SIWALIMA.id > Berita
Gali Bukti Kasus Jalan Danar-Tetoat, Kadis PUPR & PPK Diperiksa
Headline , Hukum | Jumat, 2 Mei 2025 pukul 22:58 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas PUPR Ismail Usemahu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mujiati Tuanaya diperiksa tim penyidik Ditres­krimsus Polda Maluku sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Danar–Tetoar senilai Rp7,2 miliar.

Pemeriksaan terhadap Kadis PUPR berlangsung Markas Di­rektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku pada Senin (28/4) sedangkan PPK pada Selasa (29/4) sejak pagi hingga pukul 20.00 WIT.

Sumber tersebut enggan ber­komentar lebih jauh, namun dia memastikan ada sejumlah saksi lagi yang akan diperiksa.

Usemahu diketahui telah menja­lani pemeriksaan sedikitnya tiga kali, pertama pada 8 Desember 2024 lalu, Sedianya Usemahu di­periksa Rabu (4/12) lalu bersama bendahara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kon­trak, Richard Sopamena, namun mangkir dengan alasan masih di luar daerah.

Selanjutnya, pada 13 Februari mantan Kepala Badan Penang­gulangan Bencana Daerah Maluku itu kembali diperiksa. Sebagai Kua­sa Pengguna Anggaran, Usemahu dinilai mengetahui proyek jalan Danar-Tetoat yang menelan anggaran 7,2 miliar itu.

Tunggu Audit

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminnulla kepada Siwalimanews di Ambon, Rabu (30/4) mengungkapkan, untuk mene­tapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Maluku.

“Untuk kasus Danar-Tetoat, saat ini kami menunggu tim BPK untuk pelaksanaan perhitungan keru­gian negara,” ungkap Kabid

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp7,2 miliar ini, diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah, bahkan diduga pula ada intervensi dari pihak-pihak tertntu saat itu.

Sebelumnya diberitakan, Direk­tur Reserse Kriminal Khusus Pol­da Maluku, Kombes Piter Yano­ttama menyebutkan, bahwa penyi­dik telah melakukan pemeriksaan fisik proyek sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.

“Minggu lalu, tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan peme­riksaan fisik guna menghitung potensi kerugian negara,” ujar kombes Piter, Senin (17/3).

Meski belum ada penetapan tersangka, Polda Maluku memasti­kan bahwa proses penyelidikan terus berjalan.

“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara pidananya dan menen­tukan siapa tersangkanya. Pro­sesnya sedang mengarah ke sana,” ucap kombes Piter.

Menurut dia, konsultasi dengan BPK telah dilakukan. Jika hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara, maka unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) dianggap terpe­nuhi, dan gelar perkara akan se­gera dilakukan untuk menetapkan tersangka.

“Soal siapa tersangkanya? Me­reka adalah pihak-pihak yang ber­tanggung jawab atas terjadinya potensi korupsi tersebut,” tegas­nya.

Akui Teken SPM

Usemahu sebelumnya meng­akui dirinya diperiksa terkait kasus jalan Danar-Tetoat Kabupaten Malra.

“Iya masih lanjut ya,” ujar Use­mahu sembari meninggalkan Mako Krimsus.

Usemahu mengatakan, permin­taan pembayaran dilakukan pada Desember 2023 saat dirinya sudah menjabat sebagai Kadis PU me­nggantikan Muhamat Marasa­bessy.

Usemahu juga tidak menapik bahwa dirinya yang menandata­ngani surat perintah membayar 100 persen di proyek tersebut.

“Saya jabat kadis itu di November 2023, dan proses pengajuan pembayaran ada di bulan De­sem­ber, dan saya lakukan penanda­tangan pencairan saat itu,” rinci Usemahu.

Menurutnya, penandatanganan pencairan dilakukan atas berita acara yang disodorkan bawahan­nya.

“Selaku PA saya disodorkan berita acara pembayaran 100 persen, kebetulan di Desember itu batas waktu pengajuan SPM untuk pembayaran. Saya itu berdasarkan proses dari bawah, ada konsultan, kontraktor, PPK dan PPTK,” ungkapnya.

Ditanya soal apakah dirinya mengetahui bahwa proyek terse­but baru mencapai 50 persen na­mun pencairannya sudah 100 persen. Kadis mengaku tidak tahu.

“Saya tahunya sudah 100 persen berdasarkan berita acara yang disodorkan ke saya,” tandasnya.

Usemahu menambahkan, tidak sempat melakukan on the spot terlebih dahulu sebelum menyetu­jui permintaan bayar.

“Loh kan diajukan pada batas waktu pengajuan pembayaran, jadi tidak sempat on the spot. Saya lakukan penandatangan dari bawah sodorkan berita acara 100 persen, “ tegasnya lagi.

Untuk diketahui, sejak bulan De­sember 2024 lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kala itu dipimpin oleh Kombes Hujra Soumena telah menaikan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Jusren Jaya selaku pemenang tender mulai dilakukan  pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dengan nilai kontrak sebesar Rp.7,2 miliar rupiah.

Anehnya pekerjaan baru selesai sekitar 53 persen namun pada 14 November, PPK dan pengguna anggaran melakukan pencairan 100 persen. Parahnya lagi CV Jusren Jaya menyerahkan hasil pekerjaan atau yang disebut provisional hand over ke PPK yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan anggaran. Padahal sesuai ketentuan PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps