itu, Saadiah minta seluruh lapisan masyarakat, agar terus mendukungnya sehingga program BSPS dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya akan berdampak langsung bagi masyarakat.(S-20)
