AMBON, Swalimanews – Gubernur Hendrik Lewerissa meÂngÂinstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan penggunaan rumÂpon di perairan Maluku.
Instruksi Gubernur tersebut diÂbenarkan Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (24/5).
Sekda menjelaskan, optimalisasi penggunaan rumpon di perairan Maluku merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan dan alokasi rumpon.
Berdasarkan aturan tersebut, Pemprov kata Sekda akan mengatur penggunaan rumpon di perairan kurang dari 12 mil, sebagai upaya menjaga pelestarian sumber daya kelautan di daerah.
âSesuai arahan pak gubernur, maka aturan KKP itu akan menjadi acuan kami untuk merancang penggunaan rumpon di perairan Maluku,â ujar Sekda.
Gubernur menurut Sekda saÂngat menaruh perhatian serius terhadap potensi perikanan dan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Sekda mengaku telah memeÂrintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun draft rancangan peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Alokasi Rumpon untuk perairan di bawah 12 mil tersebut.
âKalau Pergub itu sudah jadi maka akan menjadi dasar bagi penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jarak minimal antara alat penangkapan ikan dan daratan termasuk jarak minimal antara alat penangkapan ikan di perairan Maluku,â jelasnya.
Bahkan nantinya Pergub terÂsebut akan menjadi dasar hukum dilakukan pengawasan dan peneÂgakan hukum terhadap pelangÂgaran, penempatan alat penangÂkapan ikan dan alat bantu peÂnangkapan ikan guna menghindari konflik pemanfaatan ruang laut agar tidak berimplikasi buruk terhadap wilayah laut.
Apalagi tiga Wilayah Pengelola Perikanan (WPP) penyuplai kebutuhan ikan nasional yakni 714 Laut Banda,715 Laut Seram dan 718 Laut Aru berada diperairan Maluku.
âPemerintah daerah untuk memastikan seluruh potensi perikanan Maluku harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat Maluku, karenanya harus kita atur agar lebih terarah kedepan,â tegasnya.(S-20)