SIWALIMA.id > Berita
Gali Bukti Korupsi di Dok Perkapalan Waiame, 25 Saksi Digarap, Tersangka Menyusul
Headline , Hukum | Senin, 2 Juni 2025 pukul 22:44 WIT

 AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon terus menggali bukti dugaan korupsi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame, yang merugikan negara Rp3,7 miliar.

Tercatat sudah 25 saksi yang telah diperiksa sejak 7 Mei hingga Rabu, 28 Mei 2025, baik pejabat Pemerintah Provinsi Ma­lu­ku, Dirut PT Dok dan Perkapalan Waiame, Dirut Panca Karya hingga Bos PT Dharma Indah.

Pula ada pejabat Bank Maluku-Malut sebagai pemberi kredit untuk modal kerja perusa­haan milik daerah tersebut, yang ikut diperiksa.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy yang dikonfir­masi Siwalima, Ming­gu, mengakui sudah be­gitu banyak saksi yang diperiksa.

“Sudah banyak saksi yang diperiksa, besok (Senin-red) baru bisa diketahui, karena harus lihat data-data,” ujar­nya kepada Siwalima melalui sam­bungan selulernya.

Kendati demikian, Ardy mengakui pemeriksaan saksi masih berlang­sung juga Senin (2/6) namun dirinya belum mengetahui siapa saksi yang akan diperiksa.

“Besok itu memang ada saksi yang dipanggil untuk diperiksa, nanti besok saja baru tahu siapa yang diperiksa,” ujarnya singkat.

Data yang dihimpun Siwalima, sudah 25 saksi yang diperiksa di­antaranya pada Rabu (28/5) 2 saksi yang diperiksa yaitu, ML, Staf Ke­uangan PT Dok Perkapalan Waiame serta SN merupakan staf UD Sari Logam.

Berikutnya pada Selasa, (26/2) jaksa memeriksa 2 orang saksi yaitu, Bos PT Dharma Indah Johny Quel­joe dan manager PD Panca Karya RN.

Kemudian pada Senin (25/5) tim jaksa menggarap 2 saksi yakni, Dirut PD Panca Karya Rusdi Ambon dan HD Kepala Cabang PT Samator Indonesia. Sedangkan Jumat (24/5) satu saksi yang diperiksa MHO, maneger PT Lelava Indah Lestari

Berikutnya pada Kamis (22/5) jaksa memeriksa satu saksi yaitu, manajer Satuan Pengawasan Internal (SPI) Kesekretariatan dan Umum pada Dok Perkapalan Waiame. Se­lanjutnya Rabu (21/5) 3 orang saksi diperiksa yaitu, senior manejer pro­duksi PT Dok  insial UT, KT manejer lo­gistik PT Dok, DL, mantan pim­pinan Cabang PT Bank Maluku Malut.

Selain itu, pada Selasa (20/5) 3 saksi diperiksa yakni, Pimpinan Bank Maluku Cabang Ambon TS, dan 2 pejabat Dok Perkapalan Wai­ame yaitu, PP manajer Galangan Kapal, tahun 2018 sampai sekarang

Kemudian pada 15 Mei, satu saksi  diperiksa yaitu, Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Waiame, Slamet Riyadi. Dan pada Rabu (14/5) satu saksi yang diperiksa yaitu, General Manajer PT Dharma Indah Theresia RR Bagenda,

Sementara pada Selasa (13/7) 7 saksi diperiksa diantaranya, Karo Ekonomi dan Pembangunan Pro­vinsi Maluku, Onesimus Soumeru, dan 6 saksi lainnya merupakan staf  akuntasi dan Pres Shipment Inspection (PSI) pada PT Dok Waiamae yaitu, ML, D, NS, dan WA, NR, dan BM , Sedangkan pihak ketiga yang di­periksa yaitu,m H, sales Marketing dari PR Elcoblast Indonesia

Selanjutnya, pada Rabu,7 Mei,  2 saksi diperiksa yaitu, dua staf dok perkapalan dari bagian keuangan dan bagian PSI.

Tersangka Segera

Terpisah akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu mendesak Kejaksaan Negeri Ambon untuk segera mene­tapkan tersangka.

Pasalnya, penetapan tersangka ini disebabkan karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik telah nyata baik pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen-dokumen sehingga secara hukum dugaan tindak pidana ko­rupsi sudah terang yang bisa mem­buka ruang bagi penyidik untuk segera menetapkan tersangka.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (1/7) Pellu me­negaskan, tim penyidik Kejari Ambon tidak boleh lambat dalam penuntasan kasus ini ke penetapan tersangka, karena ditakutnya jangan sampai para pelaku yang diduga terlibat melarikan diri dan meng­hi­langkan barang bukti, sehingga itu akan mempersulit pihak kejaksaan dalam menuntaskan kasus tersebut.

“Jaksa tak boleh lambat sebab sejumlah bukti telah dikantongi dan itu menjadi bukti  kuat bagi jaka untuk bertindak, sehingga kami kira penetapan tersangka mesti segera dilakukan,” ujarnya.

Dikatakan, jaksa harus segera tetapkan tersangka, dan jangan lama lama lagi, sebab publik tengah me­nanti kerja baik dari pihak Kejari untuk meminta pertanggung jawa­ban hukum dari mereka yang diduga terlibat dan merugikan negara.

Tetapkan Tersangka

Hal yang sama juga diungkapkan praktisi hukum, Lendy Sapulette. Dia juga meminta Kejari Ambon untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan pada PT. Dok dan Perkapalan Waiame tahun anggaran 2020- 2024.

Kepada Siwalima melalui sam­bungan selulernya, Sabtu (31/5) Lendy menegaskan, bukti-bukti yang dikantongi tim penyidik Kejari Ambon sudah sangat kuat  baik melalui pemeriksaan saksi-saksi, pengeledahan dokumen-dokumen, penyerahan uang 1 miliar rupiah dari saksi dan bukti penyitaan mobil serta tas-tas brandy maupun per­hiasan emas.

Menurut Lendy, setelah adanya perhitungan kerugian sementara hingga Penyitaan beberapa waktu lalu maka jaksa telah memiliki sejumlah bukti yang bahkan lebih terang dari cahaya.

“Bukti sudah sangat terang, jika bisa dikatakan maka lebih terang dari cahaya sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­ta­san Tindak Pidana Korupsi terkait  Barang bukti yang dapat disita dalam kasus korupsi olehnya itu Jaksa seharusnya segera menetap­kan tersangka dalam kasus ini,” ungkap Lendy.

Ada Korupsi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon berhasil membongkar borok pengelolaan keuangan di PT Dok Wayame dan Perkapalan Ambon, tahun anggaran 2020-2024 ber­nilai Rp177 Miliar.

Tim penyidik menemukan adanya penyimpangan pengelolaan keua­ngan pada PT Dok Wayame yang merupakan salah satu BUMD Pro­vinsi Maluku, sehingga menimbul­kan kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan awal atau perhi­tungan sementara, diketahui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar.

Demikian diungkapkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/5).

Dalam ekspos tersebut, lanjut Kajati, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau perbuatan yang menyalahgunakan kewewenangan untuk mengun­tung­kan diri sendiri yang dapat menim­bulkan kerugian keuangan negara.

Kajati menegaskan, dari ekspos yang dilakukan itu tim penyidik me­mutuskan menaikan status pena­nganan perkara dari tahap penye­lidikan ke tahap penyidikan ber­dasarkan surat perintah penyidikan nomo 4/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 28 April 2025.

Fiktif & Mark-Up

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah menu­tur­kan, dari hasil ekspos yang telah digelar ditemukan bahwa PT Dok tahun 2020-2024 mengelola angga­ran sebesar Rp177 miliar. Dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dengan benar.

Kajari menyebutkan, fakta-fakta yang ditemukan yakni, belanja investasi sejak tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahan (RKAP) yang telah ditetapkan dalam RPS.

Selanjutnya, ditemukan adanya belanja fiktif serta mark-up harga satuan barang dan volume barang.

Adapun transkasi keuangan yang ditemukan adanya penyimpangan yakni dengan dengan cara men­transfer sejumlah uang dari rekening PT Dok Watame ke rekening pribadi beberapa staf milik perusahaan daerah itu.

Kemudian dari uang tersebut se­bagian telah digunakan untuk keper­luan kantor dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sampai sejauh ini, Kejari Ambon telah menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait dalam hal ini dari jajaran PT Dok. Selanjutnya, setelah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan, maka akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari PT Dok maupun dari pihak Bank Maluku dan Bank Negara Indonesia.

“Perlu disampaikan juga bahwa da­lam melakukan penyelidikan Ke­jari telah meminta keterangan seba­nyak 15 orang dari jajaran Direksi ter­masuk Dirut dan juga staf. Se­lanjutnya tim akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari PT Dok maupun dari pihak Bank,” ujarnya.

Kajari menambahkan, anggaran Rp177 miliar yang dikelola oleh PT Dok berasal dari dana pinjam pada Bank Maluku dan BNI.

Barang Bukti

Kajari mengatakan, Saksi NR juga menyerahkan 10 tas mewah dengan harga fantastis dan 1 unit treadmil.

Dirincikan, sebelumnya pada Jumat dan Sabtu pekan kemarin penyidik telah melakukan pengge­ledahan dan menyita dokumen dan handphone milik SR yang meru­pakan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Sedangkan penggeledahan di rumah WAL, penyidik berhasil me­nyita 1 kotak perhiasan, 6  buah jam tangan, 42 tas bermerk serta 3 buah handphone  milik WAL.

Kemudian hari sabtu penyidik juga berhasil menemukan dan menyita 1 unit mobil Hyundai Creta N Line warna Merah dengan No Pol. DE 1539 XY beserta kuncinya, serta 1 lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil Hyundai Creta warna Merah dengan No.Pol. DE 1539 XY, Nomor Rangka MF3­PE 812TSJ1633, Nomor Mesin G4FLS Q459446 atas nama Samsul Bahri.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun Siwalima dari PT Dok  menyebutkan bahwa baik WAL dan NR memiliki rumah di di beberapa komleks perumahan.

NR memiliki rumah di dua lokasi yakni BTN Kusu-kusu dan Citra Land, sedangkan WAL selain memi­liki satu unit apartemen di Malang, ia juga memiliki satu unit rumah di Perumahan Citraland Ambon.

“Wilis itu juga punya usaha laudry dan punya mobil angkutan trans Seram-Ambon. NR dan Wilis itu uang banyak padahal gaji hanya dikisaran 10 jutaan saja, tapi punya rumah, mobil dan barang-barang mewah,” ungkap sumber yang eng­gan namanya dikorankan.

Kajari Ambon belum mau berko­mentar lebih jauh soal adanya in­formasi tersebut. Karena menurut­nya mesti dilakukan penelusuran secara mendalam terkait aset-aset yang disebutkan itu. “Nanti kita lihat yah. Intinya harus diteliti secara saksama,” tuturnya.

Akan tetapi, ia memastikan bahwa barang bukti yang telah berhasil disita baik itu uang, mobil, tas, per­hiasan, jam tangan hingga handphone, diduga kuat berkaitan dengan perkara tersebut. Sebab jika ditelusuri, pendapatan kedua saksi tidak sebanding dengan barang-barang mewah yang dimiliki. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps