SIWALIMA.id > Berita
Gali Bukti Korupsi di Dok Perkapalan Waiame, Rame-rame Minta Murad Diperiksa
Headline , Hukum | Rabu, 11 Juni 2025 pukul 22:11 WIT

AMBON, Siwalimanews – Desakan agar penyidik Ke­jak­saan Negeri Ambon segera me­meriksa mantan Gubernur Ma­luku Murad Ismail,

terus ber­datangan.

Kejari dinilai tak punya alasan yang cukup untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam kasus PT Dok dan Perkapalan Waiame.

Demikian diungkapkan akademisi Hukum Unpatti Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Selasa (10/6).

Corputty bilang, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD seperti PT Dok dan Perkapalan Waiame hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Menurutnya, jika penyidik Kejari Ambon telah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau daerah, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari mekanisme penyimpangan tersebut patut dimintai keterangan.

“Dalam hukum pidana pihak yang diduga mengetahui, terlibat atau memperoleh keuntungan termasuk para pemegang saham dan peme­gang kekuasaan tertinggi di level korporasi harus diperiksa,” kata Corputty.

Secara prinsip, kata Corputty memang pemegang saham bukanlah pihak yang secara otomatis bertang­gung jawab secara pidana atas tindakan direksi.

Namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemegang saham ikut merencanakan, menyetu­jui atau mengetahui dan membiar­kan perbuatan melawan hukum ter­sebut terjadi maka dapat dipida­nakan.

“Dalam hal ini, jika memang terdapat indikasi kuat bahwa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai salah satu pemegang saham pengendali atau pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan ke­uangan BUMD mengetahui, atau bahkan menyetujui alokasi anggaran yang belakangan diduga disalah­gunakan, maka tidak ada yang menghalangi penyidik untuk mema­nggil dan memeriksa yang ber­sangkutan,” jelas Corputty.

Pemanggilan mantan Gubernur Murad Ismail bukan bentuk krimi­nalisasi, tetapi bagian dari proses hukum guna menelusuri tanggung jawab pidana secara akurat, ter­utama jika penyimpangan terjadi secara sistemik dan melibatkan otoritas di tingkat kebijakan.

Terkait dengan pemberian kredit yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada tekanan, Corputty menegaskan hal itu tentu harus menjadi bagian dari proses penyidik.

Makanya untuk menelusuri semua itu, kalau ada indikasi mengarah kesana maka pak Murad dapat dimintakan keterangan,” tegasnya.

Periksa Segera

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Swantje John Laipeny menduga mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail punya keterlibatan dalam kasus korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame.

John menilai, ada kebijakan mantan orang nomor satu di Maluku dalam kasus tersebut karena sebagai pemegang saham pada PT Dok dan Perkalapan Waiame dan pemegang saham pengendali di Bank Maluku Malut, sehingga proses pencairan anggaran itu bisa dicairkan.

“Sebagai mantan gubernur pasti terlibat. Apakah itu soal kebijakan atau lainnya itu akan terlihat sejauh­mana kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan diusut kejaksaan sehi­ngga bisa terungkap,” kata John kepada wartawan di Balai Rakyat Karpan Ambon, Selasa (10/6).

Anggota DPRD Maluku Dapil MBD-KKT itu juga mengaku pema­nggilan terhadap mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail terpulang ke­pada pihak Kejaksaan Negeri Ambon.

Meski demikian kata John, agar tidak ada tebang pilih dalam proses hukum pelaku pelaku korupsi maka kejaksaan harus memanggil dan memeriksa Murad Ismail.

“Jika dalam pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen dokumen lain yang tertuju kepada mantan Guber­nur Maluku, Murad Ismail maka wajib dipanggil untuk memberikan keterangan,” tegasnya.

Dia juga meminta Murad Ismail agar kooperatif jika dipanggil pe­nyidik Kejari Ambon untuk dimintai keterangan terkait kasus Dok dan Perkapalan Waiame.

“Kami juga meminta kepada mantan Gubernur untuk kooperatif. Jika memang diundang untuk mem­berikan keterangan harus datang,” cetusnya.

John juga menyoroti kinerja pe­nyidik Kejari Ambon dalam menangani perkara PT Dok yang sampai sekarang belum ada langkah penetapan tersangka.

“Berulang kali kami sampaikan bahwa fraksi Gerindra akan meng­awal pemerintahan HL-AV untuk berantas korupsi yang terjadi se­lama ini yang telah menjadi penyakit akut dan memiskinkan kan kita selama ini. Olehnya itu bagi aparat penegak hukum jika memang data dan bukti sudah memenuhi unsur, agar sece­patnya meningkatkan kasus terse­but sehingga ada efek jera kepada oknum-oknum yang diduga terlibat.

John mendesak jaksa untuk segera melakukan penetapan tersangka jika sejumlah bukti sudah dikantongi dan itu sangat kuat.

Kalau memang sudah waktu untuk penetapan tersangka langsung saja pihak Kejari Ambon mengumumkan siapa siapa tersangka. Mengapa? Banyak bukti yang dilihat masya­rakat melalui sejumlah pemberitaan, begitu pula saksi yang diperiksa sudah banyak. Karena itu kami mendorong pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini,” pintanya.

Diduga Intervensi

Sementara itu, Ketua DPD Per­kum­pulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Maluku, Alfred V Tutupary meminta Kejari Ambon memperluas penyedikan terutama terkait dugaan keterlibatan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan potensi intervensi dalam proses pencairan anggaran yang melibatkan Bank Maluku Malut.

“Sebagai praktisi hukum yang mengamati perkembangan kasus dugaan korupsi ini, saya menyam­paikan apresiasi atas langkah Ke­jaksaan Negeri Ambon dalam mengungkap kasus ini. Namun, kami juga melihat adanya urgensi untuk memperluas cakupan penyidikan, terutama terkait dugaan keterlibatan mantan Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail, dan potensi intervensi dalam proses pencairan anggaran yang melibatkan Bank Maluku,” ujar Alfred kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (10/6).

Dikatakan, Kasus dugaan korupsi di PT Dok Perkapalan Waiame ini bukan sekadar kasus biasa. Dugaan keterlibatan seorang mantan kepala daerah, yang juga dikabarkan seba­gai pemegang saham, menunjukkan kompleksitas dan potensi penyalah­gunaan wewenang yang serius.

Menurutnya, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, sudah sepatutnya Murad Ismail memiliki pengetahuan yang mendalam ten­tang operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dirinya mendesak kejari mema­nggil dan memeriksa mantan Kapolda Maluku itu.

“Kami mendesak kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa beliau secara komprehensif, guna meng­ungkap sejauhmana peran dan pengetahuannya terkait dugaan pe­nyimpangan ini,” ucapnya.

Alfred mengungkapkan, informasi yang berkembang mengenai dugaan adanya intervensi dalam pencairan anggaran yang melibatkan Bank Maluku perlu ditindaklanjuti secara serius. Jika dugaan ini terbukti, maka kasus ini akan merambah ke sektor perbankan, yang mana hal ini sangat krusial.

Dia juga meminta kejaksaan untuk memeriksa seluruh dokumen dan prosedur pencairan dana dari Bank Maluku ke PT Dok Perkapalan Waiame, guna memastikan tidak ada penyimpangan dari standar opera­sional perbankan.

Kejaksaan juga, lanjut dia, perlu memanggil dan memeriksa pejabat Bank Maluku yang terlibat dalam proses pencairan dana tersebut, dari berbagai tingkatan, untuk mengkla­rifikasi dugaan intervensi dan po­tensi pelanggaran etika atau hukum perbankan.

Berikutnya, melakukan audit fo­ren­sik terhadap aliran dana untuk melacak setiap rupiah yang mengalir, guna memastikan tidak ada penye­lewengan ke kantong-kantong pribadi atau pihak yang tidak berhak.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam penanganan kasus ini. Saya berharap Kejari Ambon dapat bekerja secara profesio­nal, tanpa intervensi, dan menjun­jung tinggi prinsip persamaan di mata hukum,” tuturnya.

Tambah dia, penting bagi publik untuk melihat bahwa penegakan hukum berlaku bagi siapa saja, terlepas dari jabatan atau pengaruh.

“Kami akan terus memantau per­kembangan kasus ini dan siap memberikan dukungan moral serta kajian hukum jika diperlukan, demi terwujudnya keadilan dan pembe­rantasan korupsi yang bersih di Maluku,” tutupnya.

Dibawa Tekanan

Sementara itu, Aktivis Lembaga Pemantauan Penyelenggara Negara, Minggus Talabessy mengungkap­kan, biasanya pemberian kredit de­ngan nilai yang miliaran rupiah membuat persetujuan dari pemegang saham.

Namun jika dalam kasus di PT Dok dan Perkapalan Waiame prosedur tersebut dilewati maka patut diduga, ada sesuatu yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit.

“Kalau sudah diatas 3 miliar itu kan mesti mendapatkan persetujuan pemegang saham tapi kalau prose­dur itu dipangkas, maka patut di­curigai ada intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas Bank Maluku-Malut sebagai pemberi kredit,” ujar Talabessy kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (10/6).

Menurutnya, sebagai kesatuan dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame maka sudah sepatutnya pemberian kredit yang diduga bermasalah itu menjadi materi penyidikan.

Bahkan penyidik harus memanggil para pemegang saham untuk memberikan keterangan terkait kredit yang berujung pada terjadi­nya tindak pidana korupsi. “Sebagai pemegang saham patut diduga mereka mengetahui persoalan keuangan di PT Dok dan Perkapalan Waiame maka penyidik harus tegas untuk memeriksa mereka termasuk mantan gubernur Maluku Murad Ismail,” tegasnya.

Talabessy menegaskan tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak memanggil Murad Ismail untuk dimintai keterangan sehingga perkara tersebut menjadi jelas.

Jaksa Bungkam

Kendati intens melakukan peme­riksaan terhadap sejumlah saksi, na­mun Kejari Ambon enggan berko­mentar terkait desakan dari sejumlah kalangan untuk memeriksa mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardiansyah ketika dikonfirmasi Siwalima melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (10/6) hanya mem­baca pesan namun tidak merespon.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, enggan memberikan komentar terkait desa­kan untuk periksa Murad Ismail.

“Kalau soal desakan untuk pang­gil dan periksa mantan Gubernur, nanti tanyakan saja langsung ke tim yah, karena saya masih cuti. Saya hanya bisa bantu soal saksi-saksi yang diperiksa saja, “tandasnya.

Periksa Satu Saksi

Selasa (10/6) tim penyidik Kejari Ambon memeriksa Direktur PT Bentang Persada Internusa (BPI) berinisial A.

Pemeriksaan terhadap saksi selama enam jam dimulai pukul 12.00 WIT hingga 18.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan.

Hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi berinisial A, selaku Direktur PT Bentang Persada Internusa,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima, Selasa (10/6).

Ardy menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi A berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebab perusahaan tersebut berada di Jl. Margomulyo No.46 Blok A-8, Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur.

“Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB atau sekitar pukul 12.00 WIT dan sampai pukul 18.00 WIT proses pemeriksaan masih berlangsung. Yang bersangkutan diperiksa oleh tim penyidik Kejari Ambon,” terang Ardy.

Ke depannya, lanjut Ardy, tim penyidik masih melakukan pemerik­saan terhadap sejumlah saksi lain­nya. Namun belum diketahui saksi-saksi mana saja yang akan diperiksa oleh tim penyidik.

Sekedar diketahui, PT Bentang Persada Internusa, merupakan peru­sahaan yang bergerak dibidang penyedia barang berupa alat-alat kelengkapan kapal seperti chain, chain block, ropes dan wire rope.

Alat-alat tersebut merupakan keleng­kapan dari kapal atau feri. Diduga alat-alat itu dibeli oleh PT Dok untuk memperbaiki kapal-kapal yang melakukan docking di PT Dok.

32 Saksi

Untuk diketahui sudah 32 saksi diperiksa penyidik Kejari Ambon dalam ini. Sejak 7 Mei hingga Senin, 2 Juni 2025, penyidik memeriksa 25 saksi, ditambah 4 saksi lain diperiksa pada Kamis (5/6), sedangkan Rabu (4/6) kembali 3 saksi diperiksa.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon berhasil membongkar borok pengelolaan keuangan di PT Dok Waiame dan Perkapalan Ambon, tahun anggaran 2020-2024 bernilai Rp177 Miliar.

Penyidik menemukan adanya penyimpangan pengelolaan keua­ngan pada PT Dok dan Perkapalan Waiame yang merupakan salah satu BUMD Provinsi Maluku, sehingga menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan awal atau perhitungan sementara, diketahui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar. (S-20/S-25/S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps