AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi MaluÂku siap mem-bayar tunjangan Tambahan Penghasilan PegaÂwai (TPP) guru tingkat SMA dan SMK.
Proses pembayaran TPP Guru akan dilakukan kepada enam daerah yang telah tunÂtas menyelesaikan adminiÂstrasi, seÂdaÂngÂkan lima daerah lainnya menyusul
Enam daerah yang siap dibayarÂkan TPP Guru yaitu, Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, MaÂluÂku TengÂgara, Kota Tual dan Maluku Tengah.
Sedangkan lima daerah lainnya menyusul yaitu, Kabupaten SBB, SBT, MBD, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Demikian diungkapkan, juru biÂcara Pemprov Maluku, Kasrul SeÂlang kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/7).
Kasrul bilang, untuk guru SMA dan SMK di Kota Ambon yang terÂsebar di 45 sekolah, telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), artinya ini sudah dibayarÂkan.
Selanjutnya untuk Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku TengÂgara dan Kota Tual, dalam sehari dua kedepan juga akan tuntas dan siap dibayarkan. Sedangkan untuk KaÂbupaten Aru sudah didampingi dan difasilitasi oleh tim dari Dinas Pendidikan dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan KepegaÂwaian Daerah.
âUntuk Malteng progresnya suÂdah 95 persen dari 93 sekolah, artinya tinggal beberapa sekolah lagi dan segera juga dibayarkan,â sebut Kasrul
Sementara untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya dan KaÂbupaten Tanimbar menurut Kasrul, saat ini masih berproses di sekolah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
Kasrul menjelaskan, Dinas PendiÂdikan, BKD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diinstruksikan gubernur untuk tidak menunda-nunda pembayaran TPP guru, jika semua administrasi penÂdukung telah tuntas. Sebab guberÂnur sangat konsen dan berkomitmen terhadap penyelesaian hak-hak semua ASN, baik guru maupun tenaga kesehatan.
âAtas petunjuk dari pak gubernur, maka terdapat enam daerah siap untuk dibayarkan karena adminiÂstrasinya sudah tuntas,â ucap Kasrul.
Menurut Kasrul, terhambatnya penyelesaian TPP guru Tahun 2024, sebagian besar diakibatkan adanya kesulitan sekolah dalam implemenÂtasi sistem yang telah dibangun oleh BKD, BPKAD dan Dinas PendiÂdikan dengan berbagai macam alasan, seperti daerah yang susah jaringan hingga tata kelola di UPT maupun sekolah.
Oleh sebab itu, belajar dari Tahun 2024 kemarin, maka gubernur telah meminta agar pembayaran TPP di Tahun 2025 ini tidak berlarut-larut, sehingga diharapkan kerja sama dari guru dan kepala sekolah untuk mengatur lagi manajemen mereka, agar tidak terjadi masalah serupa.
âUntuk sekolah SMA yang agak jauh dan tidak ada jaringan jangan paksa online absennya, tapi manual sistem saja. Artinya kalau absensi tetap fingerprint tak mungkin terinÂtegrasi dengan baik, sedangkan untuk di Kota Ambon dan sekitarÂnya jangan sampai terjadi seperti itu lagi,â pinta Kasrul.
Kasrul juga minta, adanya kesadaran dari para guru dan kepala sekolah untuk responsif, jangan sampai akibat dari ulah oknum guru tertentu yang tidak serius akan meÂngganggu yang lain, karena pengÂajuan dilakukan secara serempak, artinya jika ada sekolah yang keÂtinggalan maka bisa saja hangus.
âTapi kita tidak mau seperti itu, jadi kami berharap ada perhatian mulai dari guru dan sekolah,â pinta Kasrul.
Gubernur Instruksi
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik LewerisÂsa, mengambil kebijakan dengan menginstruksikan penambahan teÂnaga pendamping, guna penyelesaiÂan TPP ASN khusus guru tahun 2024.
Langkah ini diambil gubernur, guna mempercepat proses pembaÂyaÂÂran TPP guru tahun 2024 yang samÂpai saat ini belum tuntas dibayarkan.
Komitmen gubernur dalam memÂperÂhatikan para guru ini, disamÂpaikan juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang keÂpada wartaÂwan di Kantor Gubernur, Rabu (2/7).
Kasrul mengungkapkan, upaya penyelesaian TPP ASN yang belum dibayarkan pada tahun 2024 lalu masih terus berjalan baik oleh BKD, maupun Dinas Pendidikan.
âPak gubernur tidak tinggal diam dengan persoalan TPP yang belum dibayar, tetapi memang kesulitan yang kita hadapi di lapangan yakni guru-guru sampai saat ini belum juga menginput dalam system, baik absen maupun kinerja,â ujar Kasrul.
Kasrul mengaku, sampai saat ini baru dua daerah yang prosesnya telah tuntas, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Buru sehingga siap dibayarkan, sedangkan daerah lain menyusul.
Bahkan, untuk mempercepat peÂnyelesaian TPP ASN 2024, gubernur telah memerintahkan BKD dan Dinas Pendidikan untuk menamÂbah tenaga pendamping.
âArahan pak gubernur jelas agar OPD teknis siapkan tenaga pendamÂping untuk masing-masing kabupaÂten/kota, sehingga bisa cepat hasil verifikasinya,â ucap Kasrul.
Terhadap solusi yang diambil guÂbernur tersebut, Kasrul minta, Kepala UPT Pendidikan di setiap kabupaten/kota agar harus jemput bola dan berperan aktif, artinya jika menemui kesulitan, segera berkoorÂdinasi dengan Dinas Pendidikan agar segera diintervensi dengan kehadiran pendamping.
âHarus bulan ini sudah tuntas, jadi kecepatan penyelesaian ini diperlukan, tapi yang jelas uangnya tersedia hanya sekarang tinggal mekanismenya saja yang harus dipercepat,â tandas Kasrul.
Gubernur juga kata Kasrul, telah mengingatkan agar persoalan pembayaran TPP ini tidak lagi terjadi di tahun ini, sebab semua proses menggunakan system, baik absen maupun e-kinerja. (S-26)