SIWALIMA.id > Berita
Gubernur: Bayar Insentif Dokter
Daerah , Headline | Rabu, 18 Juni 2025 pukul 23:31 WIT

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hen­drik Lewerissa, kembali memerintah Kepala Dinas Kesehatan, untuk mem­bayar insentif dokter di RSUD dr M Haulussy.

Tercatat lebih dari sekali Lewerissa memberi pe­rintah kepada Yan Aslian Noor yang saat ini men­jabat Plt Kepala Dinas Kesehatan, untuk menye­lesaikan hak-hak para dokter yang selama ini mengabdi di rumah sakit milik daerah itu.

Terakhir, Selasa (17/6) siang, kepada wartawan di Kantor Gubernur Ma­luku, Lewerissa memasti­kan sudah kembali me­me­rintah Noor untuk se­segera mungkin mem­bayar insentif dokter di RSUD dr M Haulussy yang juga diselesaikan hingga saat ini.

Kepada wartawan, Gu­bernur bilang pembayaran insentif dokter menjadi fo­kus utama, karenanya dia telah perintahkan Kadis Ke­sehatan agar dituntas­kan.

“Saya sudah perintah­kan langsung kepala di­nas untuk segera bayar. Insentif dokter itu wajib dibayar anggarannya ada kok,” yakinnya.

Gubernur mengaku per­soalan pendidikan dan ke­sehatan menjadi salah satu program prioritas da­lam Sapta Cita, karenanya harus jadi perhatian se­mua OPD dan ditindaklanjuti.

Menurutnya kesejahteraan tenaga dokter baik spesialis mau­pun umum, harus diperhatikan se­hingga pelayanan uang diberikan kepada masyarakat tidak ter­ganggu.

“Saya sudah telepon kadis dan sudah saya perintahkan segera bayar,” tegas Gubernur.

Terhadap perintah  tersebut, Noor mengaku telah bersurat ke Sekda Maluku, agar dilakukan penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran insentif dokter.

“Saya sudah surati pak Sekda, jadi nanti kita proses,” tulis Noor kepada Siwalimanews, Selasa (17/6).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Yan Aslian Noor, tak mau membayar insentif dokter RSUD Haulussy, walau sudah diperintah gubernur. Dia sedianya juga mencoret satu proyek siap tender di rumah sakit itu.

Sekalipun hanya berstatus se­bagai pejabat Kepala Dinas, na­mun Noor berani mengabaikan perintah atasannya, Gubernur Lewerissa.

Sang pejabat kadis ini ber­alasan, insentif dokter itu harus dibayarkan melalui BLUD, bukan anggaran dari Dinkes.

Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan kurun beberapa tahun terakhir Murad Ismail menjabat, dimana Dinas Kesehatan justru menganggarkan miliaran rupiah untuk membayar insentif dokter di RSUD Haulussy.

Kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Kamis (12/6), Kadinkes mengakui pihaknya tidak bertanggung jawab terkait dengan pembayaran insentif dokter.

“Insentif dokter itu harus diba­yarkan melalui BLUD bukan ang­garan dari Dinkes,” ucapnya.

Menurutnya sumber dana insentif berasal dari klaim terverifikasi BPJS Kesehatan, pendapatan lain yang sah, atau pendapatan dari jasa pelayanan lainnya.

Karena yang dia takutkan, jika dipaksakan pembayaran dengan anggaran Dinkes, maka akan jadi temuan BPK maupun inspektorat.

“Jadi insentif hanya dikenal di BLUD, tidak dikenal di lingkungan Dinas Kesehatan. Jadi tidak mung­kin kita bayarkan,” tegasnya.

Berbeda dengan Kadinkes, Direktur RSUD Haulussy, Novita Niki­juluw mengatakan, pemba­yaran insentif bukan dilakukan kepada dokter ASN, namun dila­kukan kepada dokter organik non ASN baik spesialis maupun umum, sebab dokter ASN telah mendapatkan TPP.

“Insentif ini bukan untuk dokter ASN, tapi untuk dokter non ASN. Ke­napa harus dapat insentif karena memang tenaga dokter ASN kita kurang, jadi kita pakai dokter non ASN makanya mereka harus dapat insentif,” ujar Nikijuluw kepada Si­walima melalui telepon seluler­nya, Kamis (12/6).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku rutin melakukan pembaya­ran insentif dokter non ASN baik umum maupun spesialis, sejak sebelum dirinya menjadi direktur di tahun 2024 lalu.

Dia lalu mencontohkan, di tahun 2024 lalu, Dinas Kesehatan di bawah kepemimpinan Faradila Ata­mimi mengalokasikan angga­ran sebesar Rp5 milliar untuk pembayaran insentif dokter non ASN, walaupun yang terealisasi hanya Rp3.9 miliar hingga akhir tahun 2024.

Selama ini, kata Nikijuluw, tidak ada persoalan berkaitan dengan in­sentif dokter non ASN dan baru di tahun 2025 ini, terjadi masalah ka­rena Dinas Kesehatan tidak lagi mengalokasikan anggaran seperti tahun 2024 lalu.

“Tahun ini kita hanya diberikan anggaran 900 juta rupiah, sehi­ngga insentif dokter hanya dapat dibayarkan untuk Januari dan Feb­ruari, makanya kita minta bantuan Pemprov agar insentif dokter dapat dibayarkan,” bebernya.

Menurut Nikijuluw, jumlah tenaga dokter spesialis non ASN yang saat ini bertugas di RSUD Haulussy, sebanyak 25 orang, sedangkan dokter umum non ASN sebanyak 11 orang.

Nikijuluw bilang, anggaran BLUD selama ini hanya dialo­kasikan untuk operasional rumah sakit seperti pe­ngadaan obat dan perjalanan dinas dan sebagainya. “Tapi selama ini karena penda­patan BLUD menurun kita potong perjalanan dinas,” jelasnya. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps