AMBON, Siwalimanews – Aroma kolusi, korupsi dan nepotisme tercium kental dalam proses pelelangan paket pemÂbangunan infrastruktur pendidiÂkan milik Balai Pelaksana PeÂmilihan Jasa Konstruksi WilaÂyah Maluku.
Betapa tidak, PT Mahakarya Abadi KonÂsultan dinyatakan sebagai pemeÂnang proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana Madrasah Provinsi Maluku 3. Padahal perusahaan tersebut diduga bermasalah dalam menanagani proyek pembangunan 13 sekolah di KabuÂpaten Seram Bagian Barat.
Proyek milik Balai Prasarana PemuÂkiman Wilayah Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat itu, menghabiskan anggaran Rp24,5 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Wira Karya Konstruksi dan menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek ini baik itu Pejabat Pembuat Komitmen, maupun konsultan pengawas PT Mahakarya Abadi KonÂsultan yang saat ini dibidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Mirisnya lagi, belum tuntasnya 13 proyek sekolah di kabupaten berjuÂlukan Saka Mese Nusa itu tahun 2021 itu, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku atau BP2JK terkesan ceuk-cuek saja dan menutup mata dengan masalah tersebut, sehingga paket proyek pendidikan yang sama dimenangkan oleh PT MAK.
Fatalnya kerja kontraktor asal KaÂbupaten Gorontalo itu diduga ambuÂradul sehingga sebanyak 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB tidak tuntas dikerjakan alias mangÂkrak.
LSM Lumbung Informasi Rakyat Maluku menduga ada kongkalikong antara pihak Balai Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku dengan kontraktor yang menyebabkan seÂjumÂlah proyek pembangunan sekoÂlah di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu mangkrak.
Berikan Proyek
Belum tuntasnya proyek pembaÂngunan 13 sekolah di Kabupaten SBB, kembali PT Mahakarya Abadi Konsultan diberikan lagi mengerjaÂkan dua proyek di Maluku yaitu perÂtama rehabilitasi dan renovasi praÂsarana Madrasah Provinsi Maluku 3.
Proyek yang dibiayai dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada satuan kerja, Pelaksaaan Prasarana Permukiman Provinsi Maluku deÂngan pagu anggaran Rp1.277.600. 000,- dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.277.600.000,-
Perusahaan yang beralamat di GoÂrontalo, melakukan harga penaÂwaÂran sebesar Rp893.899.650,- dan harga terkoreksi Rp893.899.650 seÂdangkan harga negosiasi Rp893.899.650
Kedua, perusahaan ini kembali memenangkan tender manajemen konstruksi rehabilitasi dan rencana prasarana sekolah Provinsi Maluku dengan pagu anggaran sebesar Rp1.311.100.000,00 dan HPS Rp1.104.000.000,- sementara harga penawaran Rp868.257.817,50 harga terkoreksi Rp855.270.817,50 dan harga negosiasi Rp855.270.817,50.
Kecam
Menanggapi hal ini, Korwil LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating meÂnyayangkan pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku menuÂtup mata atas bermasalahnya 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB.
LIRA menduga, ada kongkalikong antara PT MAK yang terang-teraÂngan telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengerjakan proyek pembangunan sekolah itu sesuai dengan masa kontrak yang ada, bahkan ditambah waktu 90 hari naÂmun juga tidak mampu mengerjakan, namun mirisnya masih diberikan kesempatan oleh pihak balai dengan mengerjakan proyek sekolah lain di kabupaten lainnya di Maluku.
LIRA mengecam tindakan balai, karena seharusnya perusahaan terÂsebut diblack list oleh pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku dan bukannya diberikan kepercayakan lagi mengerjakan proyek pembangunan pendidikan di wilayah lainnya di Maluku.
