AMBON, Siwalimanews – Setelah mantan Bupati MaÂluku Tenggara, M Taher HanuÂbun, A Yani Rahawarin dan Kepala BPKAD Rasyid selama dua hari diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pekan lalu, giliran 4 ASN dipanggil
Empat ASN khususnya pada BPKAD Malra tahun 2020 yang akan masuk daftar pemerikÂsaan di hari ini, Kamis (16/11) yakni, Kepala BPKAD Rasyid, Kabid Anggaran, Resi MasakÂwaar dan Kabid Akuntansi, Astuti V Harbelubun dan Kabid Kesda, Andreas Tetan El
âTerkait Penyelidikan pengÂguÂnaan dana Covid 19 di PemÂda Malra, Penyidik DitresÂkrimÂsus telah mengirim undaÂngan klarifikasi kepada bebeÂrapa PNS pada Pemda Malra, mereÂka diminta hadir di DitÂresÂkrimÂsus Polda Maluku paÂda Kamis, 16 November 2023,â ungÂkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem OhoiÂrat dalam keterangannya yang diterima Siwalima melaÂlui telepon seÂlulernya, Rabu (15/11).
Ohoirat menegaskan, kasus tersebut masih di tahap penyelidikan sehingga belum ada arah untuk menentukan siapa tersangka dibalik kasus tersebut.
âKasus ini masih dalam proses penyelidikan, penyidik masih meÂlakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti, dan apabila diteÂmukan adanya unsur pidana, maka penyidik akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku,âtegasnya.
Rame-rame Dukung
Dukungan kepada DitreskrimÂsus Polda Maluku untuk menunÂtaskan kasus dugaan korupsi Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ke tahapan peÂnyidikan terus mengalir.
Sejumlah praktisi hukum dan lembaga anti korupsi berpendapat indikasi korupsi pada penggunaan anggaran Dana Covid Malra berÂnilai ratusan miliar itu sangat nyata, sehingga tim penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku bisa meningÂkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.
Indikasi nyata karena terdapat selisih anggaran yang sangat fanÂtasistik pada BPKAD Pemkab MalÂra, Inspektorat maupun di Dinas Pendidikan mencapai Rp70 miliar.
Indikasi tersebut, diduga mengÂarahkan kepada unsur perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan Negara, seÂhingga dibutuhkan keterangan-keterangan saksi guna memperÂkuat keyakinan penyidik terhadap dugaan korupsi dana Covid terÂsebut yang terjadi di lingkup PemÂkab Malra.
Praktisi Hukum Anthony Hatane mengungkapkan, penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk meÂningkatkan dugaan korupsi dana Covid Malra ke penyidikan, jika indikasi perbuatan melawan huÂkum telah ditemukan.
Kata dia, anggaran dugaan koÂrupsi dana Covid Malra yang diÂduga merugikan Negara sangatlah fantastis mencapai 70 miliar karena ada silisih anggaran yang ditemukan, selisih tersebut sangat berpotensi korupsi.
Menurut Hatane, jika dalam peÂmeriksaan yang dilakukan secara marathon oleh penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku dan ditemukan bukti yang cukup dari pemeriksaan tersebut, maka polisi bisa segera meningkatkan ke penyidikan.
âNilai korupsi dalam kasus ini untuk sementara terbilang cukup fantastik, sehingga kami, menduÂkung penyidik untuk tingkatan ke tahap penyidikan,â ujar saat diÂwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (15/11).
Hatane sangat yakin, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam proses penyelidikan sangat meÂngeÂtahui apakah sudah cukup bukti yang kuat untuk sebuah kasus dugaan korupsi itu ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
âKami yakin penyidik Polda Maluku tak ragu untuk menegakkan hukum, tak ada yang kebal hukum termasuk koruptor dalam kasus Covid 19 Malra ini,â tegas Hatane.
