AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kembali mengumpulkan Forkopimda sebagai tindak lanjut penertiban kawasan tambang ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Sejumlah petinggi yang dikum­pulkan Gubernur Maluku, dianta­ranya Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan, Kasdam XV/Pattimura Brigjen Nefra Firdaus, Kabinda Maluku Marsekal Pertama R. Harys Soeryo Mahendro serta Kepala  Kejaksaan Tinggi Agoes Soenanto Prasetyo.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gubernur, Rabu (30/7) tersebut membahas sejumlah hal teknis termasuk stra­tegi, guna memastikan penertiban terhadap kawasan tambang ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru secara permanen bukan temporer.

Gubernur kepada wartawan usai rapat mengatakan, saat ini sudah 70 persen para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) telah meninggalkan Gunung Botak dan tersisa 30 persen PETI yang masih bertahan.

“Rapat ini mengkoordinasikan gerak langkah teknis yang lebih tepat antara Polda, TNI baik dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, Binda, Ke­jati, pemprov dan Kabupaten Buru guna memastikan penertiban ber­ja­lan secara permanen,” ucap Guber­nur.

Strategis utama yang akan dila­kukan lanjut Gubernur, yakni mem­bentuk tim terpadu yang akan meng­organisir proses penertiban kawa­san Gunung Botak supaya bersifat permanen.

Gubernur menegaskan dirinya tidak menghendaki penertiban kawa­san Gunung Botak hanya bersifat temporer atau untuk waktu-waktu ter­tentu saja, melainkan harus per­manen.

“Kalau temporer buat apa, sebab nanti balik lagi mereka. Kehadiran negara itu harus jelas dan tegas arti­nya harus terus tertib,” tegas Gu­bernur.

Strategis selanjutnya yang akan dilakukan yakni membuka call center atau pusat layanan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh mas­yarakat untuk pelaporan jika ada orang-orang yang dicurigai mem­bawa logam berbahaya untuk proses penambangan seperti Merkuri, Sia­nida atau logistik lainnya sehingga dapat dilaporkan pemerintah melalui call center.

Namun yang tidak kalah penting kata Gubernur yakni dalam waktu dekat ini akan ada sosialisasi kepada masyarakat di Pulau Buru terkait penertiban Gunung Botak, sebab apa yang dilakukan pemerintah provinsi hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya benda logam dari penampungan ilegal.

“Kan tiga keluarga pemegang hak ulayat juga mendukung proses ini artinya sudah kondusif kondisi disana,” jelasnya.

Gubernur menegaskan peman­faatan sumber daya alam harus tetap memberikan manfaat kepada masyarakat adat atau pemegang hak ulayat tetapi juga kepada negara.

Negara merupakan pemegang kuasa pertambangan tapi negara menghormati keberadaan masyara­kat adat termasuk juga hak ulayat tetapi negara tidak boleh kalah dengan oknum-oknum yang sengaja ingin menguasai pertambangan sebab negara punya otoritas sesuai pasal 33 UUD 1945.

Terkait dengan pendanaan, Gu­ber­nur memastikan ketika tim terpadu sudah dibentuk dengan SK gubernur maka ada konsekuensi pembiayaan yang akan dibebankan ke APBD.

“Tidak mungkin kita membentuk tim lalu tidak dukung dengan pen­danaan itu tidak akan berlangsung secara efektif,” tandasnya.

Gubernur juga berterima kasih atas dukungan masyarakat di Kabu­paten Buru yang sangat mendukung upaya pemerintah menertibkan kawasan Gunung Botak.

Sepakat Tertibkan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo menyatakan, mendukung penuh kebijakan Gubernur untuk mener­tibkan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Botak.

“Kami mendukung kebijakan Gubernur Maluku dan bersama ke­polisian akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di kawasan Gunung Botak secara pro­sedural,” tegas Kajati dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Rabu (30/7).

Lebih jauh, Kajati menyampaikan pihaknya akan mendalami potensi adanya tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di balik aktivitas tambang emas di wilayah tersebut.

“Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, kami akan menyelidiki kemungkinan adanya unsur korupsi di Gunung Botak,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterlibatan kejaksaan dalam pendampingan hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), guna meng­antisipasi permasalahan hukum di masa depan.

Tak hanya itu, Kajati juga secara terbuka menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal kejak­saan dari praktik kotor.

“Saya akan menindak tegas bila terdapat oknum kejaksaan, baik di daerah maupun wilayah, yang terlibat dalam permainan di kawasan Gunung Botak. Jika ada yang mengetahui, segera laporkan kepada saya,” tegasnya

Diduga WNA Berseliweran

Disinyalir sejumlah warga negara asing (WNA) berseliweran bebas di kawasan pertambangan ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Dugaan keterlibatan WNA dalam operasional pertambangan emas ilegal ini terjadi ditengah upaya Gu­bernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan penertiban kawasan gunung botak.

Apalagi dalam beberapa video yang beredar terlihat ada sekum­pulan WNA yang bebas tinggal di kawasan Gunung Botak dan berbaur dengan penambang lainya.

Hal ini diungkapkan gubernur ke­pada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (30/7) usai pertemuan dengan jajaran Forkopimda terkait tindak lanjut penertiban kawasan gunung botak.

Mantan anggota DPR dapil Malu­ku ini mengaku, pihaknya telah menerima infomasi terkait adanya warga negara asing yang ikut dalam penambangan emas ilegal sehingga harus ditertibkan.

“Disinyalir ada orang-orang asing juga yang berseliweran di Gunung Botak baik sebagai PETI, sebagai penadah dan penyuplai. Ini yang harus ditindak,” ujar Gubernur.

Gubernur bilang, imigrasi harus mengambil langkah tegas dengan melakukan penelusuran dugaan tersebut agar diketahui secara jelas adanya warga negara asing di gu­nung botak tersebut.

Jika ditemukan adanya warga negara asing yang ikut dalam penambangan emas tanpa izin, maka imigrasi harus mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Saya minta keterlibatan imigrasi untuk menaruh atensi terhadap Gunung Botak terhadap orang-orang asing disana,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Malu­ku ini menegaskan, pihaknya tidak kompromi dengan siapapun yang melakukan aksi penambangan emas tanpa izin, sebab akan merusak tatanan kehidupan di Pulau Buru dan Maluku secara umum.

Janji Amankan

Sebelumnya, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang siap menjalankan keputusan Pemerintah Provinsi Maluku terkait penertiban kawasan tambang emas ilegal Gu­nung Botak

Penegasan ini disampaikan Ka­polres Buru setelah mendapatkan perintah dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk mener­tibkan kawasan tambang emas illegal Gunung Botak, karena ber­dam­pak buruk pada lingkungan, ke­ama­nan, dan keselamatan masyarakat.

Kapolres menegaskan, sebagai aparat penegak hukum, Polres Buru siap menjalankan perintah kapan saja sesuai arahan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Maluku.

“Prinsipnya kami siap. Kewe­nangan untuk mengeluarkan kebija­kan penertiban ada di tangan Peme­rintah Provinsi dan bila ada perintah, kami akan laksanakan,” tegas AKBP Sulastri Sukidjang kepada Siwalima di Namlea, Minggu, (20/7)

Ia menegaskan, Polres Buru akan berada di garda depan bila sewaktu-waktu kebijakan penertiban mulai dijalankan.

Penegasan Gubernur Maluku untuk kembali menutup Gunung Botak juga disampaikan langsung di hadapan masyarakat dan pejabat daerah, saat acara peletakan batu pertama pembangunan RSUD Lala, Kamis 17 Juli 2025 lalu di Namlea.

Dalam kesempatan tersebut, Gu­bernur kembali menyampaikan bah­wa penambangan ilegal di Gunung Botak tidak bisa dibiarkan karena berdampak buruk terhadap ling­kungan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

“Kami sebagai aparat siap men­dukung setiap langkah pemerintah. Kalau sudah ada perintah resmi, kami bergerak,” pungkas AKBP Sulastri. (S-20/S-26)