âIni sangat disayangkan, karena seharusnya kontraktor diblack list dan tidak boleh dipakai lagi. DisamÂping itu PT Mahakarya Abadi KonÂsultan juga tak boleh lagi diakoÂmodir. Jika pihak Balai Prasarana masih menggunakan konsultan yang sama untuk mengerjakan proyek pendidikan di kabupaten yang lain di Maluku, maka ini diduga ada kongÂkalikong antara pihak balai dan konÂsultan,â ungkap Korwil LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada Siwalima melalui telepon selulernya, kemarin.
PPK Dinilai Ngawur
Pernyataan pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis Balai Prasarana Pemukiman Wilayah MaÂluku, Iwan terkait adanya kesalahan admintrasi dalam proyek mangkrak di Kabupaten SBB dinilai sebagai pernyataan ngawur.
Praktisi hukum Hendrik Lusikooy menjelaskan, jika pencairan anggaÂran seratus persen dilakukan kepada penyedia jasa sedangkan proyek beÂlum tuntas maka kebijakan tersebut masuk dalam perbuatan melanggar hukum.
Dijelaskan, tidak ada kesalahan administrasi dari kebijakan PPK yang mencairkan anggaran kepada penyedia jasa melainkan perbuatan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi.
âPernyataan PPK kalau itu hanya kesalahan administrasi itu ngawur dan tidak berdasarkan hukum, jadi jaksa harus konsisten untuk mengÂusut kasus ini,â tegas Lusikoy saat diwawancarai Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Kamis (15/6).
Jaksa kata Lusikoy, harus memanÂdang pernyataan PPK sebagai seÂbuah pengakuan yang mengarah pada perbuatan pidana dan harus dijadikan pintu masuk oleh Jaksa untuk membongkar kasus tersebut.
Menurutnya, jika sudah ada indiÂkasi awal terjadi penyalahgunaan keuangan negara maka kejaksaan harus segera mengusut dengan memeriksa semua pihak baik PPK, konsultan maupun kontraktor.
Jaksa sebagai penegak hukum tidak boleh bermain-main dengan anggaran negara yang telah disalahÂgunakan oleh PPK dan kontraktor PT Mahakarya Abadi Konsultan.
âPenegak hukum jangan bermain-main dengan anggaran negara, ini ada indikasi maka harus ambil tinÂdakan, ini anggaran bukan kecil kaÂlau dana desa yang kecil saja peneÂgak hukum selalu kejar kepala desa apalagi dana sebesar ini,â jelasnya.
Kesal
Terpisah akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu menyayangkan pernyaÂtaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan kesalahan administrasi dalam proÂyek pembangunan gedung sekolah di Kabupaten SBB.
Menurut Pellu, PPK sejak awal mestinya mengetahui jika kontraktor tersebut mengetahui jika ada potensi proyek tidak tuntas dikerjakan sehiÂngga berhati-hati dalam mencairkan anggaran.
âIni proyek yang nilainya besar jadi PPK mestinya hati-hati untuk mencairkan anggaran, artinya harus ada evaluasi terhadap pekerjaan. Ini anggaran negara yang tidak sediÂkit,â kesal Pellu.
Apalagi pasca belum tuntasnya peÂkerjaan proyek, PPK justru meÂngeÂluarkan pernyataan jika kebiÂjakan mencairkan anggaran meruÂpakan kesalahan administrasi.
Menurut Pellu, langkah yang diambil oleh PPK bukan lagi masuk dalam kategori kesalahan adminiÂstrasi tetapi perbuatan melawan huÂkum karena dengan kewenangannya memberikan ruang bagi kontraktor untuk mendapatkan keuntungan sebelum pekerjaan tuntas.
âMasa kesalahan administrasi, ini kesalahan fatal yang berpotensi seÂbagai perbuatan melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi,â tegasÂnya.
Pellu pun mendorong agar aparat penegak hukum segera memeriksa PPK dan kontraktor dan dimintakan Pertangungjawaban sebab menyaÂngÂkut keuangan negara yang cukup besaran.
