AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon telah menggarap 17 saksi, terkait dugaan korupsi pengadaan Command Center Kota Ambon, tahun 2020.
Untuk menemukan bukti dan fakta dugaan korupsi tersebut, belasan saksi ini diperiksa di tingkat penyiÂdikan oleh tim penyidik Kejari Ambon beberapa waktu lalu.
âSudah belasan saksi yang telah periksa, terakhir satu saksi pada Jumat (27/10) semua saksi ini berasal dari ASN Pemkot Dinas Kominfo dan beberapa pimpinan media cetak di Maluku,â jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (29/10).
Kasi Intel menegaskan, tim penyidik telah mengantongi calon tersangka. Karena itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim auditor untuk menghitung kerugian Negara.
Setelah hasil audit penghitungan kerugian Negara dikantongi, lanjut Kasi Intel, maka secepatnya akan ditetapkan tersangka.
âUntuk penetapan tersangka daÂlam kasus Command center belum dilakukan sebab kami masih berÂkoordinasi dengan pihak auditor untuk menghitung kerugian negaraÂnya,â ungkap Toatubun.
Dia mengakui, untuk menetapkan terÂsangka maka minimal penyidik meÂmiliki cukup bukti, sehingga pihaknya marathon memeriksa saksi-saksi.
âHarus dua alat bukti, nah kita tinggal merampungkan keterangan dari saksi sambil menunggu koorÂdinasi antara seksi pidsus dan auditor. Untuk saksi-saksi, beberapa hari lalu beberapa pimpinan media sudah dimintai keterangan dan Jumat kemarin 1 lagi pimpinan media cetak yang kita panggil untuk diperiksa,â tandas Toatubun.
Kantongi Bukti
Informasi yang diperoleh SiwaÂlima dari sumber di kejaksaan, diÂketahui tim penyidik telah meneÂmukan beberapa bukti korupsi yang dilakukan Kadis Infokom dan persandian Kota Ambon.
Sumber yang wanti-wanti namaÂnya dikorankan itu menyebutkan, ada dugaan mark up anggaran dari sejumlah unsur pimpinan media dan jumlahnya cukup besar.
âAda fakta mark up yang dilakuÂkan oleh oknum-oknum yang berada di dinas Infokom Kota Ambon. Fatalnya dari yang hanya sepuluh eksemplar di mark up hingga 225 eksemplar,â ujar sumber itu.
Mark Up & Nota Fiktif
Kejari Ambon menemukan banyak bukti yang dibuat tidak sesuai deÂngan harga sebenarnya di kuitansi dan nota belanja yang dimark up.
Temuan itu terkait pengadaan Command Center Kota Ambon, pada dinas yang dipimpin Joy Adriaansz, Tahun Anggaran 2021.
Atas berbagai temuan perbuatan melawan hukum yang mengakibatÂkan negara dirugikan ratusan juta rupiah, Kejari Ambon menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Padahal belum sebulan Kejari Ambon dibawah pimpinan AdhÂryanÂsah melakukan penyelidikan kasus tersebut, sehingga pada Kamis (12/10) kasus ini ditingkatkan ke penyidikan.
âJadi kita telah ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan yakni, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaÂran rutin Dinas Komunikasi InforÂmasi Dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dan pengaÂdaan Command Center Kota Ambon,â jelas Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adryansah.
Didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Eka Palapia, Kasi Intel, Ali Toatubun dan Kacabjari Saparua, Ardy saat Konferensi pers di ruang rapat Kejari Ambon, BelaÂkang Soya, Jumat (13/10) menjelasÂkan, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon menerima anggaran rutin yang bersumber dari APBD berdasarkan DIPA Perubahan Nomor: 2.10/02/01/00/00/5/1 tanggal 25 November 2021 yaitu sebesar Rp. 14.029.115.954.
Dari total anggaran Dinas KomuniÂkasi Informasi dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp14.029.115.954, terÂsebut sesuai realisasi belanja pada dinas adalah sebesar Rp12. 538.474.093.
Setelah tim penyidik melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terÂkait, maka ditemukan sejumlah fakta yang mengarah kepada tindak piÂdana korupsi.
Katanya, tim penyidik menemukan bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya baik pada kuitanÂsi, nota belanja dimana telah terjadi mark up harga.
Selain itu terdapat kegiatan-keÂgiatan yang tidak dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban. Dari temuan tersebut, lanjut Kajari, mengakibatkan adanya potensi keÂrugian keuangan negara sebesar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat bertambah karena masih ada kegiatan lain yang belum didalami. âKita akan meminta auditor untuk hitung keseluruhannya,â tanÂdas Kajari
Kejari menyebutkan sejumlah bukti yang ditemukan yaitu, pertaÂnggungjawaban cetak baliho/spanÂduk pada salah satu percetakan seÂbeÂsar Rp299.746.024, dengan harga per meter sebesar Rp65.085.
Namun setelah dilakukan klarifiÂkasi terhadap percetakan tersebut terÂnyata, harga yang diberikan keÂpada Dinas Infokom per meter seÂbesar Rp32.500, sehingga total uang yang diterima oleh percetakan yaitu sebesar Rp152.355.125, sedangkan yang tidak diterima oleh percetakan yaitu sebesar Rp47.390.899.
Selanjutnya, pertanggungjaÂwaÂban cetak baliho/spanduk pada saÂlah satu percetakan lainnya yaitu perÂcetakan TC sebesar Rp32.802. 840, dengan harga per meter yaitu sebesar Rp65.085, namun setelah dilakukan klarifikasi terhadap perÂcetakan TC ternyata harga yang diberikan oleh Dinas Infokom per meter sebesar Rp32.500, sehingga total uang yang diterima Rp16.380.000 dan terdapat selisih yang tidak diterima oleh TC sebesar Rp16.422.840.
Selain itu terdapat program pengÂgunaan anggaran pengelolaan inforÂmasi dan komunikasi publik pemeÂrintah daerah kabupaten dan kota khususnya, kegiatan belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan (feature) bulan Maret s/d Agustus 2021 dengan total pertanggungjaÂwaban sebesar Rp45.000.000.
Kegiatan belanja jasa tenaga pelayanan umum berupa penyeÂwaan zoom meeting sebesar Rp 18.000.000, kegiatan belanja sirine launching sebesar Rp5.000.000 dan kegiatan belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan video launching sebesar Rp7.500.000,
Namun setelah dilakukan klariÂfikasi kepada GWS selaku pemilik Media Visual Production ditemukan fakta bahwa, GWS tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang sesuai masing-masing kuitansi dan nota belanja yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban terseÂbut, serta tidak pernah menandaÂtangani kuitansi dan nota tersebut.
Berikutnya, program penggunaan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daeÂrah kabupaten dan kota khususnya belanja langsung Insentif tenaga operator dan jaringan sebesar Rp12.000.000, dimana dari anggaran terÂsebut setelah dilakukan klarifikasi kepada penerima sesuai daftar penerima maka terdapat selisih yang tidak diterima oleh penerima yaitu Rp8.000.000.
Kemudian penggunaan anggaran kegiatan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten dan kota khuÂsusÂnya belanja jasa tenaga pelayanan umum dan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp36.000.000, setelah dilaÂkukan klarifikasi kepada bendahara, ternyata uang tersebut diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran dan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran THR natal tahun 2021 bagi pegawai dan honorer pada Dinas Infokom.
Selanjutnya, penggunaan anggaÂran administrasi umum perangkat daerah khususnya belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-ATK kurang lebih sebesar Rp.7.000.000, setelah dilakukan klarifikasi kepada bendahara ternyata, uang tersebut diserahkan kepada KPA sehingga tidak ada pembelanjaan ATK.
Kajari juga menyebutkan, pengaÂdaan dan pemasangan perangkat dan peralatan Command Center Tahun Anggaran 2021 ditemukan pekerjaan telah dicairkan 100% akan tetapi volume pekerjaan belum 100%, dimana volume pekerjaan yang kurang adalah senilai kurang lebih Rp130.000.000.
Dari temuan tersebut, lanjut KaÂjari, mengakibatkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat bertambah karena masih ada kegiatan lain yang belum didalami. âKita akan meminta auditor untuk hitung keseluruhannya,â tandasnya.
Kajari menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait diatarnya, Kepala Dinas, Joy Adriaansz, bagian Pokja serta PPK dan lainya.
âSelain kadis, kita juga telah memeriksa bagian Pokja, PPK dan lainya. Kita memang telah miliki calon bayangan tersangka dalam kasus ini, namun saya belum bisa mengataÂkannya sekarang,â tegasnya.
Ditambahkan, setelah ini tim peÂnyidik Kejari Ambon akan memaÂnggil pihak-pihak yang telah dimintai klaÂrifikasi saat penyelidikan, dan akan dipanggil dalam satu atau dua hari kedepan sebagai saksi saat peÂnyidiÂkan berlangsung,â ujarnya. (S-26)