Dengan maraknya media informasi baik cetak, elektroknik, bahkan media sosial berupa IG, FB, WA, TIK TOK, YouTobe dan lain sebagainya, menjadikan setiap informasi yang disampaikan dengan segera dikonsumsi Publik. Fenomena ini kemudian memerlukan komunikasi pejabat publik harus terseleksi dengan baik sehingga menjadi makanan sehat untuk dikunsumsi Publik. Jika Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang tidak sehat maka dalam waktu sekejap akan meracuni publik, dan tentunya akan membahayakan pengelolaan pemerintahan dengan baik.
Komunikasi adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, dengan menggunakan media tertentu agar pesan bisa sampai dan diterima secara baik oleh komunikan dan dapat mengubah persepsi, sikap komunikan sesuai yang diharapkan komunikator. Dalam hal ini pejabat publik sebagai komunikator diharapkan mampu mengemas setiap pesan yang produktif untuk kepentingan penyelenggaran pelayan publik yang baik.
Etika adalah bagaimana manusia harus bersikap, bertindak, berdasar nilai yang patut atau tidak, benar atau salah, layak atau tidak layak. Etika publik mengatur bagaimana seorang pejabat atau pelayan publik bersikap, berbicara, menggunakan narasi dan diksi yang santun mudah dimengerti masyarakat.
Etika pejabat publiik punya standar nilai, norma dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat publik yang menelolah kepentingan publik. Etika pejabat publik mengharuskan setiap pejabat publik bersikap, berkomunikasi yang santun dan menghindari arogansi dan tutur kata yang mengintimidasi kelompok masyarakat tertentu, atau komunikasi yang melahirkan multi tafsir publik.
Komunikasi pejabat publik selain harus santun juga tidak berbelit belit yang mengakibatkan masyarakat menjadi bingung dan meraba raba maksud dari pesan yang disampaikan apalagi sampai menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
Pejabat publik harus menjadi teladan, menghindari konflik kepentingan, bekerja sesuai aturan, adil dan akuntabilitas dalam bekerja. Selain itu Pejabat publik yang beretika dalam komunilkasi harus menjaga integritas, jujur dalam ucapan, apa yang disampaikan kepada publik adalah sesuai fakta, tidak memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi pejabat publik yang menjujung atau mengedepankan etika.
Untuk menjelaskan pentingnya komunikasi pejabat publik maka menurut pendapat beberapa ahli Komunikasi Publik sebagai berikut.
1. Menurut JB Thompson:
Thompson menekankan bahwa pejabat publik harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap komunikasi. Komunikasi publik wajib menghindari manipulasi informasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menurut Denhardt & Denhardt (The New Public Service)
Pejabat publik harus melayani warga, bukan mengarahkan mereka. komunikasi harus berlangsung partisipatif. Menyampaikan informasi secara empatik, terbuka, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan bahasa yang menyesatkan untuk kepentingan politik/pribadi.
3. Menurut HJ Bernard
Menyatakan bahwa Etika komunikasi pejabat publik harus memenuhi prinsip: Truthfulness (kejujuran fakta) Clarity (kejelasan pesan) Relevance (kesesuaian) Responsibility (tanggung jawab sosial)
4. Menurut Budiardjo
Dalam konteks pemerintahan, pejabat publik wajib: Menyampaikan informasi secara tidak bias. Mengutamakan kepentingan publik dibanding /kelompok.Menggunakan komunikasi yang menjaga integritas dan kepercayaan publik.
5. Menurut Rusadi Kantaprawira
Komunikasi pejabat publik harus bersifat:Terbuka terhadap kritik. Aspiratif, mendengarkan kebutuhan rakyat.Profesional, tidak memanipulasi opini publik.
Dari Pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Menjaga Kepercayaan Publik.Pejabat Publik dalam manyampaikan Pesan kepada masyarakat harus menjaga integritas diri untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
2. Pejabat Publik harus memilah setiap Pesan yang menjadi Komunikasi publik sehingga pesdan yang disampaikan bisa doiterima baik, dapat mengubah perilaku dan persepsi masyarakat kepada pemerintah
3. Komunikasi Pejabat Publik yang beretika harus terbuka terhadap kritik
4. Menggunakan bahasa /diksi yang sopan, jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multi tafsir masyarakat
5. Pejabat Publik dalam mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat harus menjaga standar moral, menjaga harkat jabatan dan terhindar dari konflik kepentingan
Semoga tulisan kecil ini bermanfaat sebagai masukkan untuk pejabat Publik dalam menjaga ETIKA dalam Komunikasi oleh : Nataniel Elake Dosen Tamu di Magister Administrasi Publik Unpatti.(*)