Akademisi: Itu Korupsi
Kebijakan mencairkan seluruh anggaran kepada penyedia jasa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Proyek milik Balai Prasarana PeÂmukiman Wilayah Maluku menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek ini baik itu Pejabat Pembuat Komitmen, maupun konÂsultan pengawas PT Mahakarya Abadi Konsultan.
Akademisi Hukum Unpatti, ReiÂmon Supusepa menjelaskan, pelangÂgaran administrasi yang selama ini diklaim oleh PPK, Iwan merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan norma hukum.
Menurutnya, jika proyek dimakÂsud belum selesai tetapi pencairan telah dilakukan seratus persen, maka indikasi korupsi telah nyata deÂngan adanya perbuatan melawan huÂkum yang melanggar proses peÂngadaan barang dan jasa.
âKalau pendapat balai bahwa ini kesalahan admintrasi tapi ketika tidak ditindaklanjuti dan mendaÂtangkan dampak dimana anggaran sudah cair 100 persen, tetapi pekerÂjaan belum ada manfaatnya, maka itu diindikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi,â beber SuÂpusepa kepada Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Rabu (14/6).
Dikatakan, perbuatan mencairkan anggaran tanpa disertai dengan hasil dilapangan lanjut Supusepa, telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang NoÂmor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mengusut kasus ini.
âUnsur yang paling penting yakni unsur melawan hukum atau melawan undang-undang, bahwa, tidak boleh proses pencairan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya belum selesai,â tegasnya.
Bahkan, pekerjaan yang sudah seleÂsai seratus persen saja ketika tidak ada manfaat atau tidak bisa digunakan maka dikatakan ada indikasi tindak pidana korupsi.
Selain itu, PPK dengan keweÂnangan yang diberikan oleh aturan pengadaan barang dan jasa telah menyalahi kewenangan tersebut, karena berani mencairkan anggaran dengan alasan apapun.
Lanjutnya, harus ada perhitungan jumlah kerugian keuangan negara sehubungan dengan proyek yang belum selesai ini, artinya pekerjaan yang belum selesai tersebut dihitung sebagai kerugian keuangan negara.
âHarus diaudit dan dihitung maka dihubungkan dengan unsur melaÂwan hukum atau penyalahgunaan jabatan, maka PPK dan pihak peÂnyedia semua merupakan pelaku tindak pidana dengan alasan apaÂpun, karena pencairan sebelum proÂyek selesai itu pelanggaran hukum berkaitan dengan pengadaan baÂrang dan jasa,â jelasnya.
Supusepa pun mendorong KejakÂsaan Tinggi Maluku untuk dapat mengusut kasus tersebut, sebab indikasi korupsi telah nyata sehiÂngga harus dilakukan penyelidikan guna mendapatkan bukti yang akurat.
âSeharusnya pihak kejaksaan harus mengambil langkah-langkah untuk kemudian menemukan ini adalah perbuatan pidana berkaitan dengan penyalahgunan keuangan yang menimbulkan kerugian keuaÂngan negara itu,â ucapnya.
Akui Salah
Balai Prasarana Pemukiman WilaÂyah Maluku mengakui adanya kesaÂlahan administrasi dalam pengerjaan proyek rehabilitasi sarana dan prasaÂrana pendidikan di Kabupaten SBB.
Pengakuan ini diungkapkan PejaÂbat Pembuat Komitmen proyek saÂrana dan prasarana pendidikan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku, Iwan kepada Siwalima diruang kerjanya, Selasa (13/6).
PPK mengakui, pasca pekerjaan dilakukan pada beberapa gedung sekolah sejak Agustus 2021 lalu, memang terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pekerjaan akibat dari rentang kendali yang cukup jauh dan juga penyediaan jasa yang sering di Makasar.
âMemang kita akui terhambat dua kali, terhambat lebih pada utang piutang karena kontraktor tidak membayar akibatnya para tukang akhirnya mogok, tapi sampai dengan akhir tahun 2021 itu pencairan baru 60 persen dari kontrak 24.5 miliar.
