AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku HenÂdrik Lewerissa, kembali memerintah Kepala Dinas Kesehatan, untuk memÂbayar insentif dokter di RSUD dr M Haulussy.
Tercatat lebih dari sekali Lewerissa memberi peÂrintah kepada Yan Aslian Noor yang saat ini menÂjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan, untuk menyeÂlesaikan hak-hak para dokter yang selama ini mengabdi di rumah sakit milik daerah itu.
Terakhir, Selasa (17/6) siang, kepada wartawan di Kantor Gubernur MaÂluku, Lewerissa memastiÂkan sudah kembali meÂmeÂrintah Noor untuk seÂsegera mungkin memÂbayar insentif dokter di RSUD dr M Haulussy yang juga diselesaikan hingga saat ini.
Kepada wartawan, GuÂbernur bilang pembayaran insentif dokter menjadi foÂkus utama, karenanya dia telah perintahkan Kadis KeÂsehatan agar dituntasÂkan.
âSaya sudah perintahÂkan langsung kepala diÂnas untuk segera bayar. Insentif dokter itu wajib dibayar anggarannya ada kok,â yakinnya.
Gubernur mengaku perÂsoalan pendidikan dan keÂsehatan menjadi salah satu program prioritas daÂlam Sapta Cita, karenanya harus jadi perhatian seÂmua OPD dan ditindaklanjuti.
Menurutnya kesejahteraan tenaga dokter baik spesialis mauÂpun umum, harus diperhatikan seÂhingga pelayanan uang diberikan kepada masyarakat tidak terÂganggu.
âSaya sudah telepon kadis dan sudah saya perintahkan segera bayar,â tegas Gubernur.
Terhadap perintah tersebut, Noor mengaku telah bersurat ke Sekda Maluku, agar dilakukan penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran insentif dokter.
âSaya sudah surati pak Sekda, jadi nanti kita proses,â tulis Noor kepada Siwalimanews, Selasa (17/6).
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Yan Aslian Noor, tak mau membayar insentif dokter RSUD Haulussy, walau sudah diperintah gubernur. Dia sedianya juga mencoret satu proyek siap tender di rumah sakit itu.
Sekalipun hanya berstatus seÂbagai pejabat Kepala Dinas, naÂmun Noor berani mengabaikan perintah atasannya, Gubernur Lewerissa.
Sang pejabat kadis ini berÂalasan, insentif dokter itu harus dibayarkan melalui BLUD, bukan anggaran dari Dinkes.
Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan kurun beberapa tahun terakhir Murad Ismail menjabat, dimana Dinas Kesehatan justru menganggarkan miliaran rupiah untuk membayar insentif dokter di RSUD Haulussy.
Kepada Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Kamis (12/6), Kadinkes mengakui pihaknya tidak bertanggung jawab terkait dengan pembayaran insentif dokter.
âInsentif dokter itu harus dibaÂyarkan melalui BLUD bukan angÂgaran dari Dinkes,â ucapnya.
Menurutnya sumber dana insentif berasal dari klaim terverifikasi BPJS Kesehatan, pendapatan lain yang sah, atau pendapatan dari jasa pelayanan lainnya.
Karena yang dia takutkan, jika dipaksakan pembayaran dengan anggaran Dinkes, maka akan jadi temuan BPK maupun inspektorat.
âJadi insentif hanya dikenal di BLUD, tidak dikenal di lingkungan Dinas Kesehatan. Jadi tidak mungÂkin kita bayarkan,â tegasnya.
Berbeda dengan Kadinkes, Direktur RSUD Haulussy, Novita NikiÂjuluw mengatakan, pembaÂyaran insentif bukan dilakukan kepada dokter ASN, namun dilaÂkukan kepada dokter organik non ASN baik spesialis maupun umum, sebab dokter ASN telah mendapatkan TPP.
âInsentif ini bukan untuk dokter ASN, tapi untuk dokter non ASN. KeÂnapa harus dapat insentif karena memang tenaga dokter ASN kita kurang, jadi kita pakai dokter non ASN makanya mereka harus dapat insentif,â ujar Nikijuluw kepada SiÂwalima melalui telepon selulerÂnya, Kamis (12/6).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku rutin melakukan pembayaÂran insentif dokter non ASN baik umum maupun spesialis, sejak sebelum dirinya menjadi direktur di tahun 2024 lalu.
Dia lalu mencontohkan, di tahun 2024 lalu, Dinas Kesehatan di bawah kepemimpinan Faradila AtaÂmimi mengalokasikan anggaÂran sebesar Rp5 milliar untuk pembayaran insentif dokter non ASN, walaupun yang terealisasi hanya Rp3.9 miliar hingga akhir tahun 2024.
Selama ini, kata Nikijuluw, tidak ada persoalan berkaitan dengan inÂsentif dokter non ASN dan baru di tahun 2025 ini, terjadi masalah kaÂrena Dinas Kesehatan tidak lagi mengalokasikan anggaran seperti tahun 2024 lalu.
âTahun ini kita hanya diberikan anggaran 900 juta rupiah, sehiÂngga insentif dokter hanya dapat dibayarkan untuk Januari dan FebÂruari, makanya kita minta bantuan Pemprov agar insentif dokter dapat dibayarkan,â bebernya.
Menurut Nikijuluw, jumlah tenaga dokter spesialis non ASN yang saat ini bertugas di RSUD Haulussy, sebanyak 25 orang, sedangkan dokter umum non ASN sebanyak 11 orang.
Nikijuluw bilang, anggaran BLUD selama ini hanya dialoÂkasikan untuk operasional rumah sakit seperti peÂngadaan obat dan perjalanan dinas dan sebagainya. âTapi selama ini karena pendaÂpatan BLUD menurun kita potong perjalanan dinas,â jelasnya. (S-20)