AMBON, Siwalimanews – Untuk mewujudkan pem­bentukan koperasi merah putih pada desa/kelurahan di 11 kabupaten/kota di Ma­luku, Pemprov menggan­deng Kantor Wilayah Ke­menterian Hukum.

Gubernur Maluku, Hen­drik Lewerissa mene­gas­kan, komitmennya agar pendirian koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Maluku segera tuntas.

Gubernur menyebutkan, berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Ad­ministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum R.I per 08 Juni 2025 pukul 08.00 WIT, dari total 1.235 Desa/Ke­lu­rahan di 11 Kabupaten/Kota se-Pro­vinsi Maluku, sebanyak 1.222 de­sa/kelurahan atau 98,8% telah me­lak­sanakan musyawarah desa khu­sus (Musdessus) pemben­tukan koperasi.

“Capaian luar biasa ini ditun­jukkan oleh Kota Tual dan Kota Ambon, yang telah mencapai 100% pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahannya, men­jadi contoh nyata keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah perkotaan,” jelas Gubernur pada Minggu (8/6).

Perlu diketahui, lanjut gubernur, ma­sih terdapat 13 desa/kelurahan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang belum melaksanakan Musdessus.

“Hal ini disebabkan kondisi cua­ca yang kurang bersahabat serta jarak tempuh yang cukup jauh, na­mun Kabupaten MBD tetap berge­rak aktif dalam proses pember­kasan administrasi, bekerja sama dengan Notaris se-Maluku dan Kantor Wilayah Kementerian Hu­kum Maluku,” ujar Gubernur.

Gubernur mengatakan, ada seba­nyak 443 desa/kelurahan telah me­mesan nama koperasi, dan 289 dian­taranya telah resmi memperoleh pengesahan badan hukum.

“Hal ini menunjukkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa,” tuturnya.

Mantan anggota DPR RI ini me­yampaikan komitmennya da­lam me­lak­sanakan Instruksi Pre­si­den Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pemben­tukan Koperasi desa/kelurahan Me­rah Putih, dan mem­perkuat kolabo­rasi bersama Ke­pala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ma­luku dalam mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh pelosok Provinsi Maluku.

“Dengan sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku, Notaris se-Maluku, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat, Maluku terus bergerak maju membangun fondasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal,” ungkapnya.

Ketua DPD Gerindra Maluku ini me­­nyatakan, meskipun di tengah bentang alam kepulauan yang luas, Provinsi Maluku yang dikenal seba­gai Provinsi Seribu Pulau mene­guhkan tekad untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata, men­jadikan Koperasi Merah Putih se­bagai tonggak kebangkitan ekonomi rakyat dari desa, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (S-20)