Akibat dari persoalan tersebut, keÂjaksaan lanjut PPK, dirinya membeÂrikan pendampingan agar kontraktor menuntaskan pekerjaan tersebut. Bahkan pihaknya bersama kejaksaan telah turun untuk menyeÂlesaikan persoalan khususÂnya di Kaibobu.
âKebetulan ini ada pengawalan dari kejaksaan, kita bersyukur tim kejaksaan itu melakukan pendampiÂngan kita baik dan memberikan soÂlusi. Sempat kita ke Kaibobu dan mogok kerja karena persoalan tukang, tapi semua telah selesai saat itu,â bebernya.
Tak hanya itu, setelah pembaÂngunan sekolah di dataran SBB selesai, kontraktor pun melakukan pekerjaan sekolah pada beberapa pulau yang tentunya memiliki hambatan berkaitan dengan akomoÂdasi barang yang mengakibatkan kontraktor kehabisan anggaran kaÂrena terserap untuk mobilisasi.
âAkibat dari semua anggaran itu terserap untuk mobilisasi bahan maka kontraktor meminta kita untuk membantu, dan kita bantu karena kita ingin selesaikan sekolah apalagi proyek tersebut adalah multi years contrac maka harus selesai pada Desember 2022,â ujarnya.
Lanjutnya, ditengah pekerjaan penanggung jawab proyek yang ditunjuk PT Mahakarya Abadi, Fadli menghilang dan kejaksaan pun telah memanggil Fadli tetapi sudah menghilang.
Bahkan, pimpinan Balai telah memerintahkan agar kontraktor PT Mahakarya Abadi diputus kontrakÂnya, namun pihak kejaksaan memÂberikan pertimbangan agar pekerÂjaan harus tetap dilakukan.
âDari Jakarta memang sudah minta kita untuk putuskan kontraknya, cuma dari kejaksaan menyampaikan jika putus kontrak mungkin pak Iwan enak lepas secara hukum, tetapi nasib anak-anak sekolah bagaimana, sebab hampir semua gedung belum bisa dipakai,â ucapnya.
Terhadap pertimbangan kejaksaan tersebut, pihaknya langsung meÂnyamÂbangi kontraktor yang berada di Makassar guna meminta pertangÂgungjawaban untuk menyelesaikan semua gedung sekolah dan disangÂgupi oleh kontraktor.
Kontraktor PT Wira Karya KonsÂtruksi pun menunjuk penanggung jawab yang baru, namun disisi lain kontraktor pun meminta balai untuk mambantu pencairan anggaran kaÂrena anggaran yang dimiliki konÂtraktor tidak mampu untuk meÂnuntaskan proyek.
Setelah Balai membantu mencairÂkan anggaran maka kontraktor pun mengerjakan gedung sekolah baik SD Batu Luang, SD Inpres Buano Utara, SD Negeri 2 Tiang Bendera, SD Inpres Rumah Kai, SD Negeri Rumah Kai, SD 1 Kamariang, SD Negeri 1 Hualoi.
Selanjutnya, SD Negeri Eli tanah Merah, SD Negeri Hua Roa, SD Negeri Kaibobu, SD Negeri Pulau Osi, SMP Negeri Satap Soles, SMP Negeri 8 Seram Barat dan SMP Tian bendera.
Kendati pekerjaan RKB telah seÂlesai, namun terdapat beberapa peÂkerÂjaan kecil yang belum tuntas seÂperti pagar sekolah pada SD Negeri Tiang Bendera dan kamar mandi pada SMP Negeri Tiang bendera.
PPK menegaskan, dia akan berÂtanggungjawab untuk menyelesaiÂkan pembangunan item-item yang belum selesai dalam waktu pemeÂliharaan yang diberikan saat ini.
Dia memastikan akan kooperatif dalam setiap panggilan yang dilakuÂkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku sebab tidak ada niat kejahatan sedikit yang dilakukan. (S-20)