AMBON, Siwalimanews – Akhirnya Ismail Usemahu datang menghadap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, terkait dugaan korupsi Jalan Danar-Tetoat. Sedianya Usemahu diÂpeÂriksa Rabu (4/12) lalu bersama bendahara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kontrak, Richard Sopamena, namun mangkir dengan alasan masih di luar daerah.
Selama delapan jam UseÂmahu dicecar tim penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus PolÂda Maluku, Senin (9/12).
Sebagai kuasa pengÂguna anggaran, Usemahu diÂnilai mengetahui proyek jalan yang menelan anggaÂran daerah sebesar Rp7.2 miliar.
Pantauan Siwalima di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Batu Meja Ambon, Usemahu tiba di MarÂkas Krimsus sekitar pukul 09.00 WIT dengan mengÂenÂdarai mobil Toyota ForÂtuner putih berpelat nomor DE 1965 IU.
Usemahu yang mengeÂnakan setelan pakian diÂnas ASN berwarna coklat, langsung menuju ruang pemeriksaan Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda MaÂluku, di lantai I gedung terÂsebut dan dicecar selama selama 8 jam lebih
Kurang lebih 3 jam pemeriksaan, Usemahu terÂlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.02 WIT untuk istirahat makan siang.
Setelah rehat selama beberapa jam, Usemahu kembali menjalani pemeriksaan pada pukul 14.00 dan selesai pada pukul 19.30 WIT.
Akui Teken SPM
Saat dicegat wartawan, Usemahu mengakui dirinya diperiksa terkait kasus jalan Danar- Tetoat KabuÂpaten Malra. âIya masih lanjut ya,â ujar UseÂmahu sembari meninggalkan Mako Krimsus.
Usemahu mengatakan, perminÂtaan pembayaran dilakukan pada Desember 2023 saat dirinya sudah menjabat sebagai Kadis PU mengÂgantikan Muhamat Marasabessy.
Usemahu juga tidak menapik bahwa dirinya yang menandataÂngaÂni Surat Perintah Membayar (SPM) 100 persen di proyek tersebut.
âSaya jabat kadis itu di November 2023, dan proses pengajuan pembayaran ada di bulan Desember, dan saya lakukan penandatangan pencairan saat itu,â rinci Usemahu.
Menurutnya, penandatanganan pencairan dilakukan atas berita acara yang disodorkan bawahannya.
âSelaku PA saya disodorkan berita acara pembayaran 100 persen, kebetulan di Desember itu batas waktu pengajuan SPM untuk pemÂbaÂyaran. Saya itu berdasarkan proÂses dari bawah, ada konsultan, konÂtraktor, PPK dan PPTK,â ungÂkapnya.
Ditanya soal apakah dirinya meÂngetahui bahwa proyek tersebut baru mencapai 50 persen namun pencairannya sudah 100 persen. Kadis mengaku tidak tahu.
âSaya tahunya sudah 100 persen berdasarkan berita acara yang diÂsodorkan ke saya,â tandasnya.
Usemahu menambahkan, tidak sempat melakukan on the spot terlebih dahulu sebelum menyetujui permintaan bayar.
âLoh kan diajukan pada batas waktu pengajuan pembayaran, jadi tidak sempat on the spot. Saya lakukan penandatangan dari bawah sodorkan berita acara 100 persen, â tegasnya lagi.
Segera Naik Status
Sebelumnya,Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena menegaskan setelah memeriksa Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu, maka dalam pekan ini kasus ini naik status.
âSudah beres tidak ada pemeÂriksaan tambahan, tinggal tunggu gelar ke penyidikan, â jelas Soumena saat dikonfirmasi Siwalima usai pemeriksaan.
Soumena memastikan semua unsur telah terpenuhi untuk kasus tersebut ditingkatkan. âDalam peÂkan ini. Dipastikan naik sidik, â tegasnya.
Perlu Bukti Kuat
Terpisah akademisi Hukum Pidana Unpatti, Iqkal Taufik mengungÂkapkan, untuk menjerat Usemahu, berdasarÂkan pengakuannya menanÂdaÂtangani SPM 100 persen proyek jalan Danar-Tetoat Kabupaten MalÂra, memÂbutuhkan bukti-bukti yang kuat.