Menurut dia, saat ini adalah momentum untuk menaikkan kasus Covid ke penyidikan dan hal itu bisa menjawab kegelisahan publik soal pengusutan kasus tersebut.
âBanyak tanggapan yang meÂnyebut bahwa dari aspek permuÂlaan yang cukup dan barang bukti juga ada niatan jahat sudah menÂjadi syarat mutlak bisa menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidiÂkan,â ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, agar penyidik Polda Maluku tidak ragu untuk memutuskannya dengan segera. Sebab, katanya, elemen masÂyarakat akan terus memberiÂkan dukungan kepada penyidik Polda Maluku untuk membuat terang penyelewengan anggaran tersebut.
âKami mendukung Polda agar tidak ragu untuk menaikkan status kasus Covid 19 Malra dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan bila terbukti dengan dukungan minimal dua alat bukti yang cukup, maka sudah seharusnya tetapkan para tersangka kasus Covid 19 Malra dan dipastikan tidak ada yang kebal hukum, â tandasnya.
Tingkatkan ke Penyidikan
Terpisah, Aktivis Laskar Anti KoÂrupsi, Ronny Aipassa juga menduÂkung Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menaikkan kasus dana Covid-19 Malra ke tahapan penyidikan.
Menurutnya, selisih anggaran anÂtara laporan keuangan BPKAD dan Inspektorat menunjukkan adaÂnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Bukti perbedaan laporan keuaÂngan tersebut lanjut Aipassa, dapat digunakan sebagai pintu masuk dan juga alat bukti untuk menenÂtukan tersangka.
âKalau bagi saya dari selisih angÂgaran antara laporan keuaÂngan BPKAD dan Inspektorat itu saja sudah dapat menjadi alat bukti, tinggal dicari lagi dari kepala OPD yang tidak mengetahui adanya rekofusing anggaran,â ujar Aipassa.
Aipassa pun mendorong jika dua alat bukti telah dikantongi maka DitÂresÂÂkrimsus Polda Maluku jangan lagi berlama-lama untuk meningÂkatÂkan status ke tahap penyidikan. Hal ini bertujuan agar memberiÂkan keÂpastian hukum bagi masyaÂraÂkat seÂbab bagaimana pun akibat perbuaÂtan ini masyarakat telah dirugikan
70 M Bermasalah
Sementara itu informasi yang diÂperoleh Siwalima terindikasi angÂgaÂran dana Covid Malra berpotensi korupsi. Hal ini karena anggaran tersebut mengalami perubahan, dan peruÂbahan tersebut juga tidak diketahui pimpinan-pimpinan OPD.
Kepada Siwalima, Selasa (31/10) sumber yang meminta namaÂnya tak dikorankan ini menyeÂbutÂkan, dalam laporan pertanggungjaÂwaban dana covid anggaran yang awalnya tertera sebesar Rp36 miliar di tahun 2020.
Selanjutnya anggaran tersebut direvisi menjadi Rp40 miliar.
âAnggaran total awalnya 36 miliar, kemudian direvisi menjadi 40 milar, dalam dokumen pertaÂnggungjawaÂban keuangan pada BPKAD ternyata jumlahnya bukan lagi 40 miliar tetapi naik 96 miliar, berbeda lagi pada laporan pertangÂgungjawaban baÂgian Inspektorat anggaran menjadi 110 miliar,â ujar sumber itu.
Sumber ini kemudian memperÂtanyakan APBD ditetapkan tahun 2020 lalu datanya bisa berubah-ubah. Dimana tidak ada data tetap refocusing dan alokasi dana Covid tahun 2020 di Kabupaten Malra.
Selain itu dari jumlah anggaran tersebut, lanjut sumber, terindikasi ada selisih 70 miliar yang diduga dikorupsi namun ada dalam doÂkumen pertanggungjawaban baÂgian keuangan Pemkab Malra.
Mirisnya lagi, kata sumber itu, rata-rata pimpinan-pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malra sama sekali tidak mengetahui anggaran refocusing dan alokasi dana Covid tersebut.
âContohnya di Dinas Pendidikan yang tidak ada refocusing namun dalam laporan pertanggungjaÂwaÂban keuangan ternyata ada, sebeÂsar Rp13 miliar. Sehingga menginÂdikasi bahwa dokumen ini tidak pernah ada di pimpinan OPD. Dan diduga hanya dipegang oleh baÂgian keuangan dan bupati saja. Karena kalau dokumen-dokumen itu ada, maka tentunya pimpinan OPD mengetahui,â ujar sumber itu lagi.
Dia menyebutkan bahwa sebaÂnyak 20 OPD dari 42 OPD di lingkup Pemkab Malra yang refocusing anggaran dana Covid tersebut.
Selain itu, banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Covid dimana kegiatan tersebut murni menggunakan dana APBD Malra, tetapi dalam laporan pertaÂngÂgungjawaban justru menggunaÂkan dana covid.
Tak Bisa Dipertanggung Jawabkan
Seperti diberitakan sebelumnya, penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Maluku TengÂgara, kuat dugaan tak bisa dipertaÂnggungjawabkan.
Adapun penggunaan dan peÂmanÂfaatan anggaran yang berasal dari refocusing anggaran dan realisasi kegiatan pada APBD dan APBD perubahan tahun anggaran 2020 yang digunakan untuk penaÂnganan dan penanggulangan Covid 2019 di Kabupaten Malra berbau korupsi.
Dana Rp52 miliar seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dialihkan Bupati Malra untuk membiayai proyek infrastrukÂtur, yang tidak merupakan skala prioritas sebagaimana diamanatÂkan dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realisasi anggaran, daÂlam rangka percepatan penangaÂnan Covid-19.
Berdasarkan daftar usulan refocusing dan relokasi anggaran unÂtuk program dan kegiatan penaÂngaÂnan Covid-19 Tahun 2020 kepaÂda MenÂteri Dalam Negeri dan Menteri KeÂuangan sebesar Rp52 miliar.
Padahal, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Malra tahun 2020, dana refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 hanya sebesar Rp36 miliar, sehingga terdapat selisih yang sangat mencolok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemkab Malra sebesar Rp16 miliar.
Anggaran Rp52 miliar itu bersumÂber dari APBD induk senilai Rp3,833. 000.000 pada post peralatan keseÂhatan sama sekali tidak dapat dirincikan secara pasti jenis barang yang dibelanjakan, jumlah/volume barang dan nilai belanja barang per peralatan, sehingga patut diduga terjadi korupsi.
Selain itu, pada pos belanja tak terduga, pada DPA Dinas KesehaÂtan TA 2020 senilai Rp5,796.029. 278,51 yang digunakan untuk beÂlanja bahan habis pakai berupa masker kain (scuba) dan masker kain (kaos) sebesar Rp2,6 miliar, sehingga sisa dana pos tak terdua sebesar Rp3.196.029.278,51, sisa dana ini tidak terdapat rincian penggunaannya sehingga patut diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp3.196.029. 278,51.
Sesuai dengan laporan hasil peÂmeriksaan BPK Perwakilan Maluku atas laporan keuangan Kabupaten Malra TA 2020 menyatakan bahwa, belanja masker kain pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan yaitu, pencairan SP2D dari kas daerah dilakukan sebelum barang diterima seluruhnya. Hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum.
Dengan demikian, diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan neÂgara mengalami kerugian sebesar Rp9. 629.029.278,51 yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan KabuÂpaten Malra TA 2020 pada mata anggaran (1) belanja peralatan keseÂhatan senilai Rp3.833.000.000.000. (2) belanja tak terduga untuk belanja masker kain scuba dan kai koas senilai Rp2.600. 000.000 dan sisa dana BTT yang tidak dapat dipertaÂnggung jawabkan senilai Rp.3.196. 029.278,51. (S-10/S-20)