AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melayangkan proÂtes terhadap sejumlah kebiÂjakan yang bersifat sentralistik di Indonesia.
Protes ini disampaikan guÂbernur dalam forum disemiÂnasi terkait Keputusan DPD Nomor: 53/DPDRI/V/ 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi TerhaÂdap Implementasi Nomor: 11 taÂhun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah.
Deseminasi yang digagas oleh Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI yang berlangsung di GeÂdung Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/7) dihadiri sejumÂlah kepala Daerah, termasuk GuÂbernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Gubernur mengaku, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah selama ini, menjadi perdebatan baik secara internal antara pemda kabupaten/kota dengan provinsi maupun dalam relasi dengan pemerintah pusat.
âKhusus Maluku, RTRW ini merupakan revisi terhadap RTRW tahun 2013 dan hanya menunggu pengesahan perda,â ucap guberÂnur.
Dalam UU Cipta Kerja kata guÂbernur, memang diatur kewenaÂngan RTRW yang diberi limitasi waktu 180 hari, artinya kalau daerah gagal untuk selesaikan RTRW akan ditarik ke pusat.
Ketentuan tersebut, sebenarnya adalah evaluasi terhadap kinerja pemda yang lambat dalam meresÂponnya, namun ternyata pengaÂturan waktu tersebut merasa bukan solusi, sebab seharusnya ditarik pemda didampingi oleh pempus agar RTRW diselesaikan.
âDitarik ke pusat bukan berarti akan mempermudahkan, tetapi justru akan memperpanjang waktu juga, makanya sentralisasi keweÂnangan ini merupakan hal yang tepat,â tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, jika ingin jujur pasca reformasi, perlahan tapi pasti kewenangan-kewenangan yang diberikan ke daerah satu persatu akan ditarik ke pusat.
Salah satu contoh buruknya keÂbijakan sentralisasi, yakni perÂsoÂalan perikanan di Maluku, dimana Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan menarik pendapatan negara bukan pajak atau retribusi.
Padahal, kewenangan mengeÂluarkan ijin kepada kapal penangÂkapan ikan yang ukurannya makÂsimum 30 GT maupun adminiÂstrasi lainnya dilakukan oleh provinsi, sehingga merugikan daerah penghasil.
âSebenarnya kalau mau bicara jujur dalam hati, kami protes jaÂngan semua kewenangan itu ditarik ke pusat. Bisa membayangkan suasana batin orang provinsi seperti apa. Ijin dikeluarkan semua pelayanan dilakukan, ini adalah potret betapa sentralistiknya kita saat ini. Ini baru satu sektor belum yang lain,â tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, dengan kondisi daerah saat ini, maka pemerintah harus bijak dengan tidak menarik semua kewenangan ke pusat, sebab daerah tidak akan berdaya.
âKami ini merah putih sejati, tapi tolong dengarkan suara hati kami. Ketika daerah berbicara kami berharap pemerintah pusat menÂdengar,â cetus gubernur. (S-20)