AMBON, Siwalimanews – Gubernur Hendrik Lewerissa me­ngajak Gereja Protestan Ma­luku berkolaborasi dalam membangun Maluku, melalui program yang ber­dampak pada ke­se­jah­te­raan mas­yarakat di bu­mi raja-raja ini.

Ajakan ini disam­paikan gu­bernur da­lam sam­bu­tannya yang diba­cakan Staf Ahli Guber­nur, Samuel Huwae pada pembukaan konsultasi studi gerejawi ke-3 ta­hun 2025 yang berlangsung di Jemaat GPM Pniel Wayame, Minggu (24/8).

Gubernur me­man­dang konsul­tasi jelang sidang sinode meru­pakan wujud nyata dari tradisi gere­jawi yang kuat dalam GPM, dimana se­tiap keputusan penting selalu dida­hului dengan kajian yang men­da­lam, refleksi teologis dan per­tim­bangan pastoral yang matang.

Patut disadari, di tengah dina­mika kehidupan masyarakat Ma­luku dan bangsa Indonesia, gereja memiliki peran sentral dalam mem­berikan pencerahan rohani, penguatan moral, serta mendo­rong terwujudnya kehidupan yang adil, beradab, toleran dan berda­mai sejahtera.

“Pelaksanaan konsultasi bukan hanya ruang akademis dan rohani, tetapi juga wadah untuk mene­gaskan kembali identitas GPM sebagai gereja yang hidup, melayani dan bersaksi di tengah dunia yang terus berubah,” kata gubernur.

Sejak berdiri GPM, lanjut guber­nur, telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah daerah ini, dimana GPM tidak hanya melayani soal moralitas dan kerohanian tetapi juga telah memberikan kon­tribusi yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, pember­dayaan masyarakat.

Tak hanya itu, GPM telah menjadi motor penggerak dalam memeli­ha­ra nilai-nilai toleransi berbasis keari­fan lokal seperti pela gan­dong, Ain Ni Ain dan banyak lagi, yang menjadi simbol kerukunan dan persauda­raan sejati katong orang Maluku.

Pemprov, lanjutnya, melihat GPM sebagai mitra strategis dalam membangun Maluku yang sejalan dengan visi pembangunan yakni, transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyong­song Indonesia emas 2045, yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan atau dikenal sebagai sapta cipta.

Karenanya Gubernur kata Hu­wae mendorong adanya pengua­tan peran gereja di tengah peru­bahan sosial dan dunia yang terus berubah dengan perkembangan teknologi digital, globalisasi dan pergeseran nilai membawa dam­pak besar bagi kehidupan berba­ngsa, bermasya­rakat dan berge­reja, khususnya dalam jemaat-jemaat.

Selain itu, gereja harus terus mengembangkan diakonia yang transformatif, bukan sekadar datang dan memberi bantuan, tetapi juga memberdayakan umat, agar peka terhadap perubahan sosial, cepat membaca peluang, sehingga mampu mandiri secara sosial-ekonomi.

Artinya program-program pelati­han keterampilan, unit usaha jemaat atau UMKM berbasis komunitas dapat menjadi wujud pelayanan yang nyata kedepan.

Gubernur juga mendorong agar gereja terus mengambil peran dalam merawat perdamaian dan kerukunan sebab Maluku memiliki pengalaman sejarah yang menga­jarkan perdamaian sebagai anuge­rah yang harus terus dipelihara.

Gereja dapat memperkuat bu­daya dan berbagai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mem­bangun masyarakat lintas iman yang rukun, damai dan bersaudara dengan memperkuat dialog antarumat beragama agar damai  dan sejahtera kristus nyata dirasakan dalam kehidupan bersama.

Pemprov percaya gereja tidak hanya bertanggung jawab pada pe­ma­haman doktrin dan dogma ge­reja, tetapi juga memastikan bahwa setiap ajaran gereja disam­paikan dengan cara yang konteks­tual, mu­dah dipahami, dan mampu menja­wab tantangan kehidupan masa kini, mulai dari isu moral, teknologi, hingga dinamika sosial dan budaya.

Apalagi generasi muda merupa­kan pewaris dan pelanjut estafet pela­yanan gereja maka menjadi penting gereja menciptakan ruang pembinaan bagi am-gpm untuk berkreasi, berdialog dan memim­pin pelayanan secara nyata, sehingga mereka belajar menjadi pemimpin masa depan yang berani, kreatif, dan membawa perubahan positif. (S-20)