AMBON, Siwalimanews – Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengusut mangkraknya proyek pembangunan 13 sekolah yang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Proyek milik Balai Prasarana PeÂmukiman Wilayah Maluku tahun 2021-2022, menghabiskan anggaran Rp24,5 miliar, namun hingga kini tak selesai digarap.
Pembangunan 13 sekolah yang terÂsebar pada beberapa wilayah di kabuÂpaten berjulukan Saka Mese Nusa itu, hingga kini tidak tuntas dikerjakan kontraktor PT Wira Karsa Konstruksi, padahal anggaran telah cair 100 perÂsen, sementara batas akhir pekerjaan proyek sekolah tersebut Desember 2022 lalu.
Berbagai bukti-bukti mulai digarap lembaga aparat penegak hukum ini dengan memeriksa saksi-saksi.
Dua kepala sekolah di Kabupaten SBB, Selasa (6/6) dari pagi hingga siang hari dan dicecar terkait proyek pemÂbangunan sekolah.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengungÂkapÂkan, tim penyelidik telah memeriksa dua saksi yaitu kepala sekolah NeÂgeri 2 Tiang Bendera dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Huamual belakang, Kecamatan Waisala, KaÂbuÂpaten Seram Bagian Barat.
âTadi sudah pemeriksaan dua saksi yaitu Kepala Sekolah SD NeÂgeri 2 Tiang Bendera dan Kepala SeÂkolah SMP Negeri 3 Huamual BeÂlakang,â ujar Kareba kepada SiwaÂlima di ruang kerjanya, Selasa (6/6).
Kata dia, Kejati Maluku melalui bidang intelijen telah memeriksa dua saksi tersebut, dan diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
âUntuk saksi lain telah juga dilaÂkukan pemanggilan namun hari ini dijadwalkan 2 saksi sehingga yang lain akan hadir sesuai jadwal pemaÂnggilan mereka,â katanya singkat, tanpa menyebutkan kapan saksi-saksi lainnya diperiksa.
Harus Diproses
Terpisah, akademisi hukum UnÂpatti, Sherlock Lekipiouw mengataÂkan, semua persoalan yang telah menjadi rahasia umum tidak perlu lagi diperjelas, artinya jika anggaran yang cukup besar digelontorkan tetapi proyek tidak tuntas maka pasti ada masalah hukum.
âIndikasi rasionalitasnya dengan anggaran 24.5 miliar lebih tapi diakhir proyek pengerjaan tidak selesai maka patut diduga terjadi potensi pelanggaran hukum baik adminiÂstrasi maupun pidana,â ujar LekiÂpiouw kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (5/6).
Dijelaskan, secara administrasi ketika anggaran telah dicairkan seratus persen sementara proyek belum tuntas maka masalah secara administrasi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang harus diproses secara hukum.
âPendekatan hukumnya yang sederhana masa anggaran cari seraÂtus persen pekerjaan belum selesai berarti ada masalah, ini yang harus diusut,â tegas Lekipiouw.
Menurutnya, upaya LSM LumÂbung Informasi Rakyat untuk melaÂporkan dugaan korupsi pembanguÂnan 13 gedung sekolah di SBB ke KPK merupakan hak yang diatur oleh undang-undang, sehingga sah-sah saja jika langkah tersebut diÂtempuh.
Bentuk Tim
Sebelumnya Kareba memastikan pihaknya telah membentuk tim untuk mengusut pembangunan 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB.
Kareba mengatakan, tim akan menyelidiki pembangunan sekolah yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten SBB itu.
âKita sudah membentuk tim untuk penyelidikan terkait persoalan Balai Prasarana ini dan dalam waktu dekat tim akan bekerja,â ujarnya kepada Siwalima, Minggu (4/6).
Kareba menambahkan, jika tim menemukan ada indikasi atau fakta proses pekerjaan proyek tersebut meÂngarah pada tindak pidana koÂrupsi, maka akan ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
âIntinya kami tetap bekerja untuk menindaklanjuti semua laporan masÂyarakat,â ujar Kareba singkat.
Lapor KPK
Lumbung Informasi Rakyat MaÂluku sedang menyiapkan data untuk melaporkan proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat mangkrak.
Proyek milik Balai Prasarana PeÂmukiman Wilayah Maluku tahun 2021-2022, menghabiskan anggaran Rp24,5 miliar.
Mirisnya lagi, tambahan waktu 90 hari agar proyek tersebut bisa diselesaikan, namun kontraktor maupun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku tak mampu menuntaskannya.
âKita sementara menyiapkan data-data untuk segera kita laporkan ke KPK, kami akan minta KPK untuk turun langsung ke SBB dan melaÂkukan supervise sekaligus pemerikÂsaan kasus ini, karena sangat disayangkan proyek sekolah tetapi tidak tuntas dikerjakan,â ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6).
Menurutnya, pekerjaan proyek tersebut di beberapa lokasi belum semuanya tuntas dikerjakan, semenÂtara batasan waktu telah berakhir sejak Desember 2022 dan anggaran telah dicairkan 100 persen.
Karenanya, LIRA mengecam keras tindak kontraktor maupun pihak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Maluku yang tidak becus mengerjakan proyek pembangunan sekolah itu.
âBayangkan saja jika proyek pemÂbangunan 13 sekolah itu dikerjakan maka dengan sendirinya dapat memÂbantu masyarakat di SBB, khususÂnya dalam hal pelayanan pendidiÂkan,â katanya.
Karena itu, dirinya memastikan secepatnya data-data terkait mangÂkraknya proyek ini akan segera dilaporkan ke KPK.
Dia menyebut, pihaknya mendaÂpatÂkan informasi bahwa, dugaan ketidakberesan proyek ini terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku yang lama.
âKami dapat info proyek ini terÂbengkalai akibat PPK yang lama, dimana PPK yang baru diganti itu anggaran sudah cair 100 persen, dan PPK yang lama itu tinggalkan huÂtang kepada pihak rekanan ratusan juta. Kami masih kumpulkan data-data untuk kami laporkan,â katanya.
Maladministrasi
Terpisah Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menyayangkan proyek yang hingga kini belum tuntas dikerjakan.
Hasan menegaskan, dengan terÂbengkalainya sejumlah proyek sekoÂlah tersebut maka indikasi terjadinya mall administrasi.
Maladministrasi ini diakibatkan penangganan berlarutnya proyek sekolah yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten SBB.
âKami juga mendapatkan laporan terkait proyek sekolah di Kabupaten SBB yang tersebar pada beberapa lokasi yang belum dikerjakan. Kami menduga terjadi maladministrasi karena penundaan berlarut itu bisa menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,â ujar Slamat saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).
Dalam penangganan proyek sekoÂlah tersebut, lanjut Slamat, pasti sudah ada kesepakatan atau baik antara pihak kontraktor dan pemeÂrintah dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku sesuai dengan ketentuan waktu penyeleÂsaian proyek tersebut.
Jika penanganan proyek ini berÂlarut-larut dan tidak tuntas atau terbengÂkalai maka itu menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang unÂtuk melakuÂkan penyelidikan mauÂpun penyiÂdikan, hal ini karena dugaan maladministrasi itu diduga terjadi.
Ditambahkan, Ombudsman seÂbagai lembaga pengawas pelayanan publik melihat proyek sekolah ini bagi kepentingan masyarakat dan masyarakat di SBB sudah dirugikan dengan mangkraknya proyek terÂsebut. Sehingga maladministrasi sangat nyata.
Dorong Usut
Sementara itu, akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mengatakan, aparat penegak hukum baik kepoÂlisian maupun kejaksaan tidak boleh tinggal diam dengan dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas penÂdidikan. âKejaksaan dan kepolisian sebeÂnarnya tidak boleh tinggal diam dan bahkan tidak perlu menunggu inforÂmasi penyelewengan keuangan negaÂra ini dipublikasikan media, tapi harus ada inisiatif untuk mengusut,â ujar Pellu melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).
Dikatakan, aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk meÂngusut proyek yang dibiayai deÂngan anggaran negara tetapi mangÂkrak alias tidak tuntas dikerjakan kontraktor.
Jika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian atau cuek dengan semua bentuk pelanggaran hukum maka apa lagi yang dihaÂrapkan masyarakat.
Apalagi dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengerjaan proÂyek sarana dan prasarana pendidiÂkan yang mestinya kualitas pekerÂjaannya diperhatikan secara baik oleh Balai Prasana Pemukiman Wilayah Maluku dan kontraktor.
Menurutnya, Balai sebagai pemilik proyek juga tidak boleh membiarkan kasus ini terjadi tetapi sebaliknya harus mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut jika memang balai merasa tidak ada keterlibatan oknum-oknum dalam balai.
âKenapa kejaksaan dan kepolisian harus takut dalam mengusut kasus ini, anggarannya besar loh, balai juga kalau merasa ada yang tidak sesuai kontrak harus dilaporkan agar diproses,â tegasnya.
Pellu pun berharap adanya keseÂriusan dari penegak hukum dalam mengusut kasus dimaksud agar setiap pembangunan di Maluku dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat.
Dia bahkan memberikan apresiasi jika LSM akan melaporkan kasus ini ke KPK mengingat anggarannya sangatlah besar.(S-26/S-20)