AMBON, Siwalimanews – Enam Karyawan PT Bank PerkreÂditan Rakyat (BPR) Modern Express diadili di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (15/11)
Mereka diduga menggelapkan dana BPR mencapai 73 miliar. Enam terdakwa yaitu, Denny Frangkylien Saija, pemilik rumah megah di Telaga Raja Ambon,
Denny merupakan mantan Kasi Akunting Kantor Pusat OperaÂsional (KPO) di PT BPR Modern Express.
Selanjutnya, terdakwa Alexander Gerald Pieterz, anggota dewan komisaris PT BPR Modern Express, serta empat mantan direksi yaitu, Walter Dave Engko, Tjance Saija, Frank Harry Titaheluw dan Vronsky Calvin Sahetapy.
Sidang dengan agenda pembaÂcaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suwardi itu dipimpin Ketua Majelis Hakim, Harris Tewa dibantu dua hakim anggota lainnya, sementara 6 terdakwa didampingi kuasa hukum masing-masing.
JPU dalam dakwaannya memÂbeÂberkan peran masing-masing terdakwa, dan paling banyak berperan adalah terdakwa Denny dan Alexander.
âPara terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adaÂnya pencatatan palsu dalam pemÂbukuan atau dalam laporan, mauÂpun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Jika anÂtara beberapa perbuatan, meskiÂpun masing-masing merupakan keÂjahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebaÂgai satu perbuatan berlanjut,â kata JPU.
JPU menjelaskan, sejak terdakÂwa Denny menjabat sebagai KeÂpala Seksi Akunting sampai deÂngan perubahan jabatan terakhir, terdakwa mengelola terhadap cek dan transaksinya yang seharusnya dilakukan oleh pejabat yang berÂwenang dalamn pengelolaan cek.
Terdakwa sejak periode 28 Juli 2015 sampai dengan 27 Januari 2022 mencairkan 8 cek BPR di bank mitra dengan total sebesar Rp73.050.000.000.
âBahwa terhadap 85 pencairan cek tersebut dilakukan oleh terÂdakwa dengan cara menuliskan cek lalu meminta persetujuan 2 orang direksi dari direksi yang ada yakni Walter Dave Engko, Tjantje Saija, Frank Harry Titaheluw dan Vronsky Calvin Sahetapy tanpa memperliÂhatkan dokumen yang harus dilamÂpirkan, antara lain: Bukti permintaan dari Teller Kantor Pusat/ Kantor Cabang (remis), Slip penarikan cek, Slip transfer,â sebut JPU.
Lanjutnya, terdakwa menggunaÂkan sebagian atau seluruh dana PT. BPR Modern Express yang dicairkan menggunakan 85 cek tersebut untuk kepentingan sendiri.
Dalam proses pencatatan/pemÂbuÂkuan terhadap 85 transaksi penÂcairan cek tersebut terdakwa memeÂrintahkan staf akunting untuk mengÂinput transaksi tersebut yaitu RomaÂrio Beltran Polnaya, AlexanÂder Gerald Pietersz, Anhis, Ivan Jostev MaatitaÂwaer, David, Melkias, Wenny terdakÂwa sendiri yang menginput mengguÂnakan user staf akunting tersebut.
Terdakwa bahkan mengetahui password dan user id pegawai lainÂnya dibagian akunting diantaÂranya dilakukan dengan cara meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanÂfaatkan komputer staf akunting yang belum di-sign.
Terdakwa juga dapat melakukan otorisasi sendiri sesuai keweÂnangan terdakwa, namun jika harus diotorisasi oleh direksi, maka terdakwa secara lisan langÂsung atau melalui telepon meminta direksi untuk melakukan otorisasi dan langsung diotorisasi tanpa banyak pertanyaan.
Perbuatan terdakwa sempat ketahuan pada bulan Juli 2018 oleh terdakwa Alexander Gerald Pietersz yang saat itu menjabat sebagai Kasi Akunting.
Keesokan harinya terdakwa menemui Alexander di kantor untuk konfirmasi dan berniat untuk menghadap pimpinan dan mengÂakui kesalahan terdakwa, namun Alexander mengatakan agar terÂdakwa berpikir dahulu.
Sore harinya, Alexander datang ke rumah terdakwa dan berdiskusi dan menyepakati bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut akan menjadi rahasia berdua antara terdakwa dan Alexander.
Terdakwa Denny bahkan memÂberikan uang senilai Rp5,8 miliar sebagai uang tutup mulut. Setelah Alexander mengetahui perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembukuan yang tidak benar, maka terdakwa memberikan sebaÂgian dana yang dihasilkan dari penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Alexander sebaÂgai uang tutup mulut beberapa kali, dengan total uang Rp 5,8 miliar.
Perbuatan enam terdakwa dianÂcam melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1992 tenÂtang perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa Denny Frengklien Saya melalui kuasa hukumnya kebeÂratan atas dakwaan JPU, sehingga akan mengajukan eksepsi pada siÂdang Jumat, (17/11) depan. SeÂdangÂkan untuk lima terdakwa lainÂnya tidak mengajukan eksepsi. (S-26)