AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa meng­ins­truk­si­kan jajaran­nya un­tuk segera menye­le­saikan per­soalan lahan se­jumlah pe­labuhan di Provinsi Maluku.

Sikap tegas gu­bernur ini diambil lantaran sam­pai dengan saat ini, masih terdapat sejumlah pela­buhan baik penyebe­ra­ngan, pelayaran maupun udara yang masih berma­salah dari aspek lahan.

Juru bicara Pem­prov Maluku, Kas­rul Selang meng­ung­kap­kan per­soalan lahan yang dialami sejumlah Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat perhatian serius Gubernur untuk diselesaikan.

Ia mengatakan Pemprov Maluku beberapa waktu lalu telah mengadakan per­temuan dengan semua pengelolaan pelabuhan penyebrangan, pelayaran maupun udara untuk mem­bicarakan adanya bebe­rapa pelabuhan di Pro­vinsi Maluku yang sulit berkem­bang.

Dalam pembangunan infrastruktur termasuk pelabuhan, kata Kasrul dikenal dengan regines kriteria dimana terdapat tiga substansi yang harus diperhatikan mulai studi kelayakan, dokumen lingkungan dan lahan.

“Ada beberapa pengembangan pelabuhan yang bermasalah di lingkungan tapi sebagian besar masalahnya di lahan,” ungkap Kasrul kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (9/5).

Kasrul mengakui, kerja sama de­ngan Kantor Pertanahan di kabu­paten dan kota memang ada masalah yang sudah selesai, namun ada juga beberapa yang belum selesai seperti di Hunimua, Tulehu dan Souhoku, sehingga ditindaklanjuti dengan Kanwil ATR/BPN.

Kasrul merinci untuk lahan di pelabuhan penyebrangan Hunimua Liang, Kabupaten Maluku Tengah memang masih menjadi masalah sampai saat ini, karena belum terselesaikan dengan pihak-pihak terkait seperti ASDP, warga pemda provinsi dan TNI AU.

Terhadap persoalan ini, Gubernur lanjut Kasrul, akan bersurat ke Kementerian ATR untuk memfa­silitasi penyelesaian persoalan di pelabuhan penyeberangan Huni­mua. Jika sudah terselesaikan, maka diharapkan pengembangan ruang tunggu dan fasilitas pendukung lainya akan lebih representatif.

Selain pelabuhan Hunimua, Pem­prov juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan lahan untuk pengembangan Pelabuhan Tulehu dan Souhoku Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

“Kita akan melakukan pertemuan dengan kantor pertanahan baik kabupaten maupun kanwil dan kita sudah laporkan kepada pak guber­nur dan diarahkan agar semua persoalan lahan di pelabuhan kita atau UPP segera difasilitasi untuk diselesaikan,” tegas Kasrul.

Disamping penyelesaian persoa­lan lahan di tiga pelabuhan itu, Kasrul memastikan Pemprov juga menaruh perhatian serius terhadap masalah lahan di Dobo, Saumlaki, Tual dan Moa.(S-20)