AMBON, Siwalimanews –Â Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terus mencari fakta dan bukti dibalik dugaan korupsi belanja rutin pada peÂngelolaan keuangan PoliÂteknik Negeri Ambon tahun anggaran 2022.
Secara maraton penyidik Kejari Ambon telah memeÂriksa kurang lebih 80 saksi termasuk didalamnya direktur Poltek Ambon, Dady Mairuhu.
Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun mengungkapkan, sebanyak 80 saksi sudah diperiksa termasuk Direktur Poltek, Dady Mairuhu.
Pemeriksaan terhadap orang satu di Politeknik Negeri Ambon itu dilakukan bebeÂrapa waktu lalu. Proses peÂmeriksaan masih terus diÂlakukan.
Selain itu, Kejari Ambon akan melakukan koordinasi dengan auditor untuk keuaÂngan untuk melakukan audit kerugian Negara dalam kaÂsus ini yang diduga merugiÂkan Negara mencapai 1 miliar rupiah.
âSaat ini sekitar 80 saksi yang diperiksa. Untuk direktur sendiri telah kami periksa beberapa waktu lalu.â Ucap Kasi Intel kepada SiwaÂlima di ruang tunggu Kejari, Senin (18/9).
Dikatakan, usai memeriksa DiÂrektur Poltek pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
âKita sementara merampungkan hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk direkturnya, dan masih ada sejumlah saksi lagi yang kami telah dijadwalkan untuk pemeÂriksaan dimana kalau tersisa ini kita selesai periksa kita tinggal meÂnunggu perampungan dan hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya,â ucapnya.
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan ekspos untuk meÂnentukan siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan tahun 2022 di Politeknik Negeri Ambon.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Ambon, Eka Palapia meÂngaku ada upaya pengembalian kerugian neÂgara di kasus ini, namun dirinya meÂmastikan sekaliÂpun telah ada pengembalian tidak menghapus pidana. âIa ada, ada upaya untuk pengÂembalian oleh mereka. Tentu itu tidak menghapus pidana. Dan samÂpai sekarang belum ada pengembalian,â ungkap Palapia
Menurutnya, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan mempertimbangkan asÂpek pemenjaraan terhadap pelaku korupsi dan pengembalian keruÂgian keuangan negara.
Sehingga, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus berjalan secara beriringan antara memenjarakan pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat praktek-praktek korupsi.
âPengembalian kerugian keÂuangan negara dalam tahap penyiÂdikan diberlakukan dalam Pasal 4 UU Tipikor yaitu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaÂku. Oleh karena itu, proses penyiÂdikan akan terus dilanjutkan samÂpai ke tahap penuntutan di PengÂadilan sampai dengan berkekuaÂtan hukum tetap,â tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejari Ambon, Adhryansah mengungkapkan, di tahun 2022, ungkap Kajari, Poltek Ambon mendapatkan aloÂkasi anggaran dana APBN sebesar Rp72.701.339.000,-. Rincian itu, terdiri dari APBN reguler sebesar Rp. 61. 976.517.000,- dan PendaÂpaÂtan Bukan Pajak atau PNBP senilai Rp.10, 724,822.000.
Dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik di bidang Pidsus, berupa pengumpulan data dan keterangan terhadap 12 orang saksi dan juga beberapa dokumen terkait dengan bukti pertanggungÂjawaban penggunaan anggaran pada pos belanja rutin, diduga terjadi penyimpangan.
Dimana pengelola keuangan di lembaga pendidikan itu, ditemuÂkan pelaksanaan kegiatan yang dikontrak kepada beberapa peruÂsahaan atau pihak ketiga, ternyata perusahaan tersebut hanya meÂnerima fee senilai 3 persen plus PPN. Sedangkan, sisa uang terÂsebut dikelola langsung oleh pengelolah keuangan.
âSetelah ditelusuri uang yang dikelola oleh pengelola keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini diduga terjadi perbuatan melaÂwan hukum melanggar UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaÂharaan negara,â kata Kajari.
Akibat perbuatan tersebut, lanjut Kajari, telah ditemukan adanya indikasi perbuatan yang merugiÂkan keuangan negara senilai Rp.1, 716 229.000. âIni baru indikasi yang didapatkan dari hasil penyelidikan. Namun nantinya berapa keuangan negara yang akan dihitung itu akan kita mintakan bantuan dari auditor, permintaan audit kerugian negaraÂnya,â katanya.
Atas perkara tersebut, diduga telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebaÂgaimana telah diubah dan diÂsempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemÂberantasan tindak pidana korupsi. (S-26)