Kata Iqbal saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Senin (9/12), pengakuan UseÂmahu menekan SPM harus dilihat dari dua unsur yakni, unsur admiÂnistrasi atau unsur pidana.
Untuk unsur pidana, kata dia, tim penyidik harus menggali lebih dalam apakah SPM yang diteken oleh Kadis PU sebagai KPA itu dilaÂkukan untuk memperkaya pihak lain.
âMenurut saya terlalu dini untuk menjerat kadis, tetapi pengakuan kadis ini bisa dikembangkan dengan bukti-bukti pendukung, apakah kadis dengan sengaja menandataÂngani SPM sehingga cair 100 perÂsen, ataukah kadis teken itu untuk meÂnguntungkan pihak lain,â ujarnya.
Dikatakan, perlu bukti-bukti pendukung dari unsur pidana untuk membongkar kasus ini.
Sehingga penyidik tidak salah. Karena pengakuan kadis saja beÂlumlah cukup dan perlu bukti-bukti pendukung untuk mengali unsur pidananya, apakah kadis bertangÂgung jawab penuh.
âKarena jangan seperti kasus proyek pasar langgur akhirnya konÂtraktor dan kadis bebas di pengÂadilan, sehingga penyidik harus menÂcari atau menggali bukti-bukti pendukung, karena pengakuan saja kadis saja tidaklah cukup,â katanya.
Iqbal menyayangkan banyak pejabat di negeri ini yang akhirnya terjerat kasus hukum akibat tidak teliti dan tidak hati-hati dalam melakukan tugas dan kewenangan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur.
âSangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi, karena sebagian besar para pejabat di hukum itu teken SPM tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama,â katanya.
Bukti Korupsi Kuat
Akademisi Hukum Unpatti, ReÂmon Supusepa mengatakan, proses penyidikan suatu kasus korupsi biasanya dilakukan secara bertahap mulai pengumpulan data dan keteÂrangan hingga pemeriksaan saksi.
Namun, jika dalam kasus pekerÂjaan proyek, penyidik dapat melaÂkukan pemeriksaan lapangan untuk mengujinya sejauh mana proyek tersebut dikerjakan.
âPemeriksaan lapangan itu memang dapat dilakukan terhadap proyek seperti jalan, jembatan mauÂpun proyek lain dan itu harus dilaÂkukan sebagai bahan bukti,â ungkap Supusepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (7/12).
Dijelaskan, dalam pemeriksaan lapangan penyidik tentu akan meÂlihat semua hal yang sebelumnya ada dalam pemeriksaan saksi guna memperkuat keyakinan penyidik.
Dalam konteks jalan Danar-Tetoat, Supusepa menegaskan jika terdapat proyek yang belum tuntas atau tidak sesuai dengan kontrak, maka indiÂkasi penyimpanan telah ada. âKalau memang ada yang tidak beres maka indikasi itu ada dan harus ditinÂdaklanjuti ke tahap penyidikan,â tegas Supusepa.
Menurutnya, Direskrimsus harus berani untuk meningkatkan status jika sudah ada dua alat bukti yang cukup termasuk hasil audit BPKP.
Penyidik tidak boleh lamban dalam penetapan tersangka, sebab proses peradilan pidana sangat bersentuÂhan dengan kepastian hukum yang wajib dikedepankan penyidik. âPrinÂsipnya kalau sudah ada dua alat bukti maka harus penetapan tersangka dan itu wajib,â terangnya.
Diketahui proyek yang dikerjakan oleh CV Jusren Jaya selaku pemeÂnang tender mulai dilakukan pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dengan nilai kontrak sebesar Rp.7,2 miliar rupiah.
Anehnya pekerjaan baru selesai sekitar 53 persen namun pada 14 November, PPK dan pengguna anggaran melakukan pencairan 100 persen. Parahnya lagi CV Jusren Jaya menyeÂrahkan hasil pekerjaan atau yang disebut provisional hand over ke PPK yang kemudian dilanÂjutkan dengan pencairan anggaran. Padahal sesuai ketentuan PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai. (S-10/S-05)