SIWALIMA.id > Berita
Gubernur Protes Kebijakan Sentralisasi
Daerah , Headline | Rabu, 16 Juli 2025 pukul 23:20 WIT

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melayangkan pro­tes terhadap sejumlah kebi­jakan yang bersifat sentralistik di Indonesia.

Protes ini disampaikan gu­bernur dalam forum disemi­nasi terkait Keputusan DPD Nomor: 53/DPDRI/V/ 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Terha­dap Implementasi Nomor: 11 ta­hun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah.

Deseminasi yang digagas oleh Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI yang berlangsung di Ge­dung Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/7) dihadiri sejum­lah kepala Daerah, termasuk Gu­bernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Gubernur mengaku, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah selama ini, menjadi perdebatan baik secara internal antara pemda kabupaten/kota dengan provinsi maupun dalam relasi dengan pemerintah pusat.

“Khusus Maluku, RTRW ini merupakan revisi terhadap RTRW tahun 2013 dan hanya menunggu pengesahan perda,” ucap guber­nur.

Dalam UU Cipta Kerja kata gu­bernur, memang diatur kewena­ngan RTRW yang diberi limitasi waktu 180 hari, artinya kalau daerah gagal untuk selesaikan RTRW akan ditarik ke pusat.

Ketentuan tersebut, sebenarnya adalah evaluasi terhadap kinerja pemda yang lambat dalam meres­ponnya, namun ternyata penga­turan waktu tersebut merasa bukan solusi, sebab seharusnya ditarik pemda didampingi oleh pempus agar RTRW diselesaikan.

“Ditarik ke pusat bukan berarti akan mempermudahkan, tetapi justru akan memperpanjang waktu juga, makanya sentralisasi kewe­nangan ini merupakan hal yang tepat,” tandas gubernur.

Gubernur menegaskan, jika ingin jujur pasca reformasi, perlahan tapi pasti kewenangan-kewenangan yang diberikan ke daerah satu persatu akan ditarik ke pusat.

Salah satu contoh buruknya ke­bijakan sentralisasi, yakni per­so­alan perikanan di Maluku, dimana Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan menarik pendapatan negara bukan pajak atau retribusi.

Padahal, kewenangan menge­luarkan ijin kepada kapal penang­kapan ikan yang ukurannya mak­simum 30 GT maupun admini­strasi lainnya dilakukan oleh provinsi, sehingga merugikan daerah penghasil.

“Sebenarnya kalau mau bicara jujur dalam hati, kami protes ja­ngan semua kewenangan itu ditarik ke pusat. Bisa membayangkan suasana batin orang provinsi seperti apa. Ijin dikeluarkan semua pelayanan dilakukan, ini adalah potret betapa sentralistiknya kita saat ini. Ini baru satu sektor belum yang lain,” tandas gubernur.

Gubernur menegaskan, dengan kondisi daerah saat ini, maka pemerintah harus bijak dengan tidak menarik semua kewenangan ke pusat, sebab daerah tidak akan berdaya.

“Kami ini merah putih sejati, tapi tolong dengarkan suara hati kami. Ketika daerah berbicara kami berharap pemerintah pusat men­dengar,” cetus gubernur. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps