SIWALIMA.id > Berita
Enam Daerah Duluan, Lima Lain Menyusul, Horeee… TPP Guru Cair
Daerah , Headline | Jumat, 18 Juli 2025 pukul 23:52 WIT

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Malu­ku siap mem-bayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pega­wai (TPP) guru tingkat SMA dan SMK.

Proses pembayaran TPP Guru akan dilakukan kepada enam daerah yang telah tun­tas menyelesaikan admini­strasi, se­da­ng­kan lima daerah lainnya menyusul

Enam daerah yang siap dibayar­kan TPP Guru yaitu, Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Ma­lu­ku Teng­gara, Kota Tual dan Maluku Tengah.

Sedangkan lima daerah lainnya menyusul yaitu, Kabupaten SBB, SBT, MBD, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Demikian diungkapkan, juru bi­cara Pemprov Maluku, Kasrul Se­lang kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/7).

Kasrul bilang, untuk guru SMA dan SMK di Kota Ambon yang ter­sebar di 45 sekolah, telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), artinya ini sudah dibayar­kan.

Selanjutnya untuk Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Teng­gara dan Kota Tual, dalam sehari dua kedepan juga akan tuntas dan siap dibayarkan. Sedangkan untuk Ka­bupaten Aru sudah didampingi dan difasilitasi oleh tim dari Dinas Pendidikan dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Kepega­waian Daerah.

“Untuk Malteng progresnya su­dah 95 persen dari 93 sekolah, artinya tinggal beberapa sekolah lagi dan segera juga dibayarkan,” sebut Kasrul

Sementara untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya dan Ka­bupaten Tanimbar menurut Kasrul, saat ini masih berproses di sekolah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Kasrul menjelaskan, Dinas Pendi­dikan, BKD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diinstruksikan gubernur untuk tidak menunda-nunda pembayaran TPP guru, jika semua administrasi pen­dukung telah tuntas. Sebab guber­nur sangat konsen dan berkomitmen terhadap penyelesaian hak-hak semua ASN, baik guru maupun tenaga kesehatan.

“Atas petunjuk dari pak gubernur, maka terdapat enam daerah siap untuk dibayarkan karena admini­strasinya sudah tuntas,” ucap Kasrul.

Menurut Kasrul, terhambatnya penyelesaian TPP guru Tahun 2024, sebagian besar diakibatkan adanya kesulitan sekolah dalam implemen­tasi sistem yang telah dibangun oleh BKD, BPKAD dan Dinas Pendi­dikan dengan berbagai macam alasan, seperti daerah yang susah jaringan hingga tata kelola di UPT maupun sekolah.

Oleh sebab itu, belajar dari Tahun 2024 kemarin, maka gubernur telah meminta agar pembayaran TPP di Tahun 2025 ini tidak berlarut-larut, sehingga diharapkan kerja sama dari guru dan kepala sekolah untuk mengatur lagi manajemen mereka, agar tidak terjadi masalah serupa.

“Untuk sekolah SMA yang agak jauh dan tidak ada jaringan jangan paksa online absennya, tapi manual sistem saja. Artinya kalau absensi tetap fingerprint tak mungkin terin­tegrasi dengan baik, sedangkan untuk di Kota Ambon dan sekitar­nya jangan sampai terjadi seperti itu lagi,” pinta Kasrul.

Kasrul juga minta, adanya kesadaran dari para guru dan kepala sekolah untuk responsif, jangan sampai akibat dari ulah oknum guru tertentu yang tidak serius akan me­ngganggu yang lain, karena peng­ajuan dilakukan secara serempak, artinya jika ada sekolah yang ke­tinggalan maka bisa saja hangus.

“Tapi kita tidak mau seperti itu, jadi kami berharap ada perhatian mulai dari guru dan sekolah,” pinta Kasrul.

Gubernur Instruksi

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Leweris­sa, mengambil kebijakan dengan menginstruksikan penambahan te­naga pendamping, guna penyelesai­an TPP ASN khusus guru tahun 2024.

Langkah ini diambil gubernur, guna mempercepat proses pemba­ya­­ran TPP guru tahun 2024 yang sam­pai saat ini belum tuntas dibayarkan.

Komitmen gubernur dalam mem­per­hatikan para guru ini, disam­paikan juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang ke­pada warta­wan di Kantor Gubernur, Rabu (2/7).

Kasrul mengungkapkan, upaya penyelesaian TPP ASN yang belum dibayarkan pada tahun 2024 lalu masih terus berjalan baik oleh BKD, maupun Dinas Pendidikan.

“Pak gubernur tidak tinggal diam dengan persoalan TPP yang belum dibayar, tetapi memang kesulitan yang kita hadapi di lapangan yakni guru-guru sampai saat ini belum juga menginput dalam system, baik absen maupun kinerja,” ujar Kasrul.

Kasrul mengaku, sampai saat ini baru dua daerah yang prosesnya telah tuntas, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Buru sehingga siap dibayarkan, sedangkan daerah lain menyusul.

Bahkan, untuk mempercepat pe­nyelesaian TPP ASN 2024, gubernur telah memerintahkan BKD dan Dinas Pendidikan untuk menam­bah tenaga pendamping.

“Arahan pak gubernur jelas agar OPD teknis siapkan tenaga pendam­ping untuk masing-masing kabupa­ten/kota,  sehingga bisa cepat hasil verifikasinya,” ucap Kasrul.

Terhadap solusi yang diambil gu­bernur tersebut, Kasrul minta, Kepala UPT Pendidikan di setiap kabupaten/kota agar harus jemput bola dan berperan aktif, artinya jika menemui kesulitan, segera berkoor­dinasi dengan Dinas Pendidikan agar segera diintervensi dengan kehadiran pendamping.

“Harus bulan ini sudah tuntas, jadi kecepatan penyelesaian ini diperlukan, tapi yang jelas uangnya tersedia hanya sekarang tinggal mekanismenya saja yang harus dipercepat,” tandas Kasrul.

Gubernur juga kata Kasrul, telah mengingatkan agar persoalan pembayaran TPP ini tidak lagi terjadi di tahun ini, sebab semua proses menggunakan system, baik absen maupun e-kinerja. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps